Soal Ijazah Anggota DPRD, Dinas Dikbupora dan Parpol Ingatkan KPU Kabupaten Bima agar Teliti

Iklan Semua Halaman

.

Soal Ijazah Anggota DPRD, Dinas Dikbupora dan Parpol Ingatkan KPU Kabupaten Bima agar Teliti

Kamis, 19 September 2019
Suasana Rapat Evaluasi di Aula KPU Kabupaten Bima, Kamis (19/9/2019) Siang. Foto US Berita11.com.


Bima, Berita11.com— Sejumlah instansi, termasuk Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda, dan Olahraga (Dikbudpora) Kabupaten Bima dan partai politik (Parpol) mengingatkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bima agar teliti dalam melaksanakan verifikasi bahan atau ijazah calon anggota legislatif.

Hal tersebut mengemuka dalam rapat evaluasi pencalonan anggota DPRD Kabupaten Bima pada Pemilu 2019 yang digelar KPU Kabupaten Bima di aula kantor setempat, Kamis (19/9/2019).

Perwakilan Dinas Dikbudpora Kabupaten Bima, Muh. Zaini mengatakan, instansinya  berperan dalam Pemilu 2019 berkaitan ijasah. Dinas Dikbudpora melaksanakan legalisasi  dua ijazah SD dan SMP, sedangkan ijazah SMA dilegalisasi Dinas Dikbud Provinsi NTB.
Dikatakannya, ijazah paket C ditangani PKBM karena yang menyelenggarakan pendidikan nonformal adalah lembaga tersebut, sedangkan legalisasi di Dinas Dikbudpora Kabupaten Bima.

“Banyak permasalahan dalam penggunaan ijazah paket C yaitu Caleg tidak lulus dalam ujian, namun memiliki ijazah paket C dan untuk legalisasi Caleg memalsukan tanda tangan pejabat serta nomor registrasi,” katanya.

Zaini meminta  KPU Kabupaten Bima agar melaksanakan verifikasi data berkaitan ijazah ke Dinas Dikbudpora Kabupaten Bima. Karena dinas tersebut memiliki data seluruh Caleg yang mendaftar.

Kritikan juga disampaikan anggota Bawaslu Kabupaten Bima, Junaidin S.Pd. Menurutnya,  berkas syarat calon pernah disidangkan, yaitu berkaitan Caleg  Partai Berkarya Dapil 6. Hal itu karena KPU tidak teliti kegiatan pendaftaran, sehingga bisa lolos. “Karena tidak teliti, lolos sebagai Caleg status PNS, sedangkan belum pensiun, di mana pensiun pada tahun 2019,” katanya.

Bawaslu Kabupaten Bima meminta KPU memberi ruang pengawasan pendaftaran caleg sehingga tidak memperoleh teguran dan lembaga pengawas. “Aplikasi Silon banyak data yang tidak sesuai setalah diverifikasi faktual. Aplikasi silon juga sering macet saat diakses. Penertiban baliho terkendala saat ditertibkan oleh Panwas serta terjadi gesekan dengan Caleg. Perbaikan regulasi perencanaan yang baik sebelum pelaksaan Pemilu selanjutnya,” ujar Junaidin.

Menurut Junaidin, jika merujuk pelaksanaan Pemilu legislatif beberapa waktu lalu, banyak sengketa karena para calon tidak cermat dan belum sepenuhnya memahami syarat-syarat menjadi calon.

“Kami tidak serta merta menerima pelaporan dari partai politik kalau tidak dilengkapi dengan bukti-bukti di lapangan. Kendala pada saat itu, adalah terkait aplikasi yang tidak ada ahli dalam mengoperasikan aplikasi yang kadang-kadang double dan lelet, karena tidak semua 
daerah yang didukung dengan jaringan internet,” katanya.

Pihaknya meminta ruangan saat proses rekapitulasi. Terutama saat rekapitasi Pilkada untuk calon perseorangan. 

Sementara itu, perwakilan Parpol menyampaikan sejumlah catatan kritis terhadap KPU Kabupaten Bima.  Di antatanya meminta kejalasan berkaitan ijazah paket C, karena sangat sensitif. Apalagi Bima menghasilkan banyak tenaga pendidik dan banyak yang berpendidikan tinggi, sehingga mengapa harus menggunakan paket C.

“Untuk ijazah yang namanya paket harus rapat lebih intensif agar dipermudah registrasinya. Agar dialihkan ke tingkat bawah agar lebih ketat dalam pengawasannya. Pada saat pendaftaran harus dilihat rakam jejak calon, jangan sampai ada dusta di antara kita karena banyak calon yang bermasalah,” kata LO Parpol.

Catatan kritis juga disampaikan Pasi Intel Kodim 1608/ Bima, Letda Arsyad. Pihaknya meminta KPU dan Bawaslu agar lebih mencermati berkaitan tahapan seleksi pencalonan. Mencermati berkas dan syarat-syarat pencalonan.

Sementara itu,  Kasat Intel Keamanan Polres Bima, IPTU Arief Hamid menyampaikan, pemberian SKCK dapat diterbitkan setelah ada keterangan dari pengadilan. Untuk mengurus SKCK, pihaknya memastikan ada keterangan pengadilan berkaitan para calon.

“Wajib kita keluarkan, namun di SKCK itu ada keterangan apakah yang bersangkutan pernah melakukan tindakan pidana atau tidak, sehingga KPU juga harus jeli pada saat penjaringan,” katanya.

Catatan juga disampaikan  perwakilan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabuapten Bima  Abidin SH.

Rapat evaluasi pencalonan anggota DPRD Kabupaten Bima pada Pemilu 2019 dihadiri penghubung 16 Parpol, perwakilan instansi keamanan, Dinas Dikbudpora dan Dinas Dukcapil Kabupaten Bima. kegiatan tersebut menjadi catatan sebagai bahan perbaikan untuk pelaksanaan Pemilu selanjutnya seperti Pilkada 2020 yang sudah diluncurkan PKPU tahapan. [MR]