Selain Hotel Komodo, Ada 7 Sertifikat Terhadap Tanah Milik Pemkab Bima yang Dikuasai Oknum Warga

Iklan Semua Halaman

.

Selain Hotel Komodo, Ada 7 Sertifikat Terhadap Tanah Milik Pemkab Bima yang Dikuasai Oknum Warga

Rabu, 18 September 2019
Kabid Aset BPPKAD Kabupaten Bima, Firman Ayatullah. Foto US Berita11.com.


Bima, Berita11.com— Selain Hotel Komodo yang berada di wilayah Rasanae Barat Kota Bima, terdapat hingga tujuh sertifikat tanah atas nama pribadi oknum warga atas lahan milik Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bima. saat ini Pemkab Bima sedang menjalin kerjasama dengan pihak Kejari Bima dan ATR/ BPN (Badan Pertanahan Nasional) untuk menyelesaikan persoalan tersebut.

Kepala Bidang Aset, Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah (BPPKAD) Kabupaten Bima, Firman Ayatullah menyebutkan, terdapat 2-3 hektar tanah sawah yang merupakan aset Pemkab Bima dikuasai oknum warga seperti di persimpangan Kelurahan Santi Kota Bima.

“Tanah itu sudah memiliki sertifikat atas nama pribadi masyarakat, bukan mantan pejabat. Banyak aset yang dikuasai oleh pribadi, rumornya banyak. Kita verifikasi, kita memiliki memiliki copian sertifikat tanah yang dikuasai oleh masyarakat sekitar 6-7 lembar sertifikat,” katanya di BPPKAD Kabupaten Bima, Senin (16/9/2019) lalu.

Permasalahan tersebut sedang ditangani pihaknya bersama Kejari Bima. BPPKAD sudah membuat MoU dengan pihak Kejaksaan untuk menyelesaikan permasalahan seluruh aset yang dikuasai warga, termasuk Hotel Komodo. Karena penguasaan oleh oknum warga menyebabkan pemerintah daerah tidak bisa mendapatkan pajak daerah dari hasil pengelolaan itu.

“Ada indikasi (jumlah) lebih besar dari itu yang dikuasai. Tetapi kita harus berbicara, harus dikuatkan dengan dokumen sertifikat. Kita belum bertindak, walaupun kita perlu antisipasi terkait dengan itu. Oleh karena itu, saya kembali sampaikan beberapa dokumen yang memiliki sertikat itu kami sedang bekerja dengan Kejaksaan,” katanya.

Diakui Firman, memang umumnya, pemerintah belum membuat legalitas atas aset tanah yang dikuasai oleh warga. Namun Pemkab Bima telah memiliki MoU dengan ATR/BPN membuat sertifikat atas seluruh lahan aset Kabupaten Bima.

Adapun berkaitan aset Pemkab Bima seperti bekas kantor Dinas Pertambangan dan Energi serta Dinas Pendapatan, aset itu memang telah diserahkan secara resmi kepada Pemerintah Kota (Pemkot) Bima.

“Jadi sejak pengelolaan aset diserahkan BPPKAD Bidang Aset, kita secara perlahan mencoba menata. Kalau yang terkait yang diserahkan ke kota sebenarnya, kalau mungkin ada pernyataan Pemerintah Kota (Bima) sebenarnya pemerintah kabupaten terkait penyerahan ke kota sudah selesai sejak tahun pertama pembentukan kota, yang kedua pasca itu satu ada beberapa penyerahan lagi yang dilakukan oleh Pemkab Bima,” katanya.

“Jadi, Pemkab merasa penyerahan aset terkait pembentukan aset sudah selesai, walaupun Pemkab tidak menutup mata dan bentuk kepedulian ada saja yang diserahkan walaupun tidak banyak sebagaimana yang diharapkan. Terakhir persetujuan bupati penyerahan kantor eks Distamben. Satu paket dengan itu ada beberapa kantor kita ikut dihibahkan, dalam bentuk penerbitan, karena faktanya kantor itu sudah dikuasai dan digunakan oleh Pemkot Bima seperti eks kantor Dispen,” lanjutnya.

Berkaitan aset bergerak seperti kendaraan dinas yang dikuasai mantan pejabat. Firman menjelaskan bahwa hal itu dapat diminimalisasi. Untuk mendapatkan bekas Randis di atas tujuh tahun, mantan pejabat harus mengikuti mekanisme seperti lelang umum. “Kalau soal itu sangat sedikit,” katanya.

Sementara itu, Kepala BPPKAD Kabupaten Bima, Adel Linggiardi SE menyatakan komitmen pihaknya menyelesaikan seluruh permasalahan aset yang dikuasai secara pribadi oleh oknum warga. fokus utama piihaknya berkaitan aset tidak bergerak. “Kita sudah ada MoU dengan Kejaksaan, dengan PLN juga kita ada MoU. Semua ada MoU sekarang,” katanya. [US]