Suarakan Jeritan Petani, LMND Desak Pemkab Bima Bangun Resi Gudang dan Kebijakan Pro Rakyat

Iklan Semua Halaman

.

Suarakan Jeritan Petani, LMND Desak Pemkab Bima Bangun Resi Gudang dan Kebijakan Pro Rakyat

Jumat, 06 September 2019
Aksi Massa LMND di Depan Kampus STKIP Taman Siswa Bima, Jumat (6/9/2019) Pagi. Foto US Berita11.com.


Bima, Berita11.com— Eksekutif Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (LMND) Kabupaten Bima mendesak Pemerintah Kabupaten Bima menyiapkan sejumlah kebijakan yang pro terhadap petani seperti resi gudang untuk menampung hasil panen, menetapkan standarisasi harga panen dan menghentikan penjualan pupuk yang dipaket antara subsidi dan nonsubsidi.

Desakan tersebut disampaikan aktivis LMND dalam aksi unjuk rasa yang digelar di jalan negara Lintas Bima Sumbawa depan kampus STKIP Taman Siswa Bima, Jumat (6/9/2019).

Korlap aksi, Taufik mengatakan, beberapa persoalan dihadapi petani di Bima seperti Sape dan Lambu berkaitan harga bawang merah yang anjlok, permasalahan pupuk yang langka dan mahal. Bahkan di atas harga eceran tertinggi yang ditetapkan dalam regulasi pemerintah pusat.

Salah satu fakta getir yang dihadapi petani di Bima seperti petani bawang merah dan jagung penjualan pupuk subsidi dan nonsubsidi yang dijual secara paket, meskipun bertentangan dengan regulasi yang telah dikeluarkan pemerintah pusat. Namun pemerintah daerah seolah membiarkan praktik tersebut terjadi sehingga merugikan petani yang umumnya kelompok kecil yang menjadi bagian penggerak perekonomian di Kabupaten Bima.

Menurut Taufik, visi-misi Bima RAMAH yang didengung-dengungkan Bupati Bima Hj Indah Dhamayanti Putri dan Wakil Bupati Bima Drs H Dahlan M Noer bagus secara konsep. Namun belum mampu menjangkau masyarakat dan mengatasi persoalan-persoalan terutama yang dihadapi masyarakat miskin serta kelompok petani.

“Hari ini harga bawang yang kering hanya Rp1,5 juta dan yang diambil oleh pengecer hanya Rp500 ribu untuk 100 kilogram,” katanya dalam orasinya.

Ketua STKIP Taman Siswa Bima, Firmansyah menyatakan, aksi para aktivis LMND merupakan suara-suara dan kegalauan petani atas sejumlah persoalan yang dihadapi seperti masalah pupuk dan pestisida yang mahal, harga yang anjlok saat musim panen dan regulasi-regulasi yang tidak bersahabat.

“Ironis petani hari ini menangis atas ketidakadilan Pemerintah Kabupaten Bima. Kemerosotan harga bawang selalu terulang setiap musim tanam. Sementara harga pupuk mencekik petani, serupa dengan harga obat-obatan pestisida yang lebih besar dari harga bawang,” katanya.

Orator lainya, Eric Rinaldi menyampaikan sembilan poin pernyataan sikap LMND, desakan terhadap Pemkab Bima yaitu permintaan agar Pemkab Bima melaksanakan Pasal 33 Undang-Undang 1945, mewujudkan pendidikan ilmiah dan demokratis.

Selain itu, poin lainnya mendesak  Pemkab Bima menetapkan standarisasi harga panen petani sesuai Permendagri UU No 89 Tahun 2018, meminta Pemkab Bima membangun resi tempat penampungan hasil panen sebagai upaya mengantisipasi anjloknya harga bawang saat masa panen.

Mendesak Pemkab Bima membangun kopersai tani setiap desa yang akan membeli secara langsung hasil panen petani. Poin enam, mendesak Pemkab Bima menghentikan penjualan secara paket pupuk subsidi dan nonsubsidi, mendesak penghentian penjualan pupuk subsidi melebihi HET, meminta penetapan standarisasi harga pestisida, dan mendesak evaluasi Gapoktan dan PPL di Kabupaten Bima.

Desak evaluasi terhadap Gapoktan dan PPL karena permasalahan data luas lahan dan kebutuhan petani menjadi salah satu penyebab problem kelangkaan pupuk dan mahalnya pupuk.

Aksi massa LMND sempat berlangsung tegang ketika para aktivis tersebut membacakan pernyataan sikap sebelum mengakhiri aksi, karena massa menutup ruas jalan.

Dalam aksinya, massa LMND juga menghentikan laju sejumlah kendaraan dinas seperti mobil dinas camat dan sejumlah mobil pengangkut BBM milik Pertamina. [US]