Komentar
 |
| Dr Ibnu Khaldun M.Si. Foto Berita11.com. |
Bima,
Berita11.com— Pengamat politik dari Pusat Studi Pemilu dan Partai Politik (CEPP)
Universitas Indonesia (UI), Dr Ibnu Khaldun M.Si mengritisi sikap Partai
Golongan Karya (Golkar) yang tetap mengusung kader muda sebagai Ketua DPRD
Kabupaten Bima. Menurutnya, hal itu tidak mencerminkan Parpol tersebut
melaksanakan reformasi partai sebagaimana tuntutan konstituen, namun masih
menganut sistem yang lama yakni Paraturan Organisasi (PO) lama.
Ketua STKIP
Taman Siswa Bima ini menilai, figur Muhammad Putera Feriyandi yang diusung Partai
Golkar masih prematur tanpa berbagai pengalaman organisasi. Meskipun pada sisi
lain Sang Jenateke tersebut merupakan alumnus Prodi Ilmu Politik perguruan
tinggi terkemuka, Universitas Padjajaran. Karena masih banyak figur senior dan
berpengalaman yang mestinya diusung Partai Golkar.
“Bukan partai
kader Golkar itu, partai yang kita pertanyakan. Partai besar yang selama ini
besar, tapi terus mengalami penurunan. Kenapa? Bagaimana mungkin mau menglaim
partai kader, DPRD saja orang yang baru, orang
yang tidak punya riwayat organisasi, bahkan itu mengacam kewibawaan
sebagai putra mahkota, kebudayaan kita. Kalau dimaki oleh rakyat Ketua DPRD,
juga dimaki kewibawaan putra mahkotanya, itu harus diperhatikan. Sayang sekali
masyarakat sosial, tidak menyuarakan ini. Publik harus mempertanyakan, kenapa
Golkar berani menetapkan ini. Padahal, ada anggota DPRD tiga periode, yang
berpengalaman, ada jenjang dan riwayat kepemimpinannya, kenapa? Apakah karena
Ketua DPD orang tuanya,” katanya di kampus STKIP Taman Siswa Bima, Sabtu (21/9/2019).
Dr Ibnu
berharap kepada Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Bima yang kaya pengalaman
berorganisasi (politik) mempertimbangkan psikologis masyarakat dan ekspektasi
publik yang menginginkan Parpol menerapkan pola yang modern.
“Ini
prematur, karena saya lihat nanti (konsekuensinya). Ibarat kata, rocisi tekana, roci londona.
Harus kita lindungi itu kader, harus kita lindungi meskipun sarjana politik
UNPAD, (partai) punya SOP, Parpol itu harus modern. Harus yang punya riwayat,
pengalaman dan berorganisasi, pernah nggak jadi ketua OSIS, pernah nggak jadi Ketua
KNPI, organisasi-organisasi Cipayung dan sebagainya,” katanya
“Kalau soal
berdasarkan suara terbanyak, itu adalah PO yang harus direvisi, pedoman
organisasi itu tidak menunjukkan peningkatan modernisasi kelembagaan partai
politik. Kelembagaan partai, itu sudah out
of the day, nggak relevan lagi dengan perkembangan hari ini. Zaman now
sekarang, zaman milenial sudah kritis menggunakan Medsos. Kalau masih
mengggunakan PO apa iyah karena ketokohan mendapatkan suara banyak? Apakah iya
punya prestasi. Kan jabatan kebudayaan, itu kan penunjukan Jenateke itu,”
lanjutnya.
Sebelumnya,
Wakil Sekretaris Partai Golkar Kabupaten Bima, Dafullah M.Pd menyatakan,
pengusulan calon Ketua DPRD Kabupaten Bima karena partai sebagai pemenang
Pemilu legislatif di Kabupaten Bima.
Sebagaimana
mekanisme, partai mengusulkan tiga nama kepada pengurus Partai Golkar di pusat.
[RD]