Gelar Unjuk Rasa, LMND Desak Pemkab Bima Tolak Kenaikan Iuran BPJS dan Atasi Masalah Pertanian

Iklan Semua Halaman

.

Gelar Unjuk Rasa, LMND Desak Pemkab Bima Tolak Kenaikan Iuran BPJS dan Atasi Masalah Pertanian

Jumat, 13 September 2019
Aksi Massa Eksekutif LMND Kabupaten Bima di Depan Kantor Bupati Bima, Kamis (12/9/2019).

Bima,Berita11.com— Puluhan aktivis Eksekutif Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (LMND) Kabupaten Bima menggelar aksi di BPJS Cabang Bima Kantor Pelayanan Kabupaten Bima dan Kantor Bupati Bima, Kamis (12/9/2019). Massa mendesak Pemkab Bima menolak kenaikan iuran BPJS dan mengatasi sejumlah permasalahan petani seperti kelangkaan pupuk dan harga bawang yang anjlok.

Dalam orasinya, Ketua Eksekutif LMND Kabupaten Bima, Arik Rinaldi menyampaikan pokok-pokok isi tuntutan massa di antaranya menolak kenaikan iuran BPJS Kesehatan (Jaminan Kesehatan Nasional/JKN), meminta transapransi alokasi 20 persen APBD untuk sektor pendidikan di Kabupaten Bima.

Selain itu, mendesak Pemkab Bima agar melaksanakan harga acuan pembelian di petani berdasarkan Permendag Nomor 89 Tahun 2018, meminta Pemkab Bima mengintensifkan pendistribusian pupuk bersubsidi berdasarkan kebutuhan petani dan menghentikan penjualan pupuk pertanian melebihi harga eceran tertinggi (HET).

“Tetapkan standarisasi harga pestisida. Kami memberikan beberapa solusi, Pemda Bima membangun BUMD untuk menyerap dan mengelola komoditas bawang merah dalam bentuk industri dasar dan olahan. Sistim resi gudang sebagai alat penampung penyerapan hasil panen petani bawang merah,” katanya dalam orasinya di depan kantor Pemkab Bima.
Dikatakannya, solusi lain yang ditawarkan LMND, meminta Pemkab Bima membangun dan memberikan modal koperasi sebagai alat pemangkas ijon dan tengkulak. Selanjutnya, koperasi bertugas menyerap hasil panen petani bawang merah. Selain itu, menentukan pasar utama skala lokal dan pasar nasional.

“Mengevaluasi dan mengidentifikasi secara keseluruhan tentang data jumlah kelompok tani dan luas lahan serta hasil panen petani dari semua komoditas pangan maupun holtikultural,” katanya.

Dalam orasinya, Arik Rinaldi juga meminta pemerintah menindak secara tegas sesuai 
prosedur hukum bagi distributor dan pengecer pupuk maupun penjual pestisida bersubsidi yang terbukti salah memainkan HET dan memindahkan lokasi distributor.

Aksi para aktivis LMND dimulai di kantor BPJS Cabang Bima Kantor Pelayanan Kabupaten Bima. Dalam aksi tersebut Eksekutif LMND Kabupaten Bima menyampaikan poin poin tuntutan. Aksi massa sempat direspon kepala kantor BPJS setempat.

Setelah itu, massa melanjutkan aksi di depan kantor Bupati Bima. selama puluhan menit aksi berlangsung tidak ada perwakilan pihak Pemkab Bima yang menemui massa. Gerbang kantor Bupati Bima ditutup dan dijaga aparat Satuan Pol PP Kabupaten Bima. massa terus berupaya merangsek masuk hingga akhirnya diizinkan untuk berdialog dengan perwakilan Pemkab Bima.

Perwakilan pengurus LMND Kabupaten Bima diterima berdialog di ruang Sekretaris Daerah Kabupaten Bima, Drs HM Taufik HAK M.Si. Sekda didampingi Kabag Ekonomi Setda Kabupaten Bima, Hariman SE M.Si.

Saat hearing dengan Sekda dan Kabag Ekonomi Setda Kabupaten Bima, Korlap aksi kembali menyampaikan poin-poin tuntutan Eksekutif LMND Kabupaten Bima, termasuk di antaranya meminta transparansi pengelolaan anggaran pendidikan. Pemkab Bima diharapkan konsisten memerhatikan sektor pendidikan dan kesehatan sebagaimana diamanatkan dalam undang-undang dan regulasi berkaitan.

“Kita meminta Pemda Bima membangun resi gudang untuk mengantisipasi anjloknya harga pertanian. Karena selalu terulang harga anjlok saat musim panen. Sambil menunggu keluarnya peraturan Permendagri. Karena kalau begini terus kapan maju petani kita,” ungkap Korlap massa Eksekutif LMND Kabupaten Bima, Arik Rinaldi.

Sementara itu, Sekda Kabupaten Bima Drs HM Taufik HAK menjelaskan berkaitan iuran BPJS merupakan kewenangan pemerintah pusat yang diatur oleh presiden. Bahkan hal itu tidak dikoordinasikan dengan Pemkab Bima. “BPJS adalah kebijakan pemerintah pusat, uangnya pemerintah pusat. Naiknya juga ditentukan pusat, tidak ada kaitannya dengan pemerintah daerah,” katanya.




Berkaitan dengan anggaran untuk sektor pendidikan, menurut Taufik, Pemkab Bima telah mengalokasikan sebagaimana amanat undang-undang bahkan mencapai 18 persen, lebih tinggi bila dibandingkan level nasional yang hanya mencapai 5 persen. “Soal pupuk, saya ini Ketua Komisi Pengawas Pupuk. Kalau ada bukti, informasi awal sampaikan kepada kami. Lewat telpon bisa  dicatat nomor Kabag Ekonomi. Nanti kami akan turun dan tindak bersama polisi. Kalau turun setiap hari kami tidak bisa karena ada pekerjaan lain juga yang dituntut setiap hari,” katanya.

Sementara itu, Kabag Ekonomi Setda Kabupaten Bima, Heriman SE M.Si menjelaskan, problem utama masalah petani di Kabupaten Bima khususnya bawang merah adalah masalah over supply. Adapun berkaitan desakan agar Pemda membangun resi gudang, Pemkab Bima masih terkendala dengan anggaran yang terbatas, sementara untuk membangun gudang membutuhkan anggaran banyak hingga miliaran rupiah, sedangkan pada sisi lain pemerintah juga telah menyusun skala prioritas pembangunan sebagaimana yang menjadi aspirasi masyarakat.

Untuk sektor pendidikan, Pemkab Bima telah mengalokasikan Rp622 miliar lebih yang peruntukannya infrastruktur termasuk gaji dan sertifikasi pendidik.

Pada akhir sesi dialog, perwakilan pengurus Eksekutif LMND menyerahkan poin-poin desakan mereka dan meminta agar ditindaklanjuti Pemkab Bima. Jika tidak mereka berjanji akan melaksanakan gerakan lebih masif. [RD]