Tolak RUU KUHP dan Revisi UU KPK, Lautan Mahasiswa Aksi di Gedung Udayana Mataram

Iklan Semua Halaman

.

Tolak RUU KUHP dan Revisi UU KPK, Lautan Mahasiswa Aksi di Gedung Udayana Mataram

Kamis, 26 September 2019
Aksi Belasan Ribu Mahasiswa di Mataram Menyikapi Revisi UU KPK dan Menolak RUU KUHP. Foto Arif.


Mataram, Berita11.com— Lebih kurang belasan ribu mahasiswa dari berbagai kampus di Mataram menggelar aksi akbar di Gedung Udayana DPRD Provinsi NTB di Mataram, Kamis (26/9/2019). Pada aksi yang berlangsung dari pagi hingga sore, massa mendesak pembatalan Revisi Undang-Undang (RUU) KPK dan RUU KUHP serta sejumlah undang-undang lain yang dianggap kontroversial.

Sejumlah OKP yang tergabung dalam aksi tersebut seperti Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Mataram, Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM), mahasiswa NU dan sejumlah organisasi dan perkumpulan lain mahasiswa.  

Ketua Umum HMI Mataram,  Andi Kurniawan mengatakan ruang kebebasan termasuk menyampaiakn pendapat di ruang publik di bangsa ini dipangkas.  Hal itu terlihat dari pasal-pasal dalam RUU KUHP yang dianggap kontradiktif dengan keinginan masyarakat.

“Ada puluhan pasal yang kita anggap itu tidak relevan dengan kondisi sekarang. Saya coba ambil satu poin, yakni masayarakat dibatasi ruang berpendapat, dengan menghilangkan hak setiap orang untuk memberikan kritik ke pemerintah. Ini aneh, apa ini tidak terkesan otoriter,” katanya.

Tidak hanya RKUHP, secara khusus massa HMI Mataram juga mendesak pemerintah dan legislatif membatalkan RUU Ketenagakerjaan, Pertanahan. Selain itu, meminta pemerintah pusat segera mengatasi kebakaran hutan yang  marak terjadi di wilayah Sumatera, Kalimantan dan Riau.

“Isu yang kita sampaikan ini,  kadar permasalahannya,  menyangkut kepentingan kita semua (Rakyat Indonesia). Tentu ini serius untuk segera dijawab pihak berwenang,” ucapnya.

Ia pertegas, gerakan itu murni panggilan rakyat,  tidak ditunggangi oleh pihak mana pun.
Sementara massa dari Aliansi Rakyat Menggugat yang dikoordinir Jenderal Lapangan, Adi Ardiyansyah menyatakan,  revisi UU KPK menjadi bagian pengkerdilan terhadap lembaga anti rasuah itu.

“Siapa yang bisa jamin, dengan dipersempit ruang KPK tidak korupsi. Efek terbesar yang kita baca ke depan leluasnya elit-elit untuk mengkorup uang rakyat,” kata Presiden Mahasiswa ini.

Aksi massa mahasiswa menolak revisi UU KPK berlangsung ricuh. Massa terlibat bentrok dengan petugas kepolisian. Aparat kepolisian terpaksa melepaskan gas air mata untuk mengurai massa. [AR/RD]