Dinilai tak Jelas Kelola Anggaran Perusda, HMI Cabang Bima Gempur DPRD

Iklan Semua Halaman

.

Dinilai tak Jelas Kelola Anggaran Perusda, HMI Cabang Bima Gempur DPRD

Rabu, 25 September 2019
Massa aksi saat berorasi di depan gedung DPRD Kabupaten Bima. Foto ist
Bima, Berita11.com - Ratusan kader Himpunan Mahasiswa Indonesia (HMI) Cabang Bima menggempur prosesi pelaksaan pelantikan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bima di gedung DPRD setempat, Rabu (25/9/2019) pagi.

Massa menilai bahwa pengelolaan anggaran daerah di setiap Perusahan Daerah (Perusda) tidak jelas sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Bupati (Perbub) Bima Nomor 4 Tahun 2015. Kemudian perubahan atas Perda Nomor 2 Tahun 2009 dan Nomor 6 Tahun 2010 tentang penyertaan modal daerah Kabupaten Bima terhadap setiap Perusda/BUMD seperti PD Wawo, Bank Bias, Bank NTB, LKP, PDAM dan lain-lain baik yang ada di wilayah Kota maupun Kabupaten.

Menurut koordinator lapangan (Korlap) Hardiansyah, anggaran Perusda yang mestinya berkontribusi dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) setiap tahun. Namun hingga kini tidak ada kejelasan, bahkan menurut mereka berdasarkan fakta ril di lapangan gagal dikelola.

"Aksi unjuk rasa yang kami lakukan disebabkan adanya mosi ketidakpercayaan serta kekecewaan kami terhadap kebijakan pemerintah daerah dan dan kelalaian serta kegagalan DPRD Kabupaten Bima dalam mengawal dan mengontrol sistem operasionalisasi Perusda dalam mengelola anggaran daerah yang cukup besar sebagai sumber dan upaya dalam meningkat PAD," ujar Korlap.

Lanjut pria biasa disapa Uma Hardi yang juga Ketua Bidang Hukum HAM Cabang Bima ini, persoalan itu juga terjadi karena tidak adanya peran aktif dari anggota DPRD untuk memaksimalkan atau melakukan pengontrolan serta mengevaluasi setiap kebijakan Pemda dan proses operasionalisasi Perusda dalam mengelola anggaran tersebut.

"Kami menduga bahwa ada konspirasi jahat secara struktural dengan sistem oligarki antara Pemda, DPRD dan Perusda yang ada," tuding Uma Hardi.

Sementara itu Ketua umum HMI Cabang Bima Sukrin dalam orasinya mengatakan, selama kepemimpinan Indah Dhamayanti Putri (IDP)-Dahlan mereka belum melihat adanya perubahan di Daerah Kabupaten Bima, baik itu pada aspek pembangunan maupun pemberdayaan.

Tak hanya itu, namun di sisi lain juga menurut Sukrin, banyak aset daerah seperti tanah dan bangunan di beberapa titik wilayah kota maupun kabupaten yang sampai saat ini tidak terurus dengan baik.

"Oleh karena itu, kami meminta kepada pihak DPRD terutama kepada saudara Ferriyandi untuk mengevaluasi khusus kepemimpinan IDP-Dahlan," desaknya.

Dalam rangka menertibkan dan memperjelas anggaran daerah yang dikelola oleh setiap Perusda, Sukrin menambahkan, mereka meminta DPRD Kubupaten Bima mengeluarkan rekomendasi penerbitan Perda khusus yang mengatur sistem pengelolaan anggaran daerah tersebut.

"DPRD harus terbitkan rekomendasi agar dikeluarkan Perda untuk mengatur anggaran Perda sehingga jelas arah dan orientasi dari Perda itu sendiri dalam memberikan konstribusi terhadap peningkatan PAD khusus Kabupaten Bima," teriak Sukrin.

Usai melakukan orasi secara bergantian, massa diterima pimpinan DPRD Kabupaten Bima Edi Mukhlis, S.Sos dan didampingi M Fatahullah, S.Sos, M. Aminurllah SE guna melakukan dialog di gedung DPRD setempat.

Dalam dialognya kedua anggota DPRD tersebut menerima atas tuntutan massa aksi dengan menandatangani surat fakta integritas DPRD Kabupaten Bima.

Untuk diketahui, massa aksi yang berjumlah ratusan itu berkumpul dan start di depan kampus STKIP Bima sekira pukul 08.00 Wita menuju gedung DPRD Kabupaten Bima dengan berjalan kaki. [RIS]