Inspektorat Dompu Ungkap 19 Item Penyelewengan ADD Mantan Bendarahara Desa O'o

Iklan Semua Halaman

.

Inspektorat Dompu Ungkap 19 Item Penyelewengan ADD Mantan Bendarahara Desa O'o

Selasa, 08 Oktober 2019
Ketua Tim Audit Inspektorat Kabupaten Dompu Sukardin yang dipercayakan untuk menangangi Desa O'o

Dompu, Berita11.com - Ketua Tim Audit Inspektorat Kabupaten Dompu, Sukardin yang dipercayakan untuk menangani kasus dugaan penyalahgunaan alokasi dana desa (ADD) khusus di Desa O'o Kecamatan Dompu diduga dilakukan mantan bendahara desa setempat, Muhammad Khafez Al Azad.

Sukardin mengungkapkan, tercatat 19 item dugaan penyelewenangan sebagaimana diketahui bahwa kasus tersebut dilaporkan warga kepada Inspektorat Kabupaten Dompu beberapa hari lalu.

"Untuk sementara, sekitar 30 persen sudah kami tindak lanjuti, melakukan pengecekan fisik atau melakukan audit, dan dari 19 aitem yang dilaporkan itu memang hampir semua ada indikasi," ungkap Sukardin pada Berita11.com, Selasa (8/10/2019) siang.

Menjawab pertanyaan wartawan tentang kelanjutan pemeriksaan sejumlah kasus yang dilaporkan, Sukardin belum bisa memastikan kapan waktunya, dikarenakan banyak laporan yang masuk di tiap-tiap desa, namun diperkirakan pekan depan pihaknya akan turun ke desa tersebut.

"Saat ini kami juga sedang memeriksa enam desa jadi kami tidak bisa ke sana terus setiap hari mungkin minggu depanlah, apalagi sekarang sedang ditunggu sama tiga desa di Kecamatan Woja," terang dia.

Menurut Sukardin, penyelewengan anggaran ADD diduga dilakukan bendahara tersebut diketahui sejak tahun 2018 kemarin hingga tahun anggaran 2019 ini.

"Berdasarkan laporan masyarakat dari tahap ketiga tahun 2018 sampai tahap pertama tahun 2019 ini," ungkap Sukardin.

Sementara, Kepala Desa O'o melalui sekretarisnya Aidin, S.Pd saat disambangi di ruang kerjanya kepada Berita11.com membenarkan adanya dugaan penyelewengan tersebut dan kasus itu memang sudah dilimpahkan ke pihak Inspektorat.

"Memang benar adanya dugaan penyelewengan anggaran ADD tahun 2018 dan tahun 2019 ini, dan kami selaku pemerintas desa yang bertanggungjawab telah limpahkan ke pihak Inspektorat, sampai kemarin Inspektorat turun melakukan pemeriksaan," ungkap Aidin.

Sebagai Pemerintah Desa, tambah Aidin, pihaknya berharap bahwa masalah tersebut secepatnya terselesaikan supaya ada titik terang serta kejelasan.

"Harapan kami sebagai pemerintah desa masalah ini cepat selesai agar mengetahui arah persoalan ini, siapa yang salah dan siapa yang benar kami selaku pemerintah desa juga berharap terhadap Inspektorat untuk diselesaikan secepatnya," harapnya.

Berikut sejumlah 19 aitem yang dilaporkan warga setempat yang diduga diselewengkan oleh bendahara keuangan ADD/DD Desa O,o tahun anggara 2018-2019.

1. Pembayaran BPJS kepala desa dan perangkat Desa tahun 2018-2019.
2. Pembayaran Listrik realisasinya Rp.223.888 sedangkan pecairan sebesar Rp600 Ribu
3. Pembelian kendaraan roda dua realisasinya Rp32.038.000 sedangkan pencairan sebesar Rp40.000.000.
4. Kegiatan pemantuan dan aufit berbasis masyarakat anggarannya sebesar Rp4.000.000 (tidak pernah dilakukan) tahun 2018.
5. Kegiatan peningkatan kapasitas kelompok masyarakat sebesar Rp5.000.000 (tidak pernah dilakukan) tahun 2018.
6. Honorarium petugas pengangkut sampah sebesar Rp6.000.000.(tidak pernah diberikan) tahun 2108.
7. Pengadaan alat pertukangan sebesar Rp49.850.000.(penerima manfaat tidak ada) tahun 2018.
8. Kegiatan lomba dusun sebesar Rp12.500.000.(tidak pernah dilakukan) tahun 2018.
9. Kegiatan Musyawarah Dusun Sebesar Rp4.000.000 (tidak pernah dilakukan) tahun 2018.
10. Pemberian honorarium tim RPJMDes sebesar Rp5.000.000.(tidak pernah dilakukan tahun 2018.
11. Belanja bantuan alat pemandian mayat sebedar Rp5.000.000 (tidak pernah dilakukan) tahun 2018.
12. Insentif guru ngaji Rp12.240.000.(bukti nota/kwitansi penerima manfaat tidak ada) tahun 2018.
13. Pengadaan/pembelian Alquran sebesar Rp9.000.000.(bukti nota atau kwitansi pembelia dan penerima manfaat tidak ada) tahun 2018.
14. Papan informasi Rt Rp2.300.000.(bukti nota atau kwitansi pembelian dan penerima manfaat tidak ada) tahun 2018.
15. Pembayaran pajak tahun anggaran 2018 dan 2019 yang belum dilaksanakan.
16. Pembayaran insetif guru PAUD tahap pertama tahun 2019 sebagiannya sudah dibayarkan dan sebagiannya belum.
17. Pembayaran insetif bidan desa tahap pertama tahun 2019 sebagiannya sudah dan sebagianya belum.
18. Pembayaran iuran wifi desa O,o tahap pertama tahun 2019 sebagianya sudah dibayarkan dan sebagianya belum.
19. Pengembalian hasil pemeriksaan (LHP) inspektorat anggaran tahun 2018 tahap pertama (bukti setor di rekening desa tidak ada. [RIS]