Soal Aset Wanprestasi Rp1,6 Triliun, AMPEKA Datangi Kejagung RI -->

Iklan Semua Halaman

.

Soal Aset Wanprestasi Rp1,6 Triliun, AMPEKA Datangi Kejagung RI

Monday, October 14, 2019
Sejumlah perwakilan AMPEKA dan pejabat kejagung saat foto bersama usai menerima laporan dari AMPEKA. foto ist

Jakarta, Berita11.com - Aliansi Mahasiswa dan Pemuda Peduli Keadilan (AMPEKA) mendatangi Kejaksaan Agung RI, Senin (14/10/2019) guna melaporkan kasus terkait persoalan aset wanprestasi senilai 1,6 Triliun, sebagaimana saat ini tengah ramai diperbincangkan hal layak publik.

Kini masuk dalam babak baru bagi Aparat Penegak Hukum (APH), agar bisa mengungkap siapa dalang mafia aset senilai 1,6 Triliunan itu.

Menurut Ketua AMPEKA Yasmin, terkait hal tersebut, daerah telah dirugikan akibat sistem pengelolaannya tidak sesuai prosedur dan mekanisme yang jelas, sehingga keberadaan dari aset tersebut bukan malah diuntungkan melainkan dirugikan.

"Padahal pemprov NTB memiliki hak dalam menertibkan aset-asetnya baik yang berada di Gili Trawangan maupun di kawasan ITDC, secara baik dan benar untuk kepentingan peningkatan PAD, malah dilakukan pembiaran dan menguntungkan pihak-pihak tertentu," ujar Yasmin.

Dikatakannya, bahwa keberadaan Aset yang disebut keberadaan di kawasan strategis sebagai pusat wisata dunia atau kawasan ekonomi khusus di pulau Lombok tersebut.

"Kami dari bagian orang yang peduli tentang daerah, AMPEKA akan selalu mengawal kebijakan tersebut. Kami mengindikasi bahwa diduga ada operator mafia di Pemprov NTB yang menyalahgunakan kekuasaan, pangkat, jabatan dan wewenangnya untuk memperkaya diri, orang lain atau suatu koorporasi sehingga daerah dirugikan," terang dia.

Mengenai hal tersebut, lanjut Yasmin, mereka menduga bahwa pemangku jabatan strategis di Pemprov NTB selama ini telah menjadikan aset tersebut sebagai sumber kejahatan yakni meraup keuntungan pribadi dan kelompoknya.

"Terkait orang yang diduga terlibat dalam persoalan tersebut, kami yakin dalam waktu dekat Kejagung RI dan Kajati NTB akan memanggil serta mengadili secara pidana," tandasnya.

Yasmin menyebutkan, terkait persoalan itu adalah merupakan kejahatan terhadap aset daerah Pemprov NTB dan tidak bisa dibiarkan begitu saja dan perlu dikawal hingga tuntas.

"Karena ini menyangkut aset sebagai kekayaan daerah yang perlu dijaga keberlangsungannya dari tangan-tangan oknum pejabat yang tidak bertanggung jawab di Pemprov NTB," katanya.

Tak hanya aset, dari sejumlah tanah 64 heaktar yang diungkapkan Kajati NTB, kata dia, dalam temuan Kejati, ada sejumlah tanah-tanah lain ratusan hektar milik Pemprov NTB yang ada di seluruh Kabupaten atau Kota se-NTB.

"Keberadaan tersebut diduga di bluur pengelolaannya oleh pihak pemangku jabatan strategis di Pemprov NTB, yang diduga untuk kepentingan pribadi yakni memperkaya diri dan kelompok," terang Yasmin.

Untuk itu dalam waktu dekat, AMPEKA bakal sampaikan laporan tambahan terhadap APH untuk menindak dengan tegas dan sekaligus mengungkap siapa saja oknum pemilik jabatan strategis tersebut.

Atas nama AMPEKA, mereka kembali menegaskan bahwa siapapun oknum yang pernah menjabat sebagai gubernur NTB, Sekda NTB bahkan seterusnya adalah orang yang diduga ikut terlibat dalam mafia aset Yang kami maksudkan.

"Kami dari AMPEKA akan kawal serta lawan sampai titik terang persoalan tersebut, dan kami tidak kenal dari mana anda dilahirkan atau kelompok mana karena persoalan kejahatan negara telah mengamanahkan kepada siapapun untuk brantas habis siapapun yang mencoba berbuat curang terhadap kekayaan daerah," tegas pria dengan sapaan akrabnya Yas ini.

Sebelum akhiri penyampaiannya, Ketua AMPEKA ini menuturkan bakal mendukung serta mendorong APH dalam hal ini Kejati NTB, Kejagung RI hingga KPK untuk menuntaskan persoalan tersebut hingga ke tuntas serta akarnya.

Berikut sejumlah tuntutan AMPEKA terhadap APH antara lain.
1. Meminta Kejagung RI untuk mendorong penyelesaian persoalan Wanprestasi senilai Rp.1,6 Triliun, 2. Segera panggil dan periksa Sekda NTB yang diduga kuat sebagai otak utama dalam persoalan tersebut.
3. Segera tetapkan status hukum sebagai tersangka terhadap oknum pemangku jabatan di NTB atas indikasi keterlibatannya dalam persoalan tersebut. [MD]