Setelah Revisi UU Pilkada, Persaingan Rebut EA1 bakal Seru, ini Sebabnya

Iklan Semua Halaman

.

Setelah Revisi UU Pilkada, Persaingan Rebut EA1 bakal Seru, ini Sebabnya

Jumat, 04 Oktober 2019
Sekretaris Umum DPD Partai Golkar Kabupaten Bima, Ir Suryadin dan Ketua PAN Kabupaten Bima, M Aminurllah SE. Foto Ahmad/ Kolase Berita11.com.

Bima, Berita11.com— Revisi Undang-Undang/ UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota atau Pilkada disambut positif di daerah. Perubahan undang-undang dan regulasi diyakini membawa angin segar bagi peta persaingan pada Pilkada 2020. Partai Amanat Nasional (PAN) adalah salah satu Parpol yang menyambut positif revisi tersebut.

Bagi PAN Kabupaten Bima sudah saatnya pasal-pasal di dalam UU Pilkada direvisi, terutama berkaitan syarat pencalon seperti ketentuan anggota legislatif yang hendak mengikuti bursa pencalonan sebagai kepala daerah tak mesti mengundurkan diri. Ketentuan yang mestinya dari dulu berlaku sama bagi calon incumbent/ petahana.

Ketua PAN Kabupaten Bima, M Aminurllah SE menyambut positif revisi UU Pilkada yang diajukan pemerintah pusat melalui DPR RI.

“Itu (revisi) harus. Punya tanggung jawab dong dia (DPR RI) itu. Yang bisa merusak alam demokrasi ini adalah yang punya struktur (calon incumbent). Incumbent dong yang harusnya mundur. Bukannya anggota dewan, yang punya pengaruh untuk itu (calon incumbent), ke bawah,” kata Ketua PAN Kabupaten Bima di Sekretariat DPRD Kabupaten Bima, Kamis (3/10/2019).

“Ini kan yang merusak silaturahmi adik dengan kakak, orang tua dengan anak kan Pilkada ini. Pada prinsipnya PAN di daerah mendukung, jangan menyuruh kita mengundurkan diri, bupati tidak mengundurkan diri, sedangkan yang merusak demokrasi ini adalah yang punya kebijakan (kepala daerah/incumbent). Ini juga yang (harus) dipikirkan oleh DPR RI,” lanjutnya.

Setelah revisi UU Pilkada yang kemungkinan pasalnya mengatur bahwa anggota legislatif yang ikut bursa calon kepala daerah dan wakil kepala daerah tak harus mundur dari kursi dewan, PAN Kabupaten Bima menyakini bahwa kompetisi Pilkada Kabupaten Bima bakal semakin seru.

Kesempatan tersebut akan dimanfaatkan oleh banyak kader terbaik Parpol, termasuk PAN Kabupaten Bima. “Yang ditunggu juga hasil revisi undang-undang juga. Pasti banyak kader yang akan maju dan memanfaatkan kesempatan itu. Itu harusnya gagasan oleh DPR pusat, bukan hanya memikirkan pribadinya saja, karena tugas dan fungsinya sama. Bagaimana dia membuat undang-undang. Bagaimanana melaksanakan fungsi anggaran dan fungsi pengawasan. mengontrol seluruh undang-undang, peraturan dan kebijakan yang ada,” katanya.

Adapun terkait perkembangan PAN Kabupaten Bima menghadapi Pilkada 2020 Kabupaten Bima, saat ini Parpol tersebut masih dalam tahap konsolidasi dan komunikasi di tingkat Parpol. Melaksanakan pendekatan (approach) dengan sejumlah Parpol lain dan silaturahmi di tingkat masyarakat untuk mengetahui respon publik.

Menurut Maman, PAN belum mengerucutkan nama yang akan diusung pada Pilkada 2020 Kabupaten Bima. “Nanti hasilnya bagiamana?  Kita sebentar lagi akan membuka pendaftaran. Setiap Parpol juga sudah buka mungkin, PAN ini akan membuka kran seluas luasnya. Baik dari kader itu sendiri maupun dari eksternal. Belum ada yang dikerucutkan,” tandasnya.

