Warga Ajukan Pengelolaan Tambang Emas di Baku Lambu dan WPR Pasir Besi Tambora

Iklan Semua Halaman

.

Warga Ajukan Pengelolaan Tambang Emas di Baku Lambu dan WPR Pasir Besi Tambora

Rabu, 18 September 2019
Kesubag Analisis dan Informasi Bagian SDA Setda Kabupaten Bima, Firdaus ST. Foto US Berita11.com.

Bima, Berita11.com— Masyarakat di Kecamatan Lambu Kabupaten Bima mengajukan permohonan agar pemerintah segera menetapkan bekas wilayah IUP PT Sumber Mineral Nusantara (SMN) di Baku Lambu sebagai Wilayah Pertambangan Kerakyatan (WPR). Selain di wilayah tersebut, Pemkab Bima juga menerima surat dari Gubernur NTB agar menetapkan WPR pasir besi di Kawinda Toi Kecamatan Tambora berdasarkan permohonan masyarakat di wilayah tersebut.

Hal tersebut disampaikan Kepala Sub-Bagian Analisis dan Informasi Bagian Sumber Daya Alam (SDA) Sekretariat Daerah Kabupaten Bima, Firdaus ST.

Diisyaratkannya, pada prinsipnya pemerintah daerah merestui keinginan masyarakat yang mengajukan WPR di Baku Lambu selama memenuhi ketentuan regulasi. Walaupun pada sisi lain, tambang rakyat lebih berpotensi tak terkendali pada aspek lingkungan, dibandingkan dengan pertambangan modern menggunakan teknologi dan alat mekanis yang didahului penyelidikan cadangan, kadar, letak, ukuran (tahap eksplorasi), studi kelayakan (FS).

“Sekarang ada surat dari Gubernur NTB ditujukan ke Bupati (Bima) untuk menetapkan wilayah pertambangan rakyat berdasarkan permohonan masyarakat kemarin di Tambora, ada di Kawinda Toi pasir besi di sana. Jadi, gubernur menilai setelah dikaji oleh dinas teknis Dinas Pertambangan ESDM, menilai bahwa kewenangan untuk menetapkan ini adalah kabupaten,” ujar Firdaus di Setda Kabupaten Bima, kemarin.

Dijelaskan mantan pegawai Distamben Kabupaten Bima ini, pada prinsipnya pemerintah akan merespon keinginan masyarakat sepanjang sesuai peraturan. Pengajuan tambang rakyat di Baku Lambu tidak atas nama pribadi, melainkan masyarakat. Pihak pengaju tersebut melaksanakan konsultasi di Bagian SDA Setda Kabupaten Bima, Senin (16/9/2019) lalu.

Baca Juga:


“Kita kan harus merespon sepanjang itu sesuai aturan. Kita respon dengan baik. Tadi saya arahkan untuk tambang rakyat itu aturannya pertambangannya, kewajiban kewajiban segala macam. Kalau tambang rakyat, itu dia spesial, diatur sendiri. Tambang rakyat itu harus berada di dalam wilayah pertambangan rakyat itu harus ditetapkan lebih awal, penetapan WPR ini harus dikaji,” katanya.

Diakui Firdaus, masih ada perbedaan pendapat antara pemerintah daerah, Pemrov NTB dan pemerintah pusat berkaitan penetapan wilayah pertambangan khusunya WPR. Karena sesuai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, kewenangan pemerintah kabupaten sudah tidak ada, kecuali untuk geothermal (panas bumi) yang langsung dimanfaatkan tanpa dikonversi. Problem berkaitan rencana penerbitan Izin Pertambangan Rakyat (IPR), harus diawali penetapan WPR.

“Di dalam penetapan WPR, kalau mengacu dalam UU 23/2014 tentang kewenangan pemerintah daerah ada dualisme pemahaman sampai sekarang ini antara pemerintah pusat, Pemrov, Pemda kabupaten. Masih berbeda pendapat, karena dalam UU 23/2014 kewenangan penerbitan izin tambang rakyat, kalau di kolom kabupaten kosong. Sementara sebelum penerbitan izin harus penetapan wilayah pertambangan rakyat, tidak ditulis secara khusus di Undang-Undang 23, ini sifatnya tidak jelas (kabur),” ujar alumnus Teknik Geologi ini.

