Legislator dan OKP Cipayung Plus Diskusi Bedah Visi NTB Gemilang, ini Poin Kritisnya

Iklan Semua Halaman

.

Legislator dan OKP Cipayung Plus Diskusi Bedah Visi NTB Gemilang, ini Poin Kritisnya

Rabu, 18 September 2019
Foto Bersama Anggota Pimpinan OKP di Mataram Bersama Anggota DPRD Provinsi NTB dan Kepala Bappeda NTB Usai Gelaran Mimbar Aktivis di Fakultas Hukum UNRAM, Rabu (18/9/2019).


Mataram, Berita11.com— Selama satu kepemimpinan Zul-Rohmi yang dilaksanakan melalui konsep visi NTB Gemilang dinilai menimbulkan persoalan dari pada keberhasilan. Hal tersebut mengemuka dalam diskusi bertajuk “Menyoal satu tahun kepemimpinan Zul-Rohmi, NTB Gemilang” yang digelar aktivis yang tergabung dalam Cipayung Plus, di gedung Fakultas Hukum, Universitas Mataram, Rabu (18/9/2019).

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi NTB, Akhdiansyah yang hadir menjadi salah satu pembicara dalam diskusi tersebut menyebut satu tahun terahir visi NTB Gemilang yang dijabarkan dalam beberapa program unggulan seperti NTB cerdas dan sehat, beasiswa luar negeri, zero waste, termasuk industrialisasi lebih banyak menyisakan persoalan dari pada keberhasilan.

Ia mencontohkan berkaitan implementasi program zero waste, terjadi permasalahan saling lapor antara pemberi, pengguna dan penerima manfaat program tersebut. permasalahan lain termasuk program beasiswa juga menyisakan banyak persoalan dan menjadi sorotan publik, karena dilakukan tanpa melalui perencanaan dan standar operasional prosedur (SOP) yang baik.

“Kalau sudah bermasalah dan menjadi sorotan publik, berarti ada problem, baik dalam membuat perencanaan program pembangunan maupun proses penganggaran, sehingga ahirnya menimbulkan persoalan,” ujar pria yang akrab disapa Guru To'i ini.

Menurutnya, persoalan itu baru bagian kecil. Belum lagi berkaitan program lain. Sehingga harus diingat APBD merupakan jantung pembangunan daerah. “Kalau perencanaan penggaran tidak dilakukan seara cermat akan jadi persoalan,” katanya.

Sekwil DPW PKB NTB ini, juga juga mengkritisi nilai anggaran untuk infrastruktur yang terlalu besar. Dari total APBD NTB Rp5,6 triliun, anggaran sebesar Rp250 miliar di antaranya untuk pembangunan infrastruktur. Untuk pembangunan SAMOTA saja, nilainya mencapai Rp100 miliar. Namun fokusnya hanya di Sumbawa, padahal SAMOTA tidak hanya di Sumbawa, melainkan di Kabupaten Dompu dan Bima.

Akhdiansyah juga mengkritisi pengesahan APBD NTB 2020 yang dianggap terkesan terburu- buru tanpa melalui kajian dan analisis mendalam terhadap setiap item penganggaran diajukan eksekutif, termasuk pembahasan KUA PPAS yang dilakukan satu malam.

“Pada mimpi gubernur lima tahun ke depan mewujudkan NTB Gemilang, butuh perencanaan program dan penganggaran secara cermat, sehingga program dijalankan bisa mencapai keberhasilan,” tutupnya.

Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pembangunan Daerah (Bappeda) NTB, Wedha Maghma Ardhi menyatakan, Pemprov NTB di bawah kepemimpinan Zul-Rohmi bertekad mewujudkan NTB Gemilang melalui sejumlah program unggulan yang saat ini sedang berjalan.

Disebutkannya, sejumlah program itu di antatanya ,embangun NTB tangguh dan mantab melalui mitigasi kebencanaan yang baik pasca dilanda bencana gempa bumi, mewujudkan ASN bersih dan melayani publik, bebas dari korupsi dalam rangka meningkatkan kualitas layanan masyarakat.

“Mewujudkan NTB asri dan lestari, dengan memperbanyak membangun ruang terbuka hijau, melakukan penghijauan lahan kawasan hutan konservasi yang gundul akibat aksi perambahan dan pembalakan liar," sebutnya.

Selain itu, sebagai upaya meningkatkan nilai tambah berbagai potensi sumber daya alam yang dihasilkan masyarakat NTB, baik sektor pertanian, kelautan, perkebunan dan peternakan, Pemprov NTB melakukan proses  indudtrialisasi bagaimana hasil pertanian dan produk SDA dan potensi lain yang dimiliki bisa diolah di daerah guna meningkatkan nilai tambah.

Dijelaskannya, upaya pemerintah adalah menciptakan NTB yang aman, berkah, ramah investasi dan membangun konektivitas. Pengembangan pariwisata unggulan MotorGP. Oktober pembangunan Sirkuit Mandalika sudah dimulai. Pembangunan smelter dengan industri turunan 2021, akan diikuti industri pupuk, semen, pengolahan.

“Meningkatkan kualitas SDM masyarakat NTB dengan memberangkatkan mahasiswa, melepas hampir 200 anak muda NTB, kerjasama dengan perusahaan asing dana CSR,” katanya.

Untuk diketahui "Mimbar Aktivis" digagas oleh enam kelompok organisasi kepemudaan dan mahasiswa (OKP). Hal tersebut  sebagai sikap enam pimpinan OKP yang menyayangkan satu tahun kepemimpinan Zul-Rohmi, karena dinilai banyak menyisahkan problem. Di antara dari sejumlah persoalan berkaitan pengiriman beasiswa mahasiswa ke luar negeri yang belum jelas, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang tidak relevan dengan visi Gemilang dan dugaan praktik maladministrasi di kubu birokrat.

Sejumlah OKP yang tergabung di Cipayung Plus yang menginisiasi diskusi tersebut yaitu Himpunan Mahasiswa Islam (HMI),  Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII), Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI), Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI), Kesatuan Mahasiswa Hindu Dharma Indonesia (KMHDI) dan Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI). [RD]