Partai Golkar Usung Kader Muda, Dr Ibnu: Ketua DPRD masih Prematur dan Berefek Terhadap Jenateke

Iklan Semua Halaman

.

Partai Golkar Usung Kader Muda, Dr Ibnu: Ketua DPRD masih Prematur dan Berefek Terhadap Jenateke

Minggu, 22 September 2019
Dr Ibnu Khaldun M.Si. Foto Berita11.com.


Bima, Berita11.com— Pengamat politik dari Pusat Studi Pemilu dan Partai Politik (CEPP) Universitas Indonesia (UI), Dr Ibnu Khaldun M.Si mengritisi sikap Partai Golongan Karya (Golkar) yang tetap mengusung kader muda sebagai Ketua DPRD Kabupaten Bima. Menurutnya, hal itu tidak mencerminkan Parpol tersebut melaksanakan reformasi partai sebagaimana tuntutan konstituen, namun masih menganut sistem yang lama yakni Paraturan Organisasi (PO) lama.

Ketua STKIP Taman Siswa Bima ini menilai, figur Muhammad Putera Feriyandi yang diusung Partai Golkar masih prematur tanpa berbagai pengalaman organisasi. Meskipun pada sisi lain Sang Jenateke tersebut merupakan alumnus Prodi Ilmu Politik perguruan tinggi terkemuka, Universitas Padjajaran. Karena masih banyak figur senior dan berpengalaman yang mestinya diusung Partai Golkar.

“Bukan partai kader Golkar itu, partai yang kita pertanyakan. Partai besar yang selama ini besar, tapi terus mengalami penurunan. Kenapa? Bagaimana mungkin mau menglaim partai kader, DPRD saja orang yang baru, orang  yang tidak punya riwayat organisasi, bahkan itu mengacam kewibawaan sebagai putra mahkota, kebudayaan kita. Kalau dimaki oleh rakyat Ketua DPRD, juga dimaki kewibawaan putra mahkotanya, itu harus diperhatikan. Sayang sekali masyarakat sosial, tidak menyuarakan ini. Publik harus mempertanyakan, kenapa Golkar berani menetapkan ini. Padahal, ada anggota DPRD tiga periode, yang berpengalaman, ada jenjang dan riwayat kepemimpinannya, kenapa? Apakah karena Ketua DPD orang tuanya,” katanya di kampus STKIP Taman Siswa  Bima, Sabtu (21/9/2019).

Dr Ibnu berharap kepada Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Bima yang kaya pengalaman berorganisasi (politik) mempertimbangkan psikologis masyarakat dan ekspektasi publik yang menginginkan Parpol menerapkan pola yang modern.

“Ini prematur, karena saya lihat nanti (konsekuensinya). Ibarat kata, rocisi tekana, roci londona. Harus kita lindungi itu kader, harus kita lindungi meskipun sarjana politik UNPAD, (partai) punya SOP, Parpol itu harus modern. Harus yang punya riwayat, pengalaman dan berorganisasi, pernah nggak jadi ketua OSIS, pernah nggak jadi Ketua KNPI, organisasi-organisasi Cipayung dan sebagainya,” katanya

“Kalau soal berdasarkan suara terbanyak, itu adalah PO yang harus direvisi, pedoman organisasi itu tidak menunjukkan peningkatan modernisasi kelembagaan partai politik. Kelembagaan partai, itu sudah out of the day, nggak relevan lagi dengan perkembangan hari ini. Zaman now sekarang, zaman milenial sudah kritis menggunakan Medsos. Kalau masih mengggunakan PO apa iyah karena ketokohan mendapatkan suara banyak? Apakah iya punya prestasi. Kan jabatan kebudayaan, itu kan penunjukan Jenateke itu,” lanjutnya.

Sebelumnya, Wakil Sekretaris Partai Golkar Kabupaten Bima, Dafullah M.Pd menyatakan, pengusulan calon Ketua DPRD Kabupaten Bima karena partai sebagai pemenang Pemilu legislatif di Kabupaten Bima.

Sebagaimana mekanisme, partai mengusulkan tiga nama kepada pengurus Partai Golkar di pusat. [RD]