Tim Terpadu Sepakat akan Awasi Kepatuhan Badan Usaha terhadap Program JKN KIS di Bima

Iklan Semua Halaman

.

Tim Terpadu Sepakat akan Awasi Kepatuhan Badan Usaha terhadap Program JKN KIS di Bima

Rabu, 07 Agustus 2019
Kegitan Forum Koordinasi Pengawasan dan Pemeriksaan Kepatuhan Kota dan Kabupaten Bima BPJS Kesehatan Cabang Bima di Kantor Kejaksaan Negeri Bima, Selasa (7/8/2019).

Bima, Berita11.com— Ini adalah semacam sinyal untuk pemilik badan usaha di Kota Bima maupun Kabupaten Bima yang belum mendaftarkan karyawannya dalam program Jaminan Kesehatan Nasional Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS). Tim terpadu akan mengawasi implementasi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011.

Forum Koordinasi Pengawasan dan Pemeriksaan Kepatuhan Kota dan Kabupaten Bima akan melaksanakan penegakan kepatuhan badan usaha sebagai implementasi dari Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, BPJS. Di antaranya berkaitan rekrutmen peserta dan kepatuhan terutama untuk peserta Pekerja Penerima Upah (PPU), yaitu kepatuhan pendaftaran Pekerja oleh Badan Usaha, kepatuhan memberikan data secara lengkap dan benar serta kepatuhan dalam pembayaran iuran sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Hal tersebut sebagaimana yang mengemumka dalam kegiatan Forum Koordinasi Pengawasan dan Pemeriksaan Kepatuhan untuk Kota dan Kabupaten Bima. Kegiatan yang dilaksanakan di Kejaksaan Negeri Bima,  Selasa (6/8/2019).

“Melalui forum koordinasi ini kita akan mengedepankan pemeriksaan bersama dengan Pengawas Ketenagakerjaan dan Kejaksaan serta pemangku kepentingan lainnya kepada Badan Usaha yang belum sepenuhnya mendaftar serta terus melakukan sosialisasi kepada Badan Usaha terkait kewajiban Pendaftaran, pemberian data lengkap dan benar serta pembayaran iuran,” ujar Kepala BPJS Kesehatan Cabang Bima Hindro Kusumo saat menyampaikan pemaparan pada kegiatan tersebut di kantor Kejaksaan Negeri Bima.

Dijelaskannya, kegiatan tersebut bertujuan agar terbangun kemitraan dengan pemangku kepentingan sehingga dapat memberikan dukungan bagi BPJS Kesehatan dalam perluasan rekrutmen peserta dan kepatuhan terutama untuk peserta Pekerja Penerima Upah (PPU), yaitu kepatuhan pendaftaran pekerja oleh Badan Usaha, kepatuhan memberikan data secara lengkap dan benar serta kepatuhan dalam pembayaran iuran sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Dikatakannya, kegiatan bertujuan memastikan suksesnya pelaksanaan program JKN-KIS di Kota Bima dan Kabupaten Bima.

Pada kesempatan yang sama, Kepala Kejaksaan Negeri Bima Widagdo MP menyatakan, pihaknya siap menindaklanjuti hasil forum koordinasi tersebut dan mengimbau kepada Pemerintah Kota Bim dan Pemerinta Kabupaten Bima bersama-sama melaksanakan penegakan hukum dan kepatuhan program JIK KIS.

Pihak Kejari Bima mengingatkan badan usaha yang belum mendaftar pekerja atau karyawannya agar menjadi peserta JKN KIS sebagaimana ketentuan undang-undang. “Mengingatkan kepada badan usaha yang belum mendaftar agar segera melaksanakan kewajibannya karena menjadi peserta JKN-KIS adalah kebutuhan, jangan dianggap sebagai beban,” katanya mengingatkan saat kegiatan forum.

Dalam forum tersebut juga dibahas mengenai kendala–kendala dalam penegakan kepatuhan. Salah satunya adalah belum adanya regulasi daerah yang mengatur sanksi administrasi bagi badan usaha yang tidak patuh. Sehingga Pemda diharapkan  menginisiasi pembentukan regulasi terkait sanksi administrasi publik.

“Kami dari Bagian Hukum Pemerintah Kabupaten Bima siap mendukung usaha penegakan kepatuhan ini dan meminta kepada stake holder terkait untuk ke depannya bersama–sama mengawal pembahasan draft Peraturan Bupati (Bima) tentang sanksi administrasi publik bagi peserta ataupun badan usaha yang terindikasi tidak patuh,” ujar Kabag Hukum Pemerintah Kabupaten Bima Amar Maruf.

Forum Koordinasi Pengawasan dan Pemeriksaan Kepatuhan Kota dan Kabupaten Bima Tahun 2019 dihadiri Kepala BPJS Kesehatan Cabang Bima Hindro Kusumo, Kepala Kejaksaan Negeri Bima Widadgo MP, Kasi Datun Kejaksaan Negeri Bima, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota  Kota Bima, Kabid Data dan Informasi DPMPTSP Kabupaten Bima, Atok Kusdiyantoro SE, Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Bima Drs Jufri M.Si.

Selain itu, hadir pula Kepala Bidang Hubungan Industrial (HI) Disnakertrans Kota Bima, Kepala Bidang Hubungan Industrial dan Pengawasan Ketenagakerjaan Disnakertrans Kabupaten Bima, Pengawas Ketenagakerjaan Kota dan Kabupaten Bima, serta Bagian Hukum Setda Kota Bima, dan Kabag Hukum Setda Kabupaten Bima. [RD]