Bertemu Kapolres, Ketua HMI Cabang Bima Diskusi soal Masalah Desa -->

Iklan Semua Halaman

.

Bertemu Kapolres, Ketua HMI Cabang Bima Diskusi soal Masalah Desa

Monday, October 14, 2019
Ketua HMI Cabang Bima, Sukrin Foto Bersama Kapolres Bima, AKBP Bagus S.Wibowo S.I.K saat Bersilaturahmi di Polres Bima, Senin (14/10/2019).


Bima, Berita11.com— Hodonisme dan pergeseran nilai-nilai budaya di tengah masyarakat menjadi salah satu akar masalah. maka tak heran muncul berbagai masalah hingga tingkat desa, bahkan berpotensi eskalasi tinggi. Padahal masyarakat timur, sebagai salah satu ciri khas Indonesia memiliki nilai-nilai positif seperti budaya gotong royong.

Hal tersebut yang menggugah Ketua Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Bima, Sukrin untuk berkomunikasi dan membahasnya dengan pemangku kepentingan. Pada Senin, 14 Oktober 2019, Ketua HMI Cabang Bima bertamu dan bertemu Kapolres Bima, AKBP Bagus S. Wibowo S.I.K.

Sukrin menyampaikan, berbagai dinamika yang ada di Bima, khusus pada tingkat desa mengisyaratkan perlunya membangun kembali budaya musyawarah dan mufakat. Hal itu agar keputusan yang tercipta dari desa sesuai dengan kebutuhan masyarakat, sehingga tidak ada masalah di kemudian hari.

“Ini terkait dengan melakukan transformasi apa yang menjadi Tupoksi aparatur desa dan peningkatan kerja desa terkait dengan hidup gotong royong. Budaya itu perlu kita dorong kembali,” kata Sukrin saat bersilaturahmi dengan Kapolres Bima di Mako Polres setempat.

Sementara itu, Kapolres Bima AKBP Bagus S. Wibowo S.I.K  setuju atas apa yang disampaikan Ketua HMI Cabang Bima. Menurutnya, gotong royong adalah budaya luhur bangsa Indonesia. 

“Kita harus bisa menjaga dan melestarikan, bukan karena adanya ADD. (bukan) budaya gotong royong itu kita kesampingkan, justru (dengan) adanya ADD ini, kita bersama membagun desa (sehingga) bisa menghasilkan pendapatan desa, PAD,” katanya.

Dikatakannya, masyarakat dan pemerintah desa bisa mengoptimalkan potensi desa melalui berbagai usaha, sehingga bisa menghasilkan pendapatan desa dan tidak bergantung pada pemerintah daerah. [AD]