Soal Indeks Demokrasi Indonesia di NTB yang Rendah, ini Kata Peneliti Senior CEPP UI

Iklan Semua Halaman

.

Soal Indeks Demokrasi Indonesia di NTB yang Rendah, ini Kata Peneliti Senior CEPP UI

Minggu, 22 September 2019
Ilustrasi. Foto Ist.


Bima, Berita11.com— Secara global Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) masih rendah. Bahkan pada tahun 2016 capaiannya menurun 2,73 poin atau hanya 70,09 dibandingkan tahun sebelumnya. Pada skop Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), level IDI juga menjadi problem yang serius, mengindikasikan bahwa perlunya peran-peran berbagai pihak untuk meningkatkannya.

Menanggapi hal tersebut, peneliti senior Pusat Studi Pemilu dan Partai Politik (Center for Election and Political Party/CEPP) Universitas Indonesia yang juga Ketua Forum Rektor Perguruan Tinggi Bima-Dompu, Dr Ibnu Khaldun M.Si menyebutkan, IDI NTB masih rendah disebabkan berbagai faktor terutama persoalan literasi.

“Seluruh daerahnya, daerah tertinggal, dicabut hanya karena pertimbangan-pertimbangan politik anggaran. Jadi, tidak murni perubahan status tertinggal bukan karena capaian-capaian infrastruktur atau SDMnya. Kita, apalagi sekarang baru saja masuknya Pileg dan Pilpres, itu ksaja sangat transaksional, bagaimana kita bisa menuju demokrasi yang substantif, sementara melakukan demokrasi prosedural. Apa itu demokrasi prosedural? Hanya berisi tahapan-tahapan untuk mengisi kepemimpinan,” katanya di kampus STKIP Taman Siswa Bima, Sabtu (21/9/2019).

Menurut Dr Ibnu Khaldun, level IDI khususnya di NTB yang masih rendah merupakan gambaran ancaman demokrasi khususnya di Bumi Gora. 

“Indeks demokrasi kita (menggambarkan) bahwa revolusi, inovasi kebijakan itu akan sulit. Kan, kita rindu kan, Bima katanya punya SDM banyak. Bahkan kami punya grup guru-guru besar, hampir 300-san orang seluruh Indonesia, bahkan ada di dunia. Tapi bagaimana mungkin kalau pemerintahan belum knowledge best policy,” katanya.

Dikatakannya, kebijakan berbasis ilmu pengetahuan dan riset menjadi landasan terhadap level IDI, termasuk di NTB. “Belum mengedapankan itu, setiap mau mengajukan kebijakan mau meletakan kebijakan itu berbasis riset, (menggandeng) akademisi. Ini tantangan tantangan ke depan. Sampai hari ini, pemerintah kita, bupati kita mana mau menggunakan knowledge best policy, rendah sekali itu. Jadi, demokrasi kita sudah sangat liberal, sangat bebas sebebasnya, mestinya bebas itu tanpa batas, tapi ini sudah bebas tanpa batas,” ujar Doktor Ilmu Politik jebolan Universitas Indonesia yang beberapakali menjadi bagian dari Tim Seleksi penyelenggara Pemilu ini.  

Bagaimana urgensi Pokja IDI hingga tingkat kabupaten dan kota di NTB? Menurutnya, hal tersebut mesti menjadi atensi. Pihak-pihak berkaitan harus menggandeng organisasi kemasyaratan (civil society) dan perguruan tinggi.

“Harusnya itu pekerjaan LIPI,  pekerjaan pekerjaan yang bergelut di dunia demokrasi. Kebetulan saya konsennya di dunia itu. Tapi sekarang lagi mengembangkan pendidikan.Kalau mau demokrasinya cepat (berkembang) harus bekerja sama dengan civil society, dengan perguruan tinggi, dengan organisasi-organisasi kemasyarakatan. Untuk apa? Mencerdaskan pemilih. Kita mau mencerdaskan pemilih, tapi partai politik belum modern. Bahkan belum mengerti, belum memahami menjalankan fungsi-fungsi partai politik. Coba sampai hari ini belum membuka kran demokrasi untuk masyarakat sipil dan hanya mengedepankan kader,” ujarnya.

Sebagaimana diketahui sebelumnya, capaian IDI menjadi salah satu perhatian pemerintah pusat melalui Kementerian Politik Hukum Keamaanan. Sebagai gambaran, aspek lembaga demokrasi memiliki indeks terendah yaitu 62,05. Aspek lain berkaitan dengan IDI yaitu kebebasan sipil dan hak-hak politik.

Kementerian Polhukam mendorong pemerintah daerah membangun demokrasi dengan prioritas memperkuat demokrasi di Indonesia dan memulihkan kepercayaan publik. Iklim demokrasi diperlukan dalam rangka menciptakan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya. Selain itu, kementerian tersebut mendorong Pokja IDI di daerah melakukaan upaya-upaya komunikasi melalui audiensi dengan kepala daerah dan wakil kepala daerah, melalui FORKOMPINDA dan stake holder terkait. [RD]