Zulharman: Pemrov NTB harus Optimalkan Pokja Perhutanan Sosial untuk Minimalisasi Karhutla dan Kerusakan Masif

Iklan Semua Halaman

.

Zulharman: Pemrov NTB harus Optimalkan Pokja Perhutanan Sosial untuk Minimalisasi Karhutla dan Kerusakan Masif

Senin, 19 Agustus 2019
Aparat Kepolisian Sektor Belo Berupaya Memadamkan Api yang Melahap Hutan Jati di Kecamatan Belo Kabupaten Bima, Minggu (18/8/2019).


Bima, Berita11.com— Peneliti lingkungan NTB yang juga akademisi lingkungan STKIP Taman Siswa Bima, Zulharman S.Hut M.Ling meminta Pemerintah Provinsi (Pemrov) Nusa Tenggara Barat (NTB) mengoptimalan peran dan fungsi kelompok kerja (Pokja) perhutanan sosial untuk meminimalisasi kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) dan kerusakan yang masif dari hutan.

Menurut peniliti Geopark Tambora ini, Pokja Perhutanan Sosial diatur dalam Permen Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Nomor 83 Tahun 2016.

“Permen tersebut mengamanatkan adanya Pokja untuk mendampingi masyarakat yang melakukan aktivitas pertanian pada kawasan hutan agar masyarakat yang memanfaatkan kawasan hutan untuk pertanian bisa melakukkanya dengan cara-cara yang benar dan meminalisasi kerusakan  hutan secara masif,” katanya.

Dikatakannya, sesuai regulasi, lahan hutan yang boleh ditanami tanaman pertanian adalah lahan hutan yang tutupan vegetasinya di bawah 10 persen.  “Artinya tidak boleh lagi membuka lahan hutan baru untuk dialihfungsikan. Hanya lahan-lahan yang sudah gundul saja yang boleh, namun dangan kaidah lingkungan. Misalnya dengan menerapkan sistem agroforestry,” ujarnya.

Zulharman juga menyorot peran dan fungsi Pemerintah Kabupaten Bima. Menurutnya,  setiap pemerintah daerah tingkat 2 sebagai pihak yang memiliki masyarakat yang memanfaatkan hutan harus memikirkan konsep pengelolaan hutan kolaboratif.

“Artinya Pemda tingkat 2 juga harus memikirkan formula peningkatan ekonomi bagi masyarakat sekitar kawasan hutan. Misalnya dengan mengeluarkan Perbub tentang pemanfaatan kawasan di dalam kawasan hutan maupun di luar kawasan hutan yang lestari, misalnya penguatan kelembagaan masyarakat petani hutan harus manjadi poin khusus dalam Perbub tersebut,” katanya kemarin melalui layanan pesan WhatsApp.

Lebih lanjuut dikatakannya, metode land clearing dengan pembakaran memang menjadi momok bagi kelestarian hutan, karena lamanya waktu regenerasi atau pemudaan alami (vegetasi) setelah pembakaran.

“Oleh karena itu sistem agroforestry menjadi solusi penanaman jagung, karena metode land clearingnya tidak merusak hutan secara besar-besaran. Namun tantangannya adalah biayanya lebih besar daripada land clearing dengan metode pembakaran. Fungsi edukasi harus ada di tengah-tengah masyarakat hutan. Peran penyuluh seray dan adanya penguatan regulasi bisa menjadi solusi jangka panjang,” pungkasnya. [US]