Tolak Hasil Revisi UU KPK dan RUU KUHP, Ribuan Mahasiswa di Bima “Duduki” DPRD

Iklan Semua Halaman

.

Tolak Hasil Revisi UU KPK dan RUU KUHP, Ribuan Mahasiswa di Bima “Duduki” DPRD

Senin, 30 September 2019
Massa Mahasiswa di Bima Menduduki Ruang Sidang Utama DPRD Kabupaten Bima, Senin (30/9/2019). Aksi Ribuan Mahasiswa dalam Rangka Menolak Hasil Revisi UU KPK, RUU KUHP dan Sejumlah Rancangan Undang-Undang. Foto RIF.


Bima, Berita11.com— Gelombang penolakan terhadap revisi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan RUU KUHP serta sejumlah RUU lain yang dianggap kontroversial terjadi pada banyak daerah di Indonesia, termasuk di Bima. Ribuan mahasiswa di Bima kembali menggelar aksi unjuk rasa penolakan sejumlah undang-undang tersebut, Senin (30/9/2019).

Ribuan mahasiswa mengekor di depan kantor DPRD Kabupaten Bima di Jalan Gatot Soebroto dan sebagian merangsek dan menduduki ruang utama sidang DPRD setempat. Selain hasil revisi UU KPK dan KUHP, mahasiswa juga menolak RUU Minerba, RUU Pertanahan dan Tenaga Kerja.

Massa Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Cabang Bima dikoordinir Andriyudin. Beberapa poin tuntutan massa dari IMM yaitu meminta DPR RI melalui DPRD Kabupaten Bima untuk tidak memaksakan diri dan menolak menetapkan RUU KUHP meliputi pasal 219. pasal 241, dan pasal 232). Selain itu, menolak hasil revisi UU KPK, RUU Pertanahan, RUU Pemasyarakatan, RUU Minerba.

Poin lainnya, meminta DPR RI melalui DPRD Kabupaten Bima mengusulkan kepada pemerintah pusat agar IMMawan Randi dan M Yusuf Kardawi ditetapkan sebagai pahlawan demokrasi. Selain itu, meminta Presiden RI Ir Joko Widodo untuk turun dari kursi kepresidenan karena dianggap tidak mampu menyelesaikan persoalan dalam negeri.

Meminta Kapolri melalui Kapolres Bima Kota, mengusut tuntas dan memecat oknum aparat yang melakukan pembunuhan terhadap IMMawan Randi dan M Yusuf Kardawi. Meminta aparat kepolisian lebih mengedepankan tindakan persuasif daripada tindakan represif dan meminta aparat kepolisan untuk mempelajari kembali UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian.

Massa IMM mengawali aksi di persimpangan traffic light di Kelurahan Santi Kecamatan Mpunda.


Dalam aksinya Korlap Andriyudin menyampaikan Indonesia merdeka atas nama cucuran dan darah pejuang dan mujahid Islam.

“Kondasi dan falsafah negara menjadi acuan dalam berbangsa. Seiring berkembangnya bangsa indonesia kita baru menyadari bahwa pemimpin di negeri ini tidak mampu memberikan jaminan hukum dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat indonesia,” katanya.

Menurutnya, sebagai negara yang berdasarkan hukum (Rechstaatf) maka sudah sepatutnya setiap produk hukum yang dikeluarkan oleh negara harus sesuai dengan jiwa bangsa (vulgeist). Namun di bawah kekuasaan Presiden Joko Widodo, hukum dinilai bukanlah jaminan keadilan bagi rakyat Indonesia. Ia menuding aparat menjadi tameng kuasaan.  

“Sehingga militerisasi terhadap mahasiswa cenderung terjadi sampai memakan korban jiwa di Kota Kendari Sulawesi Tenggara. Dengan adannya tindakan represif aparat kepolisian dalam menangani massa aksi yang kemudian memakan korban jiwa meninggal dunia atas nama IMMawan Randi dan M. Yusuf Kardawi padahal tugas pokok polisi adalah memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayan kepada masyarakat,” katanya.

Dikatakannya, rencana pemerintah mengesahkan RKUHP, UU KPK telah banyak bertentangan dengan UUD 1945 sebagi groundown dan pancasila sebagai falsafah negara Indonesia.  

Massa aksi sempat ditemui Ketua DPRD Kabupaten Bima, M Putera Ferriyandi S.Ip yang langsung naik ke atas podium orator. Anggota muda legislatif tersebut menyampaikan tanggapan yang intinya mendukung aksi mahasiswa dan mengisyaratkan akan meneruskan tuntutan massa kepada pemerintah pusat dan DPR RI.

“Apapun yang menjadi tuntutan dari massa aksi akan saya respon dan akan kami sampaikan ke pihak eksekutif,” katanya.

Setelah menggelar orasi di depan DPRD Kabupaten Bima, massa bergeser ke Mako Polres Bima Kota. Massa meminta pertanggungjawaban pihak kepolisian atas tewasnya dua kader IMM. Pada konsentrasi massa, Kapolres Bima Kota, AKBP Erwin Ardiansyah S.I.K MH melaksanakan salat gaib bersama massa.

Kapolres Bima Kota AKBP Erwin Ardiansyah menyampaikan jawaban atas tuntutan mahasiswa. Pihaknya berterima kasih karena aksi berlangsung aman dan tertib. Segala tuntutan massa aksi akan disampaikan pihaknya pada pimpinan Polri.


“Saat ini sudah ada beberapa Kapolda yang dicopot langsung oleh Kapolri terkait dalam memimpin anggotanya di lapangan,” katanya.

Dikatakannya Polri ikut berbelasungkawa terhadap adanya korban jiwa dalam aksi unjuk rasa mahasiswa beberapa hari lalu. Kapolri telah menyampaikan usulan agar korban tewas ditetapkan sebagai pahlawan demokrasi.

Sementara itu, massa dari STISIP Mbojo Bima yang dikoordinir Alan Sahri juga menggelar aksi di DPRD Kabupaten Bima menyuarakan penolakan hasil revisi UU KPK. Massa kecewa karena mengganggap tidak ada itikad baik dari pemerintah dalam merespon desakan mahasiswa.

Sejumlah persatuan buruh juga ikut bergabung dengan massa mahasiswa. Beberapa poin tuntutan LSIP Bima untuk Indonesia seperti LMND yaitu mendesak penghentian kriminalisasi terhadap gerakan tani, menghentikan perampasan lahan, wujudkan reforma agraria berkedalian gender, tolak kebijakan yang tidak pro rakyat yaitu RUU Pertanahan, RUU KUHP, UU Ketenagakerjaan, RUU Pemasyarakatan, menolak revisi UU Minerba. 

Selain itu, mendesak pemerintah pusat dan legislatif mencabut hasil revisi UU KPK serta menolak Capim KPK terpilih.

Dalam aksinya massa berhasil menerobos pagar utama dan masuk hingga ruang sidang utama DPRD Kabupaten Bima dan menduduki kursi anggota legislatif. [MR/RF]