Inkonsistensi Sikap Pemkab Bima

Iklan Semua Halaman

.

Inkonsistensi Sikap Pemkab Bima

Kamis, 03 Oktober 2019

Korps Alumni HMI


Oleh: Kisman SH


Pemerintah Kabupaten Bima mestinya sadar sebagai regulator yang membentuk regulasi daerah berupa Perda dan Perbub atas segala kewenangan yang dimilikinya.

Setiap Peraturan Daerah yang dibentuk memiliki tujuan yang hendak dicapai dan peraturan memiliki subyek dan obyek, fungsi dan sifat serta azas hukumnya. Olehnya demikian, hendaklah diperhatikan saat membentuknya.

Sebagaimana kontroversi Perbub sebagai payung hukum di dalam penyelenggaraan proses pencalonan, pemilihan, pengangkatan dan pemberhentian kepala desa yang sedang digelar pada sebaran 82 desa pada 18 kecamatan lingkup Kabupaten Bima yang digelar secara serentak dan bergelombang pada tahun 2019.

Manakala peraturan setelah dibentuk, maka membutuhkan komitmen dan konsistensi sikap baik oleh para regulator maupun masyarakatnya. Pelaksanaan Pilkades sebagai proses peralihan kepemimpinan di desa melalui sistim demokrasi perdesaan (lokal) adalah merupakan salah satu wewenang BPD, maka selanjutnya BPD membentuk panitia Pilkades.

Eksistensi panitia pelaksana Pilkades bekerja dengan segala kewenangan yang diserahi oleh BPD dan panitia tersebut dalam menjalankan tugas dipertanggung-jawabkan kegiatannya kepada BPD.

Namun menjadi masalah bila panitia setelah dibentuk dan sedang menjalankan tugas justeru Pemerintah Kabupaten Bima terlihat lemah komitmen serta tak konsisten dengan peraturan yang diproduktnya sendiri.

Sebagaimana implementasi Perbub No. 24/2019 yang di dalamnya telah menegaskan dengan memilih diksi "wajib" hukum, tetapi diabaikan sendiri. Andai penyelenggaraan Pilkades di dalamnya berharap sukses dan dapat mungkin menihilkan permasahan sebagai bukti tertibnya pelaksanaan dan disetiap desa yang menghelat pesta demokrasinya mendapatkan kepala desa yang terbaik atas pilihan rakyatnya.

Namun harapan tersebut di atas rasanya mustahil dicapai manakala adanya sikap tidak taat aturan telah dipraktikkan. Sebagai contoh amanat pasal di bawah ini:

Pasal 20

(1) Panitia dalam melaksanakan tugas dan fungsinya bersifat mandiri dan tidak
memihak.

(2) Sebelum melaksanakan tugas dan fungsinya panitia wajib menandatangani
pakta integritas.

(3) Pakta integritas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat dan disediakan
oleh tim kabupaten.

Panitia yang tersebar pada 82 desa melaksanakan tugas dengan tidak taat aturan dan tidak tertib peraturan karena sampai pada tahapan yang melewati penetapan calon, tetapi belum menanda-tangani pakta integritas. Padahal, telah tegas dan jelas diletakkan atas status dan sifat wajib.

Masihkah kita memiliki cadangan harapan bahwa segala peraturan itu rakyat kita paksakan untuk bersikap tunduk dan taat sementara para pembuat aturan saja abai. Peraturan bila bermakna hukum wajib, maka pengabaian adalah sanksi. Karena itu konsekuensi hukumnya.

#Membangun keyakinan

#Saat ketiadaan potensi yakin


*Penulis adalah alumnus STIH Muhammadiyah Bima/ Korps Alumni HMI