Pemda Dompu Diminta Transparan Setiap Melaporkan APBD, Legislatif Harus Tegas

Iklan Semua Halaman

.

Pemda Dompu Diminta Transparan Setiap Melaporkan APBD, Legislatif Harus Tegas

Minggu, 01 September 2019
Bangunan kantor Pemerintah Daerah Kabupaten Dompu Paruga Parenta Dana Nggahi Rawi Pahu. Dok. Poris

Dompu, Berita11.com  - Direktur Dompu Corruption Watch (DCW) A. Ruji, mendesak dan meminta kepada Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Dompu NTB, agar setiap hasil ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang disampaikan setiap tahunnya kepada Legislatif dapat dilakukan dengan transparan atau terbuka, bila perlu harus dipublikasikan melalui Media-media, baik secara Online maupun Cetak.

Selain itu, Ia juga meminta legislatif harus bertindak tegas dalam melaksanakan pengawasan atau mengontrol terhadap pelaksanaan peraturan daerah dan kebijakan lainnya termasuk APBD sesuai tugas dan fungsinya sebagai anggota legislatif.

”Hal ini penting dilakukan mengingat masyarakat dompu juga berhak untuk mengetahui terkait Anggaran Belanja Daerah selama ini,” tegas A. Ruji, Sabtu (31/8/2019) malam.

Menurut pria yang berprofesi sebagai aktivis ini, ringkasan APBD atau rincian Obyek Pendapatan Belanja dan Pembiayaan dapat dilakukan secara terbuka sesuai amanat Undang-undang Keterbukaan Informasi Publik (KIP), baik itu yang bersumber dari anggaran Pendapatan Asli Daerah (PAD) maupun dana belanja daerah.

Kata dia, tugas Penyelenggara Keuangan Negara dan Keuangan Daerah adalah bagaimana memberikan kepastian tentang prinsip pembahasan APBD dan sistem keterbukaan publik, tentu harus diawali oleh Pemerintah Daerah itu sendiri.

"Banyak sekali pejabat Pemerintah Daerah Kabupaten Dompu ini masih memiliki pemahaman bahwa Sumber Keuangan Negara dan Dokumen APBD adalah rahasia negara," terang Aruji.

Pemda Dompu, lanjut pria yang biasa di sapa Hugo Chaves ini, harusnya bisa mengambil contoh pada daerah - daerah lain, seperti Kabupaten Sumbawa Barat yang selalu mempublikasi diberbagai media tentang ringkasan anggaran belanja daerah dan pendapatan daerahnya.

“Untuk itu kedepanya, dalam pembahasan RAPBD-APBD 2020 antara Eksekutif dan Legislatif harus memiliki komitmen memperbaiki sistim pengelolaan keuangan negara dan keuangan daerah jangan sampai hal ini terus berkepanjangan seperti halnya yang dilakukan pemerintah sebelumnya,” tudingnya.

Dikatakan, dalam pembahasan APBD 2020 harus pro rakyat, bukan pro kepentingan pribadin atau kepetingan kelompok. Apalagi kami mendapatkan informasi bahwa pembahasan RAPBD 2020 akan dimulai pada bulan September besok.

“Kami sebagai masyarakat Kabupaten Dompu pada umumnya, berkeinginan bagaimana sistim keterbukaan setiap pengelolaan anggaran daerah harus dilakukan secara transparan tanpa terkecuali,” pintanya.

Memasuki babak baru kedepan A. Ruji kembali menegaskan, ke 30 anggota Legislatif masa jabatan 2019 - 2024 harus berani ambil sikap, penuh kritik serta angkat bicara dan vokal guna mempertanyakan sumber anggaran PAD Dompu.

"Jangan sampai semuanya membisu, apalagi melakukan Konspirasi dengan Ekskutif yang berimbas pada kerugian rakyat,” tegas A. Ruji. [RIS]