Sekretaris NU Kabupaten Bima Sarankan Pemerintah Perkuat Asimilasi untuk Atasi Masalah Papua

Iklan Semua Halaman

.

Sekretaris NU Kabupaten Bima Sarankan Pemerintah Perkuat Asimilasi untuk Atasi Masalah Papua

Sabtu, 14 September 2019
Sekretaris NU Kabupaten Bima, H Muslim. Foto Ist.


Bima, Berita11.com— Sekretaris Nahdlatul Ulama (NU) Kabupaten Bima, H Muslim menyarankan pemerintah agar menguatkan program asimilasi untuk mengatasi permasalahan Papua.

Menurutnya, permasalahan yang mendasar dari konflik di Papua karena adanya kesenjangan dan politik identitas yang terus dikembangkan. Pemerintah sebaiknya menfasilitasi pertukaran pemuda. Misalnya pemuda dari Pulau Jawa maupun dari Bima NTB dikirim ke Papua dan sebaliknya pemuda Papua dikirim ke Jawa untuk sekolah, maupun ke NTB untuk bekerja.

“Bila perlu tambah lagi orang-orang dari Bima, dari Jawa atau daerah lain yang ke Irian (Papua). Ke sana untuk memberikan edukasi, supaya mereka merasakan bagaimana kalau bersatu itu enak. Kita harus berani asimilasi. Berarti tukar menukar pemuda. Bagus memang pemuda pemuda Papua sekolah di Jawa, ada solusi seperti itu. Bila perlu pemuda Jawa banyakan ke sana, pemuda Papua banyakan ke Jawa, biar semakin memperekat hubungan. Bila perlu pemuda-pemuda Bima kirim ke Papua dan pemuda pemuda Papua kerja di sini, nggak apa-apa,” katanya saat dihubungi melalui sambungan Ponsel, kemarin.

Menurutnya dengan adanya asimilasi, maka akan menciptakan harmonisasi antar warga negara. Karena problem selama ini adalah masalah politik identitas.

“Supaya rakyat tradisional itu tersadar bahwa membangun bangsa itu tidak mudah. Justru kalau terpecah berarti lemah, gampang diinjak injak orang. Karena Papua itu kaya, jadi wajar ada yang incar, yang lirik. Ada yang mau pecahkan dengan Indonesia supaya mereka rebut dan ambil. Nah, ini harus disadari oleh masyarakat Papua, jangan sampai nanti mereka tidak akan menikmati hasil kekayaan alam, karena dirampok penjajah. Kalau Indonesia bukan penjajah, justru Papua itu bangun Indonesia. Indonesia ini dari Sabang sampai Merauke,” katanya.

Ditegaskan H Muslim, Papua adalah bagian dari NKRI. Justru masyarakat Papua yang berjuang untuk pembentukan NKRI karena atas dasar saudara senasib dan seperjuangan. Untuk itu, tidak boleh ada diskriminasi. 

“Termasuk orang di Papua itu yang mendirikan Indonesia ini dari Sabang sampai Merauke. Jadi Papua itu melekat dengan NKRI. Dari awal itu mereka juga yang berjuang membangun NKRI,” katanya.

Mantan wartawan ini juga optimistis dan menjamin bahwa tidak ada masyarakat Bima yang diskriminasi dengan pendatang termasuk Papua. Bahkan banyak masyarakat Bima yang bekerja dan nyaman berada di Papua.

“Tidak boleh saling menyinggung soal ras. Kita ini sama-sama senasib. Jadi kita tidak boleh saling melecehkan, kita sudah berjuang bersama-sama. Kita harus mempertahankan NKRI ini sama sama juga,” tandasnya.

“Jadi, justru strategi kita tidak boleh api itu dikasi bensin. Papua ini lagi istilah, ada api pemicu. Orang orang di belakang. Ada skenario intelektual. Kita tidak perlu tahu itu, yang penting kita bina persaudaraan sebangsa. Jadi, bagaimana edukasi masyarakat,” katanya.

Pada bagian terpisah, di Jakarta, Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia, Hikmahanto Juwana, menilai Penentuan Pendapat Rakyat (Pepera) Papua yang pernah dilakukan di bumi Papua pada 1969 lalu tidak bisa dibatalkan. Karena pelaksanaan Pepera telah dikukuhkan oleh Majelis Umum PPB dengan Resolusi 2504 (XXIV). [RD]