APMD Desak Atensi Persoalan Pupuk di Kabupaten Bima, ini Jawaban Legislatif

Iklan Semua Halaman

.

APMD Desak Atensi Persoalan Pupuk di Kabupaten Bima, ini Jawaban Legislatif

Senin, 07 Oktober 2019
Suasana Audiensi Massa APMD dengan Angggota DPRD Kabupaten Bima Membahas Terkait Kelangkaan Pupuk dan Permasalahan Harga Pupuk yang Mahal. Foto MR Berita11.com.


Bima, Berita11.com— Massa Aliansi Pemuda dan Masyarakat Bima (APMD) yang dipimpin Imam Zikrullah beraudiensi dengan DPRD Kabupaten Bima di gedung legislatif setempat, Senin (7/10/2019). Massa mendesak anggota legislatif mengatensi persoalan kelangkaan dan mahalnya pupuk subsidi di wilayah Kabupaten Bima.

“Kami datang ke sini untuk mengadu ke pihak dewan terkait permasalahan harga pupuk. Kelangkaan pupuk juga  terjadi di beberapa wilayah Kabuapten Bima,” kata Imam Zikrullah saat beraudiensi.

Dikatakannya, pupuk merupakan kebutuhan dasar petani untuk mendongkrak kesejahteraan para petani. Untuk itu, pihaknya berharap DPRD Kabupaten Bima menyiapkan soluasi atas permasalahan itu.

“Ada dua distributor pupuk yang menjadi permaslahan di wilayah Kabupaten Bima, Haji Ibrahim dan umi Raodah, di mana yang bersangkutan memainkan harga dengan memanfaat kebutuhan petani,” kata Imam.

Duta PAN Kabupaten Bima, M. Nasir mengatakan,  saat ini belum terbentuk alat kelengkapan dewan. Karena  alat dewan tersebut berfungsi menangani masalah masalah masyarakat.

“Saat ini kita ketahui bersama bahwa kelangkaan pupuk menjadi perhatian kita semua. Setelah terbentuk alat dewan nanti, kami akan memanggil semua distributor pupuk untuk dimintai keterangan,” katanya.

Menurutnya, secara umum kebutuhan pupuk di Kabupaten Bima over dosis. Karena para petani juga memanfaatkan pupuk secara berlebihan dan tidak sesuai dengan kebutuhan dasar. “Tidak ada distribusi yang baik saat pupuk ini dibagi ke tiap tiap pengecer. Ada beberapa desa yang tidak memiliki pengecer sehingga pupuk mengalami kelangkaan,” katanya.

Sementara itu, M Aminurllah SE mengatakan, pemerintah harus hadir mengendalikan harga pupuk dan permasalahan kelangkaan pupuk yang dihadapi masyarakat. “Harus diubah data para petani yang membutuhkan pupuk oleh dinas terkait. Kewajiban pemerintah yaitu untuk mengendalikan para distributor. Apa yang menjadi aspirasi dari rekan semua akan saya sampaikan ke pihak Pemkab Bima,” isyaratnya.

Pada kesempatan yang sama, anggota DPRD lainnya, Rafidin S.Sos mengatakan,  fungsi legislatif  sudah jelas yaitu pengawasan. “Seharusnya pihak pemerintah harus hadir dalam persoalan pupuk ini. Kurangnya pengawasan dari pihak eksekutif sehingga persoalan pupuk ini belum bisa berakhir,” katanya. [MR]