300 Mahasiswa dan Dosen STIH Muhammadiyah Bima Unjuk Rasa Sikapi RUKUHP dan UU KPK

Iklan Semua Halaman

.

300 Mahasiswa dan Dosen STIH Muhammadiyah Bima Unjuk Rasa Sikapi RUKUHP dan UU KPK

Kamis, 26 September 2019
Massa Mahasiswa STIH Muhammadiyah Bima Merangsek Masuk ke Halaman Gedung DPRD Kabupaten Bima, Kamis (26/9/2019). Foto MR Berita11.com.


Kota Bima, Berita11.com— Lebih kurang 300 mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Hukum (STIH) Muhammadiyah dan dosen kampus setempat yang dikoordinir Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) STIH Muhammadiyah Bima menggelar aksi unjuk rasa  di depan gedung DPRD Kabupaten Bima dan persimpangan jalan di Kelurahan Santi Kota Bima, Kamis (26/9/2019). Massa menyuarakan penolakan revisi Undang-Undang/ UU KPK RI dan RUU KUHP.

Massa yang dikoordinir Rustam menyampaikan empat poin tuntutan, di antaranya menolak revisi UU KPK RI dan RUU KUHP. Selain itu, menyikapi tindakan rasisme dan militerisasi di tanah Papua, menyikapi kriminalisasi terhadap mahasiswa dan aktivis oleh aparat penegak hukum di Jakarta, Jawa dan Sulawesi. Poin keempat meminta Presiden RI menyelesaikan persoalan Karhutla di Sumatera, Riau dan Kalimantan.

Dalam aksinya di persimpangan lampu merah Santi Jalan Gajah Mada, massa menutup ruas jalan dan melakukan pembakaran ban bekas di tengah jalan. Terjadi ketegangan antara massa aksi dengan pengendara.

Pada aksi tersebut, Dosen STIH Muhammadiyah Bima, Syamsuddin SH MH juga ikut menyampaikan orasi.

Sekira pukul  10.20 Wita, massa aksi bergeser ke kantor DPRD Kabupaten Bima di Jalan Gatot Soebroto Kelurahan Penatoi Kecamatan Mpunda Kota Bima.

Massa saat Merangsek Masuk ke Halaman DPRD Kabupaten Bima. Foto MR Berita11.com.

Ketua BEM STIH Muhammadiyah Bima, Dhimas menyampaikan, Indonesia adalah negara hukum sebagaimana termaktub dalam pasal 1 ayat 3 UUD 1945 dan kedaulatan tertinggi ada di tangan rakyat termuat di dalam Pasal 1 ayat 2 bahwa setiap warga Negara Indonesia harus tunduk dan patuh pada ketentuan norma dan UU yang berlaku di NKRI.

“Asas aqualty before the law pada Pasal 27 ayat 1 merupakan muatan dasar dalam konstruksi bangunan hukum di NKRI, sehingga pada setiap keadaan warga negara diperlakukan sama atas hak dan kewajibannya. Kemudian Montesquieu dengan ajaran trias politiknya memisahkan kekuasaan negara menjadi tiga bagian yakni eksekutif (pelaksana undang-undang), legislatif (pembuat undang-undang), dan yudikatif atau kehakiman (pengawas pelaksanaan undang-undang),” katanya.

Kepolisian negara yang berada di bawah kekuasaan eksekutif memiliki fungsi sebagai lembaga yang meiaksanakan undang-undang. Kehadiran mereka sejatinya untuk memberikan kesejahteraan untuk bangsa dan negara.

“Namun sejauh ini keberadaan lembaga legislatif dan eksekutif justru memberikan persolan panjang bagi bangsa dan negara yang salah satunnya adalah adanya upaya pelemahan terhadap fungsi lembaga KPK melalui  revisi UU KPK,” katanya.

Dikatakannya, persoalan RUU KUHP yang beberapa muatan pasalnya dinilai sangat kontroversial.

“Kemudian persoalan Karhutla  di Riau, Kalimantan dan Sumatera yang sejauh ini belum mampu di selesaikan oleh pemerintah dan mendambah beban dosa bagi anak bangsa dan generasi,” katanya.

Sekira pukul pukul 11.05 Wita, massa aksi mendobrak pintu masuk kantor DPRD Kabupaten Bima, namun dapat aparat. Setelah merubuhkan pintu gerbang, massa massa masuk ke halaman kantor DPRD Kabupaten Bima.

Setengah jam kemudian,  anggota DPRD Kabupaten Bima didampingi Kapolres Bima Kota AKBP Erwin Ardiansyah S.I.K MH menerima massa aksi.

Duta Partai Amanat Nasional (PAN) Kabupaten Bima, M Aminurllah SE  mengisyaratkan, apa yang menjadi  aspirasi massa akan dilanjutkan pihaknya ke DPR RI di Jakarta.

“DPRD Kabupaten Bima akan mengawal pemerintahan serta apa yang menjadi Kebutuhan rakyat.  Pada kesempatan ke depan, kami akan lebih maksimal lagi menyampaikan aspirasi rakyat Kabupaten Bima ke pihak pemerintahan. Saya akan perjuangkan hak hak rakyat Kabupaten Bima,” katanya.

Massa Membakar Ban Bekas dan Keranda sebagai Simbol Demokrasi.

Sementara itu, Kapolres Bima Kota, AKBP Erwin Ardyiansah S.I.K MH menyampaikan, pihaknya memastikan tidak ada peluru tajam yang digunakan anggotanya dalam mengawal aksi mahasiswa. Bahkan pihaknya sudah memerintahkan para perwira untuk menanggapi aksi massa dengan cara persuasif, bukan dengan cara represif. 

“Apabila ada anggota kami yang melakukan tindakan represif, laporkan kepada saya,” tandasnya.

Kapolres mengimbau massa yang menggelar aksi dengan damai, sehingga tidak memacing aparat yang melaksanakan pengamanan. “Saya turun langsung untuk mengawal pelaksanaan pengamanan aksi unjuk rasa,” katanya.

Berkaitan Karhutla, Polres Bima Kota sudah memadamkan titik api  di wilayah Kota Bima maupun Kabupaten Bima yang menjadi wilayah Polres Bima Kota. “Alhamdulillah tidak ada kejadian Karhutla yang berlarut dan meluas. Kami menghimbau agar membuka lahan tidak dengan cara membakar lahan miliknya,” ujarnya.

Kendati sempat memanas, aksi unjuk rasa ratusan mahasiswa dan dosen dari STIH Muhammadiyah Bima berlangsung tertib dan aman, termasuk saat kegiatan audiensi. [MR/AD]