Dana Reklamasi dan Pasca Tambang Dipertanyakan, APPRA Dompu Bersurat ke DPMPTSP Provinsi

Iklan Semua Halaman

.

Dana Reklamasi dan Pasca Tambang Dipertanyakan, APPRA Dompu Bersurat ke DPMPTSP Provinsi

Rabu, 11 September 2019
Aliran sungai yang terletak di Desa Kwangko pasca operasi produksi yang belum direklamasi sejak tahun 2012 sampai sekarag. Foto ist

Dompu, Berita11.Com - Penggunaan dana reklamasi dan pasca tabang di beberapa perusahaan pertambangan yang beroperasi di wilayah Provinsi NTB seperti pertambangan Emas dan Batuan PT Newmont dan PT. Aman Miniral yang terletak di Kabupaten Sumbawa Barat dan beberapa perusahaan pertambangan lainnya yang ada di dompu sampai saat ini masih dipertanyakan.

Untuk itu, atas nama Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dari Aliansi Pemuda dan Pemuduli Rakyat (APPRA) Kabupaten Dompu pada Senin kemarin (9/9/19) siang, bersurat ke Pemerintah Provinsi (Pemprov) dalam hal ini Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) melalui email, dengan Nomor teregistrasi 24/L-APPRA/Dpu/XI/2019 tertanggal 9 September 2019.

Ketua bidang Advokasi Hukum dan HAM, APPRA, Amirullah, SH kepada Berita11.com mengungkapkan, mengacu pada Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batura dan Pasal 100 Ayat 1 mengatakan, Pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) dan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) wajib menyediakan dana jaminan reklamasi dan dana jaminan pasca tambang.

Kemudian Ayat  2 Menteri, gubernur, atau Bupati/Wali Kota sesuai dengan kewenangannya dapat menetapkan pihak ketiga untuk melakukan reklamasi dan pasca tambang dengan dana jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan ayat 3 ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 diberlakukan apabila pemegang IUP dan IUPK tidak melaksanakan reklamasi dan pasca tambang sesuai dengan rencana yang telah disetujui.

“Sehubungan dengan hal tersebut, kami mengajukan permohonan akses informasi publik ke DPMPTSP Provinsi terkait penggunaan dana reklamasi dan pasca tambang perusahan pertambangan yang beroperasi khususnya di wilayah provinsi Nusa Tenggara Barat termasuk pertambangan batuan atau galian C yang ada di Dompu,” ungkap Amirullah.

Sementara fakta yang terjadi, Amirullah menambahkan, masyarakat pada umumnya, lebih khusus di Kabupaten Dompu sampai saat ini tidak ada yang mengetahui dengan dana tersebut. Jika dana itu tidak dilaksanakan oleh perusahan, Maka pemerintah baik provinsi maupun daerah wajib untuk bertindak.

“Bila reklamasi dan pasca tambang tidak dilaksanakan sesuai dengan rencana yang telah disetujui oleh perusahaan tambang, maka Menteri, Gubernur, Bupati dan Walikota boleh menetapkan pihak ketiga untuk melakukan reklamasi dan pasca tambang, sesuai aturan dan Undang-undang yang berlaku,” pungkas Amirullah. [RIS]