Bentangkan Spanduk Tolak Impor Garam, Ratusan Petani Aksi di Kantor Bupati Bima dan Blokade Jalan Negara

Iklan Semua Halaman

.

Bentangkan Spanduk Tolak Impor Garam, Ratusan Petani Aksi di Kantor Bupati Bima dan Blokade Jalan Negara

Rabu, 25 September 2019
Aksi Para Petani Garam Termasuk Ibu-ibu di Kabupaten Bima Menolak Kebijakan Impor Garam dan Meminta Pemda Menyelamatkan Petani Garam. Aksi Digelar di Depan Kantor Bupati Bima, Selasa (24/9/2019).



Bima, Berita11.com— Ratusan petani garam di Kabupaten Bima yang berasal dari Desa Talabiu Kecamatan Woha dan Desa Sanolo Kecamatan Bolo menggelar aksi unjuk rasa di depan kantor Bupati Bima dan aksi blokade jalan raya di Desa Talabiu Kecamatan Woha, Selasa (24/9/2019). Massa mendesak pemerintah menghentikan impor garam dan menunaikan janji kepada para petani.

Dalam aksi massa yang dipimpin Indra Sofian dan  Jenderal Lapangan  Syarifuddin, massa menyampaikan empat pokok tuntutan yaitu meminta DPRD Kabupaten Bima dan Pemkab Bima agar menyusun Peraturan Daerah (Perda) tentang standarisasi harga garam se-Kabupaten Bima.

Selain itu, mendesak Pemda menghadirkan investor garam di Kabupaten Bima,  mendesak Pemda serius menyikapi persoalan garam rakyat. Apabila desakan tersebut tidak ditindaklanjuti, ratusan petani mengancam akan memboikot seluruh aset daerah.
Syarifuddin dalam orasinya menyampaikan, melirik sejarah para petani garam desa pesisir Kabupaten Bima, selama ini tidak pernah diperhatikan pemerintan.

“Kami selaku Himpunan Masyarakat Petani Garam Desa Pesisir Kabupaten Bima akan selalu menyuarakan dan menyalurkan aspirasi kami terhadap kebijakan pemerintah yang tidak pernah mendukung dan mendorong kinerja para petani garam di Kabupaten Bima,” katanya.


Dikatakannya, masa transisi petani garam sangat lemah dalam mengelola sumber kekayaan alam. Karena masih banyak sumber persoalan dalam mengawal proses keberlangsungan kinerja para petani garam serta sebagai pendorong dalam pertumbuhan yang melimpah.

“Maka pemerintah harus memberikan kontribusi yang jelas dengan mencantumkan program untuk membantu serta peran aktif dalam membangun masyarakat petani garam Kabupaten Bima yang adil dan makmur,” katanya.

Menurutnya, dengan adanya keterpurukan harga garam, terjadi keresahan masyarakat petani garam Kabupaten Bima. “Partisipasi dan inisiatif harus ada bentuk kinerja, dalam wahana mengeluarkan kebijakan oleh pemerintah Kabupaten Bima, akan menjadi bahan pendukung dan pendorong yang sangat progresif ataupun perkembangan yang bisa dimaksimalkan,” katanya.  

Wakil Bupati Bima Drs H Dahlan M Noer M.Pd yang menemui massa menyampaikan beberapa poin tanggapan.

Dahlan mengatakan,  Perda garam harus ada acuan. Yaitu Peraturan Pemerintah (PP) 
yang mesti dikeluarkan pemerintah pusat.  “Peraturan pemerintah itu sedang digodok di Kementrian Kelautan dan Perikanan.  Setelah itu kami akan langsung menyusun Perda Garam melalui pembahasan dengan DPRD dan Pemda Bima,” katanya.

Dijelaskannya, Pemkab Bima terus berupaya  mendatangkan insvektor garam. Sudah ada kesepakatan Pemda dengan  PT Susanti Megah, PT Sumatra Langgeng Makmur, PT Niaga Garam Cemerlang dan PT.Budiono. “Empat PT ini, kita telah sepakat harga garam Rp300/kg di gudang bukan di ladang,” katanya.

Dahlan meminta para petani garam percaya atas kerja-kerja pemerintah yang berupaya terus menerus agar petani garam bisa tersenyum seperti petani yang lain. “Beri kami waktu dan kesempatan untuk terus menerus melakukan upaya karena pemerintah tidak bisa mengambil keputusan sendiri, dan upaya ini tidak akan putus untuk petani garam,” katanya.

Setelah mendengarkan penjelasan dari Wakil Bupati Bima, massa kemudian membubarkan diri.  Namun pada bagian lain, massa dari Desa Talabiu menutup ruas jalan negara dengan garam dan sampah.


Penutupan ruas jalan tersebut dibuka aparat kepolisian dan anggota Satuan Pol PP Kabupaten Bima. [AD]