PT Lancar Sejati PHK 180 Buruh Dinilai Keputusan Sepihak

Iklan Semua Halaman

.

PT Lancar Sejati PHK 180 Buruh Dinilai Keputusan Sepihak

Senin, 07 Oktober 2019
Saat dialog berlangsung antara massa aksi dengan perwakilan anggota DPRD Dompu. Foto RIS

Dompu, Berita11.com - Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang dikeluarkan PT Lancar Sejati terhadap buruh atau pekerja sejumlah 180 orang dinilai keputusan sepihak tanpa ada tanda tangan persetujua dari para buruh atau pekerja. Hal itu juga diakui oleh Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Dompu bahwa perusahan tersebut belum pernah mengajukan surat terkait rencana PHK tersebut.

Menurut puluhan pekerja yang tergabung dalam Aliansi Revolusi Rakyat Menggugat (ARRM) Kabupaten Dompu yang datang protes di DPRD Dompu pada Senin (7/10/2019) siang tadi, bahwa keputusan tersebut telah melanggar Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Mereka berpendapat bahwa perusahaan tersebut tidak mengindahkan pasal 151 dan pasal 152 sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang ketenagakerjaan sehingga mereka secara tegas menolak PHK tersebut.

"Surat yang disampaikan oleh kuasa hukum PT Lancar Sejati terkait PHK merupakan surat yang ilegal dan tidak sah. Dan Dinas Ketenagakerjaan juga tidak pernah menerima surat pengajuan terkait rencana PHK terhadap buruh," ujar koordinator lapangan (Korlap) Fatir Putra.

Menurut Fatir, pengusaha saat ini tidak peduli dengan kesejahteraan masyarakat, terutama kaum buruh, hal itu terbukti dengan PHK nya sejumlah pekerja beberapa hari lalu. Saat ini, kata dia, masyarakat Dompu hanya meminta jaminan kesehatan kepada para pengusaha untuk kaum buruh, akan tetapi pemerintah tidak mau bertindak seolah pura-pura tidak tahu.

"Saat ini tidak ada pengawasan terhadap pengusaha dari pemerintah, itu mengartikan bahwa tidak ada fungsi kontrol dari pemerintah sehingga buruh yang menjadi korban atas kebijakan sepihak dari pengusaha dan ini kami mengartikan bahwa pemerintah hanya berpihak kepada pengusaha bukan dengan buruh," kesalnya.
Saat orasi di depan gedung DPR diwarnai pembakaran ban bekas di ruas jalan raya. Foto RIS

Fatir menuding, pihak perusahaan memaksa buruh untuk mengambil pesangon padahal belum ada keputusan resmi mengenai PHK dan PHK diduga masih dikatakan ilegal.

Selain itu, pihaknya mengira bahwa PHK dilakukan diduga dipicu lantaran para buruh menuntut jaminan kesehatan (BPJS) kepada pihak perusahaan sehingga pihak perusahaan merasa keberatan dan memecat sejumlah 180 karyawan tersebut.

Sekira pukul 10.55 Wita, massa aksi melakukan dialog di ruangan rapat komisi dengan beberapa anggota DPR yang baru saja dilantik diantaranya Iskandar dari fraksi partai PKS kemudian M. Yatim dari fraksi partai Demokrat dan Ade Pribadi selaku pimpinan rapat dari fraksi partai Golkar.

Dalam dialognya Ade Pribadi mengatakan bahwa Saat ini pihaknya belum bisa menindak lanjuti dikarenakan belum tersusunnya alat kelengkapan dewan namun sejumlah tuntutan massa aksi pihaknya berjanji akan menerima dan menindaklanjuti usai tersusunnya alat kelengkapan dewan diperkirakan pada tanggal 22 Oktober 2019 mendatang.

"Mulai dari unsur pimpinan saja masih bersifat sementara, ketika kita mengambil kebijakan yang bersifat strategis, siapa yang mau bertanggunghawab. Kalau sudah ditetapkan difinitifnya baru kita bisa bekerja atas nama lembaga," ujar Ade.

Namun tanggapan itu, massa aksi tidak terima. Karena menurut mereka kebijakan itu dinilai lambat. Akibat bentuk kekecewaan mereka. Mereka langsung meninggalkan ruangan rapat yang pada saat itu rapat sedang berlangsung. Kemudian bergegas menuju Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Dompu. [RIS]