Sikapi Laporan GPPMDW, Inspektorat Masih Menunggu Laporan Tambahan

Iklan Semua Halaman

.

Sikapi Laporan GPPMDW, Inspektorat Masih Menunggu Laporan Tambahan

Selasa, 08 Oktober 2019
Ketua Irban Ekonomi dan Pembangunan Inpektorat Kabupaten Dompu, Ir. Suprapto saat memberikan keterangan pers di Kontornya. Foto RIS

Dompu, Berita11.com - Menyikapi terkait laporan yang diajukan Gerakan Pemuda Perduli Masyarakat Desa Woko (GPPMDW) Kecamatan Pajo Kabupaten Dompu NTB beberapa hari lalu, terkait sejumlah aitem penyelewengan Alokasi Dana Desa (ADD) diduga dilakukan Kepala Desa setempat Muhtar Idrus, pihak inspektorat berjanji bakal meninjak lanjuti jika laporan tambahan telah diajukan secara tertulis.

Hal itu disampaikan Ketua Devisi Irban Ekonomi dan Pembangunan Ir. Suprapto saat ditemui Berita11.com di Kantornya, Selasa (8/10/2019) siang.

Menurut Suprapto, laporan awal dari GPPMDW tentang dugaan penyelewengan ADD hanya tahun 2018 saja. Namun ketika melakukan dialog usai orasi beberapa hari lalu muncul tuntutan baru dugaan penyimpangan ADD di tahun-tahun sebelumnya maupun sesudah tahun 2018.

Saat melakukan dialog, lanjut dia, pihak Inspektorat dan GPPMDW dalam dialaognya menghasilkan kesepakatan untuk dibuatkan laporan ulang, meskipun laporan awal sebagian telah dilakukan klarifikasi.

"Nggak mungkin kami langsung melakukan pemeriksaan dari tahun 2016, 2017 dan 2019 sementara laporan awal mereka kemarin hanya temuan tahun 2018 saja. Pihak Inspektorat tetap merespek laporan, tetapi harus dibuatkan ulang laporan tambahan secara tertulis, hingga saat ini kami masih menunggu laporan tambahan itu," ujar Suprapto.

Ia menyebutkan, mengacu pada Peraturan Perundang-undangan Nomor 12 bahwa semuanya harus dilakukan secara tertulis minimal empat aitem antara lain, pelapor, terlapor, apa saja yang dilapor dan data-data pendukung lainnya.

Saat melalukan klarifikasi, dugaan sementara dari sejumlah aitem yang dilaporkan, hanya dua diantaranya yang memang ada kejanggalan yakni Kolam Penampungan Air (KPA) dan Proyek perpipaan air bersih.

"Inikan masih dalam tahap klarifikasi belum kita simpulkan, dari delapan aitem yang dilaporkan memang ada dua aitem yang menurut kami ada yang salah. KPA dan Proyek Pipanisasi air bersih tapi asas manfaatnya sudah ada," bebernya.

Untuk sementara, Suprapto menambahkan, pihak Inspektorat masih menunggu laporan tambahan yang utuh sesuai kesepakatan saat dialog beberapa hari lalu termasuk laporan yang diajukan dugaan penyimpangan ditahun 2018, agar pemeriksaan secara menyeluruh.

"Dari pada kita jalan setengah-setengah lebih baik kita menunggu laporan dari mereka secara komplit baru kami menindak lanjuti dengan pemeriksaan secara khusus," isyaratnya. [RIS]