Terkait Kasus Pencabulan di Pekat, Sejumlah Pihak Tolak Perdamaian

Iklan Semua Halaman

.

Terkait Kasus Pencabulan di Pekat, Sejumlah Pihak Tolak Perdamaian

Selasa, 24 September 2019
Sejumlah pihak saat berada di kediaman Bhabinkamtibmas Brigadir Dediansyah guna menolak perdamaian kasus pencabulan di bawah umur. Foto ist
Dompu, Berita11.com - Kasus pencabulan anak di bawah umur diduga dilakukan pria berinisial SR alias GR 40 tahun, terhadap anak tirinya AR 14 tahun warga Dusun Doropeti yang terjadi di Dusun Bukit Bunga Desa Doropeti Kecamatan Pekat Kabupaten Dompu NTB beberapa hari lalu, memicu rasa geram sejumlah pihak. Pasalnya, kasus tersebut menurut informasi yang beredar telah diselesaikan secara damai.

Terkait beredarnya informasi tersebut, pada Senin (23/9/2019) pagi, sejumlah pihak dari tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda, pemerintah desa serta tenaga pendidikan (Guru) yang mengajar di SMP Negeri 3 Pekat berjumlah kurang lebih 50 orang mendatangi kediaman Bhabinkamtibmas Brigadir Dediansyah di Dusun Doropeti guna mengajukan keberatan dan menolak atas perdamaian itu.

Orang tua angkat dari korban Firman dengan tegas mengatakan, pihaknya keberatan jika persolan itu benar-benar terjadi sesuai informasi yang beredar dan isyaratkan bakal buat perhitungan dengan terduga pelaku.

"Saya tidak menghendaki adanya perdamaian dan jika kasus ini tidak dilanjutkan maka siap untuk membuat perhitungan dengan pelaku," tegas Firman.

Penegasan yang sama disampaikan perwakilan dari tokoh agama Sudirman Manan, ia meminta dengan tegas terhadap pihak Aparat Penegak Hukum (APH) untuk menindaklanjiti persoalan itu sesuai aturan Undang-undang yang berlaku.

"Kami meminta kepada pihak kepolisian untuk tetap melanjutkan perkara kasus itu, jika tidak maka masyarakat akan melaporkan ke KPAI (Komisi perlindungan perempuan dan anak) dan jika dalam beberapa hari masalah tersebut tidak dilanjutkan maka kami dari tokoh maupun masyarakat Desa Doropeti akan mengambil sikap sendiri," katanya dengan tegas.

Sementara salah satu pengajar Muslim, S.Pd menuding, kejadian itu merupakan kejadian yang luar biasa dan telah melecehkan nilai-nilai sosial kemasyarakatan yang harus ditindak dengan tegas dan terduga pelaku harus mendapatkan hukuman setimpal.

"Jika perdamaian ini merupakan kehendak kedua belah pihak sah-sah saja, namun harus tetap dilanjutkan ke proses hukum, karena menimbang anak di bawah umur dan sekolah memiliki hak untuk mengambil sikap tegas untuk siswanya dan mndapatkan keadilan," tuding Muslim yang juga guru dari korban.

Tudingan yang hampir sama disampaikan Kepala Desa (Kades) setempat Dahlan S.Pd, pihaknya mengaku, sebagai orang yang pertama memimpin desa itu tidak pernah tahu atas perdamaian itu, jika memang itu dilakuka harusnya mengetahui pemerintah desa. Namun, apa yang sudah terjadi seolah tidak ada artinya dan tidak dihargai sebagai Kades.

"Saya selaku Kades tidak tahu menahu terkait perdamaian yang terjadi seperti tertera dalam surat pernyataan perdamaian itu. Hal itu terbukti tidak dibubuhi tanda tangan saya atau aparat desa lain dalam mengetahui surat pernyataan itu sehingga dalam hal ini saya selaku Kades Doropeti mengharapkan kepada pihak kepolisian untuk tetap melanjutkan kasus tersebut hingga berujung di Pengadilan," Kades kembali menegaskan.

Menanggapi atas tuntutan itu, Brigadir Dediansyah menyampaikan terhadap sejumlah pihak yang datang bakal melakukan penggalangan kepada pemerintah desa dan tokoh masyarakat sekaligus menghimbau terhadap warga untuk menahan diri terhadap informasi perdamaian masalah kasus sambil menunggu pengumpulan bahan keterangan (Pulbaket)

"Masalah ini kami meminta kepada masyarakat untuk menahan diri serta tidak melakukan tindakan lain, biarkan kami melakukan Pulbaket sambil membuat laporan," imbuhnya.

Usai diberikan pemahaman oleh Bhabinkamtibmas, warga dan sejumlah pihak dari berbagai tokoh serta Pemdes dan sejumlah guru kemudian membubarkan diri. [RIS]