Hindari Konflik, PT SMS Ternyata sudah Ubah Nama dan Sahamnya Jual ke Perusahan Lain

Iklan Semua Halaman

.

Hindari Konflik, PT SMS Ternyata sudah Ubah Nama dan Sahamnya Jual ke Perusahan Lain

Kamis, 10 Oktober 2019
Ketua LSM-LPKB NTB Burhan dan Kepala Karwil BPN Provinsi usai memberikan keterangan pers. Foto ist

Dompu, Berita11.com - Diduga ingin menghindari konflik yang berkepanjangan, kini PT Sukses Mantap Sejahtera (SMS) yang terletak di Desa Doropeti Kecamatan Pekat Kabupaten Dompu NTB ternyata sudah mengganti nama, dan saat ini tengah mengajukan ke Badan Pertanahan Nasionla (BPN) Provinsi NTB untuk menjual sahamnya ke perusahan lain.

Hal itu disampaikan Kepala Seksi (Kasi) Sengketa Konflik di Kantor wilayah (Kanwil) Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi NTB Abdul Rasyid saat pertemuan dengan Ketua LSM-LPKB NTB Burhan dan Kepala Agraria dan Tata Ruang (ATR) BPN NTB pada Senin (7/10/2019) belum lama ini.

Rasyid menjelaskan, saat ini perusahaan tersebut sedang menyusun rencana penjualan sahamnya kepada perusahaan lain dengan tidak menggunakan nama itu lagi akan tetapi pihak BPN belum mengindahkan atas pengajuan tersebut.

"Perusahan itu bukan lagi nama PT SMS karena mereka mau menjual sahamnya kepada perusahaan lain," ungkap Rasyid.

Rasyid tidak menjelaskan secara detail entah kenapa perusahan itu mau dijual serta tidak menjelaskan nama perusahaan yang berencana ingin membayar, tapi yang pasti, perusahan tersebut saat ini tengah berupaya menjual sahamnya diduga untuk keluar dari masalah. Bahkan pihak BPN Provinsi telah dua kali memanggilnya hingga saat ini belum dituruti panggilan tersebut.

"Sudah dua kali kami memanggil pihak PT SMS untuk klarifikasi atas laporan LSM-LPKB NTB yang melatar belakangi dugaan penyerobotan lahan perkebunan masyarakat namun tidak pernah hadir dengan alasan belum siap," terang Rasyid.

Selain ingin menjual sahamnya Rasyid menambahkan, PT SMS saat ini juga sedang megusulkan ijin pemecahan lahan sejumlah 50 Heaktar guna kepentingan Hak Guna Bangunan (HGB), namun permohonan tersebut ditolak oleh Kanwil ATR-BPN Provinsi NTB mengingat konflik saat ini tengah berlangsung.

"Perusahan itu juga sedang mengusul permohonan ijin pemecahan lahan dengan alasan untuk kepentingan HGB kami tolak karena berhubung tanah itu sedang disengketakan masyarakat sesuai surat keberatan LSM-LPKB NTB," bebernya.

Sementara, Kepala Kantor Wilayah ATR-BPN Provinsi NTB menjelaskan secara tegas bahwa PT SMS belum mengantongi izin HGU tersendiri. Kalau HGU PT BA memang benar adanya.

"PT SMS belum mengantongi izin secara personal hanya HGU milik PT BA yang diserahkan kepada PT SMS," katanya.

Untuk itu, Kepala Kanwil BPN Provinsi NTB Slameto Dwi Martono, SH.MH mengatakan akan perintahkan Kasi Sengketa Konflik Abdul Rasyid untuk bersurat ke Kantor ATR-BPN Kabupaten Dompu.

Hal itu dilakukan guna meminta data yang yuridis serta peta batas PT BA supaya turun ke lapangan kemudian singkronkan dengan lahan perkebunan milik warga termasuk kebun jambu mente yang digusur PT SMS. [RIS]