Firdaus: PT STM di Kabupaten Bima Rutin Setor Iuran PNBP

Iklan Semua Halaman

.

Firdaus: PT STM di Kabupaten Bima Rutin Setor Iuran PNBP

Rabu, 18 September 2019
Ilustrasi.



Bima, Berita11.com— Meskipun masih tahap eksplorasi dan tidak melaksanakan kegiatan signifikan di Kabupaten Bima, PT Sumbawa Timur Mining (STM) tetap membayar iuran tetap dalam bentuk Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang selanjutnya ditransfer Kementerian Keuangan RI ke Pemkab Bima dalam bentuk dana bagi hasil.

Hal tersebut diakui Kepala Sub-Bagian Analisis dan Informasi Bagian Sumber Daya Alama (SDA) Sekretariat Daerah Kabupaten Bima, Firdaus ST. Pihaknya secara rutin menerima laporan dari PT STM tentang pembayaran iuran.

“Kalau di tambang itu ada namanya royalti kalau sudah berproduksi, kalau sekarang tahapan eksplorasi ada iuran tetap, PNBP itu Kementerian Keuangan yang tahu jumlahnya. Iuran eksplorasi, itu lebih banyak lagi kalau sudah produksi.  Apalagi perpanjangan izin lagi, pokoknya kontribusi kontribusi akan masuk,” ujar Firdaus di Setda Kabupaten Bima, Senin (16/9/2019).

Dikatakannya, kewenangan pengelolaan tambang (mineral) merupakan kewenangan pemerintah pusat. “Dinas Petambangan sudah tidak ada di kabupaten, Bagian SDA sekarang baru dibentuk tahun 2017 untuk melakukan koordinasi dengan dinas-dinas, koordinasi dengan provinsi kaitannya dengan tambang, dan hutan setelah kewenangan ditarik, karena yang punya wilayah adalah kita. Ototmatis harus ada unit yang melakukan koordinasi,” katanya.

Seperti dilansir Berita11.com, PT Sumbawa Timur Mining (STM) menghabiskan anggaran tak kurang dari Rp1 triliun. Selama tahun 2010-2016 perusahaan telah mengeluarkan anggaran US$ 61,7 juta.

Khusus untuk Comunity Development (Comdev) atau Coorporate Social Resposibility (CSR) untuk masyarakat daerah lingkar tambang, setiap tahun PT STM mengucurkan US$160.000 atau Rp2 miliar lebih.

Hal tersebut dipaparkan Manager Teknik PT STM, Slamet Sugiharto saat ekspose perkembangan kegiatan tambang emas Hu’u di  Dompu beberapa waktu lalu.

Slamet mengatakan, pada tahun 2017, PT STM mengalokasikan belanja US$26 juta. US$2,2 juta di antara anggaran itu akan menambah pemasukan negara yang meliputi dana reboisasi, utang pajak dan ijin kebisingan (HO).  Secara umum, kandungan logam yang ada di wilayah eksplorasi Kecamatan Hu’u yaitu 7,17 juta ton tembaga, 14,1 ounce (oz) emas. Selain itu mineral lain yaitu perak.

“Dengan batas  bawa, 6,2 persen tembaga. Alhmadulillah terlepas dari itu, tahun 2016 untuk bisa menemukan seperti ini, jadi total yang sudah kita belanjakan dari tahun 2010 sampai tahun 2016 itu 61,7 juta dolar. Biaya ini banyak kalau liat dari sini, hampir 1 triliun,” katanya.

Terlepas bahwa perusahaan tambang erat kaitannya dengan dampak, menurut Slamet PT STM memiliki komitmen tinggi terhadap lingkungan. Perusahaan memiliki rencana terbaik untuk pemantauan dan pengelolaan lingkungan terutama flora dan fauna. Untuk kegiatan pemboran (drilling), perusahaan mengutamakan menggunakan lokasi pomboran yang sudah ada (existing). Jika harus menebang untuk area drilling, maka luas area tak lebih 30x30 meter. Kegiatan itu akan dicek dan diverifikasi oleh petugas Dinas Kehutanan.  

Sebagai bentuk komitmen terhadap lingkungan, PT STM juga menerapkan sistem rona awal menggunakan kamera bersistem infra merah yang secara otomatis dapat mendeteksi suhu tubuh dan merekam setiap gerakan binatang dan manusia di setiap sudut hutan yang masuk dalam kontrak karya (KK) perusahaan.

“Kita lakukan studi rona awal yang akan menangkap apapun yang merah di depan, baik ular, babi, rusa. Apa saja yang bergerak di depan kamera, ataupun ada pemburu dan pengambil madu yang lewat itu akan terfoto,” katanya.

Slamet juga menjelaskan bahwa PT STM serius menggarap potensi mineral sulfida di Kecamatan Hu’u. Sesuai breakdown rencana perusahaan, tujuh tahun depan hingga tahun 2023 perusahaan akan memasuki studi kelayakan (feasibility study/fs). Pada tahun 2021 hinga tahun 2023 perusahaan akan membelanjakan modal US$100 juta yang terbagi tahun 2020 dan 2021 akan membelanjakan US$150 juta. Pada tahun 2022 dan 2023 juga akan membelanjakan US$150 sehingga total belanja selama kegiatan feasibility study US$400 juta.

Sesuai rencana, studi kelayakan pra kegiatan produksi atau ekploitasi akan dibagi dalam tiga kwartal. Tahapan untuk memastikan sumber daya mineral yang terukur, terindikasi, tertuju hingga kepastian bernilai ekonomis atau tidak.

“Akan kita resource yang tadi indicate akan kita tingkatkan resource yang terukur akan kita uji apakah layak, ekonomis, aman atau tidak untuk masuk ke tahap produksi. Selanjutnya kita akan report goverment,” katanya.

Slamet menjelaskan bahwa karekteristik (morfologi, geologi struktur) wilayah Hu’u berbeda dengan daerah lain dengan tingkat kesulitan yang tinggi. Bahkan kedalaman endapan mineral mencapai 500 meter di bawah permukaan air laut (Mdpl) sehingga waktu yang dibutuhkan untuk tahapan eksplorasi/ feasibility study) akan lebih panjang. Untuk model penambangan perusahaan akan menerapkan sistem tambang bawah tanah (underground mining).

Kendati demikian bos PT STM tetap berkomitmen terhadap tambang Hu’u. Bahkan PT STM rela menunda kegiatan eksplorasi di Filiphina dan Papua Nugini untuk konsentrasi terhadap potensi di Kecamatan Hu’u Kabupaten Dompu. [US]