Golkar Isyaratkan belum Pasti Usung IDP

Isyarat yang sama juga disampaikan pengurus Partai Golkar Kabupaten Bima. Bahwa peta persaingan Pilkada Kabupaten Bima bakal seru.

Kendati sebelumnya Wakil Sekretaris DPD Partai Golkar Kabupaten Bima, Dafullah M.Pd yang diperkuat pernyataan Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Bima, Hj Indah Dhamayanti Putri SE  menyatakan sudah dipastikan mengusung dirinya pada Pilkada 2020 Kabupaten Bima sebagai calon incumbent,  Sekretaris Umum DPD Partai Golkar Kabupaten Bima yang juga liaison officer (LO) dan Fraksi Golkar di DPRD Kabupaten Bima, Ir Suryadin menyatakan bahwa Partai Golkar dinamis.

Pihaknya belum berani mendahului petunjuk dari DPP Partai Golkar. Karena DPD Partai Golkar Kabupaten Bima masih menunggu petunjuk pelaksanaan (Juklak) dan petunjuk teknis (Juknis) penjaringan dari pusat. Sebelumnya, tim penjaringan bakal calon telah dibentuk Partai Golkar Kabupaten Bima.

“Tentu nanti akan ada tahapan-tahapan. Terlalu prematur kalau kita katakan pada saat ini harus seperti itu (hanya mengusung petahana, Hj Indah Dhamayanti Putri). Kita tidak menutup ruang untuk berdemokrasi. Oleh karena itu, siapa saja boleh mendaftar. Nanti tentu kriteria akan ditentukan oleh partai itu sendiri,” katanya.

Ditegaskan Suryadin, penjaringan oleh Partai Golkar Kabupaten Bima tidak hanya untuk bakal calon Wakil Bupati Bima, namun juga untuk bakal calon Bupati Bima. Karena bakal calon Bupati Bima yang diusung Partai Golkar belum tentu Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Bima, Hj Indah Dhamayanti Putri SE.

“Kita berharap bulan 11 sudah bisa kita jalan. Tidak hanya calon wakil yang dijaring, semua berpeluang, siapa pun kita buka ruang. Walaupun nanti ada penilaian khusus, kriteria-kriteria,” tandasnya.

Sebelumnya, Wakil Ketua Partai Gerindra Kabupaten Bima, Yasin, S.Pd.I memprediksi peta persaingan Pilkada 2020 Kabupaten Bima bakal semakin seru setelah revisi UU Pilkada. Mana kala revisi itu mengatur bahwa anggota legislatif tidak perlu mengundurkan diri untuk mengikuti kompetisi Pilkada.

Partai Gerindra bakal memanfaatkan kesempatan tersebut. Beberapa kader Partai Gerindra yang berpeluang memanfaatkan kesempatan itu, termasuk mantan calon Gubernur NTB yang kini duduk sebagai Wakil Ketua DPRD Provinsi NTB, H Mori Hanafi.

Partai Gerindra Kabupaten Bima menyambut positif revisi UU Pilkada. Poin krusial yang diinginkan adanya revisi item bahwa kader Parpol yang menduduki kursi legislatif tidak perlu mengundurkan diri. Karena statusnya sama dengan kepala daerah, calon incumbent. Hanya perlu mengajukan cuti.

Sebagaimana diketahui sebelumnya, pemerintah pusat mengusulkan revisi sejumlah undang-undang berkaitan pelaksanaan Pemilu. Pemerintah menginginkan harmonisasi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota atau Pilkada dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Pemilu) menjelang Pilkada Serentak di 270 daerah pada 2020. Untuk mewujudkan itu, menurut DPR RI juga perlu mengubah UU Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Partai Politik (Parpol) supaya menghasilkan sistem kontestasi yang lebih murah.

Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo menginginkan revisi UU Pilkada agar durasi waktu kampanye tidak dalam rentang waktu lama, sampai delapan bulan. Namun cukup dipersingkat selama satu bulan. [US]