Mantan Bendahara Bersuara, 19 Item Penyelewengan ADD/DD O'O, Ternyata Ada Keterlibatan Kades

Iklan Semua Halaman

.

Mantan Bendahara Bersuara, 19 Item Penyelewengan ADD/DD O'O, Ternyata Ada Keterlibatan Kades

Jumat, 11 Oktober 2019
Ilustrasi

Dompu, Berita11.com - Terkait 19 item kasus dugaan penyelewengan Alokasi Dana Desa dan Dana Desa (ADD/DD) tahun anggaran 2018 tahap ketiga sampai tahap kedua tahun 2019 yang dilaporka warga Desa O'o Kecamatan Dompu Kabupaten Dompu NTB beberapa hari lalu ternyata sebagian diduga ada keterlibatan Kepala Desa (Kades) setempat.

Hal itu dibeberkan mantan bendahara Desa O'o Muhammad Khafez Al Azad di sekretariat bersama (Sekber) Media Online Indonesia Cabang Dompu di Jalan Lele Kelurahan Bali, Kamis (10/10/2019) malam.

Khafez meminta terhadap Inspektorat untuk melakukan audit sejak tahun 2018 tahap ketiga hingga tahap kedua tahun 2019 secara keseluruhan baik secara fisik maupun non fisik.

"Hanya sebagian kecil yang diaudit ini, fisiknya semua Kepala Desa yang belanjakan. Total penyelewengan ADD dan DD mencapai kurang lebih Rp800 juta, makanya saya meminta Inspektorat masuk secara reguler saja, biar periksa semuanya dan saya SPJ kan setiap apa yang saya belanjakan," ungkat mantan bendahara ini.

Khafez menginginkan, pihak inspektorat harus objektif dalam mengambil sikap suapaya tahu penyelewengan yang sebenarnya dan inspektorat juga harus tahu bahwa bukan hanya 19 item saja yang terindikasi penyelewengan.

"Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) di tahap ketiga memang belum ada. Karena belum dilakukan pemeriksaan. Inspektorat hanya berbicara tentang yang dilaporkan 19 item itu saja tidak mau melebar ke persoalan lain, sedangkan persoalan yang lain ini tidak boleh disepelekan karena sudah telan anggaran yang cukup besar," tegasnya.

Ia kembali mengungkap, anggaran tahap pertama dan kedua tahun 2018 lalu memang sudah bisa dipertanggungjawabkan karena telah dibuatkan laporan pertanggungjawaban penggunaan uang sedangkan ditahap ketiga yang anggaran Rp800 juta lebih belum dibuatkan laporan pertanggungjawaban.

"Kenapa tidak diperiksa semua anggaran tahap ketiga tahun 2018 yang totalnya masih ada 40 persen atau Rp800 juta lebih. Kenapa harus berbicara uang Rp100 juta lebih saja, sedangkan sisanya Rp600 juta lebih itu kenapa tidak diperiksa juga," terang dia dengan nada sedikit kecewa.

Khafez kembali menegaskan terhadap pihak inspektorat agar dilakukan pemeriksaan secara menyuluruh, jangan hanya 19 item itu saja. Dari mulai tahap ketiga tahun 2018 hingga tahap kedua tahun 2019.

Ini pemaparan Khafez terkait penyelewengan ADD/DD tahun 2018/2019 dalam 19 item yang dilaporkan diduga ada keterlibatan Kades setempat.

1. Pengadaan alat pertukangan sebesar Rp49.850.000.(penerima manfaat tidak ada) tahun 2018.

Sejumlah Rp25 juta dibelanjakan Kepala Desa. Bantuan bakulan ke masyarakat masing-masing Rp500.000 perorang sejumlah 50 orang penerima manfaat

2. Kegiatan lomba dusun sebesar Rp12.500.000.(tidak pernah dilakukan) tahun 2018. Itu dibelanjakan buat masyarakat, diambil alih sama Kepala Desa

3. Pemberian honorarium tim RPJMDes sebesar Rp5.000.000.(tidak pernah dilakukan tahun 2018).

Itu dibayarkan oleh sekertaris desa terhadap tim 11 sebesar Rp2.570.000 jadi yang diaudit ini ada yang sudah di SPJ kan diaudit kembali dan ada yang memang belum

4. Pembayaran pajak tahun anggaran 2018 dan 2019 yang belum dilaksanakan.

Sisa pajak itu masih ada Rp10 juta dan uang itu sudah dipegang sekertaris desa sampai sekarang

Kalau untuk 2019 baru tahap pertama yang sudah dibayarkan menggunakan DD kurang 60 ribu lebih untuk mencampai angka Rp22 juta sedangkan tahap ke dua hingga saat ini belum dibayarkan pajaknya.

5. Pembayaran BPJS di tahun 2018 itu dibayarkan saudari nining kaur keuangan pada saat ini

6. Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dari inspektorat itu, belum dibayarkan ke buku rekening, karena anggarannya belum ada.

Itulah sejumlah item di luar dari pada keterlibatan Khafez dari sejumlah 19 item yang dilaporkan warga Desa O'o. [RIS]