“Semua kewenangan ini pemerintahan di atasnya. Di tabel lampiran Undang-Undang 23/ 2014 kalau urusan di bidang tambang kabupaten itu kosong sama sekali. Satu satunya di energi, di panas bumi. Tapi itupun untuk pemanfaatan langsung saja, yang tidak langsung masih diatur oleh pemerintah pusat dan provinsi. Pemanfaatan langsung tidak mengubah ke sumber energi jadi geothermal murni,” lanjutnya.

Apakah sudah tidak ada perbedaan pendapat masyarakat dalam pengajuan IPR di Baku Lambu? Dijelaskannya, prinsipnya pemerintah hanya mengawasi pelaksanaan kegiatan tersebut. Bahkan dengan adanya kegiatan usaha pertambangan, pemerintah daerah memiliki beban baru. Misalnya tugas pemantauan dan pengelolaan lingkungan. Selain itu, tugas pembinaan dan pengawasan. Bahkan untuk mendapatkan bantuan permodalan, masyarakat bisa mendapatkan dari pemerintah.

“Yang memegang izin nanti adalah rakyat kemudian, pemerintah hanya mengawasi, (malah) banyak tugas pemerintah. Tambang rakyat ini segala (beban) kewajiban lingkungan hidup ada di pemerintah. Jadi, rakya itu taunya menggali saja. Jadi, berkaitan pembinaan dan pengawasan bahkan bantuan permodalan bisa didapatkan dari pemerintah,” katanya.

Selain WP, Wilayah Pertambangan (WP) juga dapat mencakup Wilayah Usaha Pertambangan (WUP) dan Wilayah Pencadangan Negara (WPN). Akan tetapi syarat untuk penetapan WPR, tidak harus terdapat dua wilayah tersebut.  Kriteria WPR ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2010 tentang Wilayah Pertambangan dan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Minerba. Salah satu regulasi terbaru Permen ESDM Nomor 26/2018 tentang kaidah pertambangan yang baik dan pengawasan pertambangan mineral dan batubara.

“Statusnya (WPR) itu belum ditetapkan. Nanti bentuk regulasinya di pusat, malah ada Permen ESDM. Ini yang membuat dualisme. Permen ESDM menetapkan WP, ini wilayah pertambangan, di dalam WP ada namanya WUP, ada namanya WPR, ada namanya WPN. Ini ditetapkan dalam Permen ESDM. Kalau pun murni dari masyarakat silahkan saja, karena kriteria untuk ditetapkan sebagai WPR itu sudah diatur dalam PP 22 tahun 2010 tentang Wilayah Pertambangan,” katanya.

Ditambahkan Firdaus, umumnya dampak lingkungan yang dihasilkan dari kegiatan pertambangan rakyat ditanggung oleh pemerintah. Hal itu juga menjadi pertimbangan Pemrov NTB dalam menerbitkan izin. Bahkan, banyak masyarakat di Pulau Sumbawa dan Lombok mengajukan izin ke Pemrov NTB, namun hingga kini belum ditindaklanjuti.

“Kemarin beliau (bupati) baru minta data di Wawo. Mungkin besok lusa akan dimintai data yang di Lambu. Sementara tadi saya telpon orang Dinas ESDM Provinsi (NTB), Perdanya mereka masih dalam bentuk draft, apakah dalam drafnya mengatur tata cara WPR ini, kita belum konsultasi publik,” katanya.

Khusus di Baku Lambu kegiatan pertambangan rakyat sudah berlangsung secara sembunyi sembunyi (Pertambangan Emas Tanpa Izin/ PETI). Sebagaimana penyampaian masyarakat di lokasi itu, dalam satu  karung bisa mendapatkan 2-3 gram emas (pryrite). Hal tersebut berdasarkan pengelolaan secara tradisional. Adapun berkaitan data cadangan maupun cebakan mineral di Baku Lambu, Bagian SDA Setda Kabupaten Bima belum memilikinya. Perusahaan PT Sumber Mineral Nusantara (SMN) yang sebelumnya sempat mengantungi IUP di wilayah tersebut baru dalam tahap eksplorasi awal/ pendahuluan. Bahkan belum melaksanakan tahapan drilling untuk mengetahui cadangan.

“Kalau ngomong cadangan, karena harus berdasarkan lewat eksplorasi rinci. Perusahaan dulu yang dibakar itu saja, baru tahapan eksplorasi awal, bor saja belum. Kalau menurut bapak yang hadir tadi ada potensinya. Dalam satu karung itu, menurut mereka ada sampai 2-3 gram. Dalam satu karung batu yang digelondong. Tergantung mereka ambil sampelnya,” ujar Firdaus. [US]