Petani Garam Talabiu Blokade Jalan Negara, Nurma: Saya Siap Dicopot jika tak Mampu Stabilkan Harga

Iklan Semua Halaman

.

Petani Garam Talabiu Blokade Jalan Negara, Nurma: Saya Siap Dicopot jika tak Mampu Stabilkan Harga

Senin, 07 Oktober 2019
Aksi Massa Petani Garam di Persimpangan Desa Talabiu Kecamatan Woha Kabupaten Bima, Senin (7/10/2019). Foto RIF


Bima, Berita11.com— Puluhan petani garam Desa Talabiu Kecamatan Woha Kabupaten Bima menutup ruas jalan negara di depan kantor desa setempat, Senin (7/10/2019). Massa menagih janji Pemerintah Daerah Kabupaten Bima tahun 2016 tentang stabilisasi harga garam.

Di hadapan massa, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Kabupaten Bima, Ir Hj Nurma menanggapi tuntutan petani garam dengan berjanji akan menstabilkan harga garam. Bahkan pejabat asli Sumbawa ini mengisyaratkan siap dicopot jika tak mampu menstabilkan harga garam.

Aksi massa dimulai sekira pukul 09.45 Wita di persimpangan ruas jalan di Desa Talabiu. Massa menutup ruas jalan di persimpangan Desa Talaiu. Setelah itu,  massa yang dikoordinir oleh Arif Rahman Hakim kemudian bergeser di depan kantor desa setempat. Akibat aksi massa, lalu lintas di ruas jalan negara yang menuju Kota Bima dan arah yang berlawanan.

Dalam orasinya Arif Rahman menyampaikan empat poin tuntutan massa yaitu menagih janji Bupati Bima pada tahun 2016 silam sebagaimana yang tertuang dalam surat pernyataan yang ditandatangani pejabat tersebut.

Selain itu,  massa juga meminta legislatif dan Pemkab Bima menerbitkan Peraturan Daerah/ Perda Kabupaten Bima tentang standarisasi harga garam Rp5.000/ kilogram. Mendesak menghadirkan investor garam di Kabupaten Bima dan mendesak Pemda agar serius terhadap permasalahan yang dihadapi petani garam.

“Melirik sejarah para petani garam di desa pesisir Kabupaten Bima, selama ini tidak diperhatikan oleh pemerintah. Kami selaku Himpunan Masyarakat Petani Garam Desa Pesisir Kabupaten Bima akan selalu menyuarakan dan menyalurkan aspirasi kami terhadap kebijakan pemerintah yang tidak pernah mendukung dan mendorong kinerja para petani garam di Kabupaten Bima,” teriak Arif Rahman.

Dikatakannya, masa transisi petani garam sangat lemah dalam mengelola sumber kekayaan alam. Karena masih banyak sumber persoalan  yang dihadapi petani garam.

“Kami mendesak pemerintah agar memerhatikan hal ini. Membangun petani garam yang adil dan makmur, maka harus ada keterlibatan Pemerintah Kabupaten Bima. Tetap eksis dalam mengawal proses keberlangsungan kinerja petani garam dalam membangun ekonomi daerah,” katanya.

Tak lama setelah aksi massa, sekira pukul 11.30 Wita, Danramil Woha, Kapten Kav Sukahar menemui massa dan melakukan pendekatan terhadap massa.



Hampir pada saat bersamaan, Kepala DKP Kabupaten Bima, Ir Nurma menemui massa. Nurma menyampaikan janji siap menstabilkan harga garam. Bahkan siap dicopot dari jabatannya sebagai Kepala DKP jika harga garam tak stabil.

“Saya apresiasi yang dilakukan oleh bapak dan ibu sekalian. Saya menyampaikan terkait janji kami 2016 terhadap regulasi harga garam, sedang dibuatkan Perda oleh Bupati Bima dan dalam tahap proses oleh pemerintah pusat,” katanya.

Dijelaskannya, adapun tuntutan agar Pemkab Bima menghadirkan investor garam, sudah ada empat perusahaan garam yang masuk ke wilayah Bima. Bahkan, sesuai rencana yang diperoleh pemerintah, akan ada enam perusahaan garam yang akan masuk ke Kabupaten Bima.

“Bupati Bima juga menyampaikan salam hormat pada petani garam di Kabupaten Bima. ibu bupati meminta maaf tidak bisa hadir di sini, karena beliau sedang sakit,” katanya.

Puas mendengar janji tersebut, sekira pukul 12.00 Wita, massa petani garam membuka blokade jalan negara sehingga arus lalu lintas kembali lancar. [R/MR]