Soal Dugaan Pemotongan Dana PKH, ini Penjelasan Korkab -->

Iklan Semua Halaman

.

Soal Dugaan Pemotongan Dana PKH, ini Penjelasan Korkab

Monday, October 14, 2019
Koordinator PKH Kabupaten Bima, Muhammad Yasin SH Berjabat tangan dengan Bupati Bima Hj Indah Dhamanyanti Putri SE. Foto Ist.


Bima, Berita11.com— Beberapa pekan terakhir dugaan pemotongan bantuan sosial Program Keluarga Harapan (PKH) oleh SDM PKH, viral. Dugaan itu muncul akibat sejumlah penerima Bansos merasa bantuan tahap 4 tahun 2019 yang diterima berkurang dari biasanya.

Akibat penyesuaian bantuan tersebut,  muncul berbagai anggapan yang menyudutkan para pendamping sosial. Selain dicaci dan difitnah, bahkan Pendamping PKH diancam. Ancaman akan mengganggu irama tugas sesuai proses PKH.

Menanggapi hal tersebut, Koordinator PKH Kabupaten Bima Muhamad Yasin, SH, menjelaskan, benar terjadi penurunan nilai bantuan PKH tahap 4 tahun 2019, namun bukan karena adanya pemotongan oknum SDM PKH, melainkan karena penyesuaian anggaran di tingkat PKH Pusat.

Disampaikannya, kebijakan penyesuaian anggaran itu, dengan mempertimbangkan kecukupan anggaran Bansos tahun 2019, sehingga dilakukan penyesuaian indeks nominal komponen PKH. Hal itu sebagaimana diatur dalam SK Ditjen Linjamsos nomor 03/SK/LJS/09/2019 tanggal 12 September 2019 tentang Perubahan Pertama SK Ditjen Linjamsos nomor 02/SK/LJS/01/2019 Tentang Indeks dan Komponen Bantuan Sosial PKH Tahun 2019.

Yasin menjelaskan, hal seperti itu bukanlah pertama kali. Pada tahap 4 tahun 2018 lalu juga pernah terjadi penyesuaian nominal bantuan. Perubahan nominal bantuan yang diterima KPM PKH bisa saja terjadi kapan saja, bergantung perubahan komponen. Bila sebelumnya anak SD naik ke jenjang SMP bantuannya bertambah, namun kini Balita naik ke tingkat SD bantuannya akan turun. Bila penerima PKH sudah tamat SMA, maka anaknya tidak masuk komponen lagi.

Adapun nominal bantuan tahun 2019 yaitu, bentuknya bukan diberikan sekaligus, namun melalui empat tahapan. Setiap kali pertemuan pendamping sosial selalu mensosialisasikan cara penghitungan jumlah yang akan diterima Keluarga Penerima Mamfaat (KPM) PKH sebagaimana megikuti alur sikluk tekhnis PKH.

Di antaranya KPM bisa menghitung sendiri jumlah bantuan yang diterima setiap pencairan bantuan. Bila nominal yang diterima berbeda dengan hasil perhitungannya, bisa berkonsultasi dengan pendamping. Pendamping selanjutnya akan mengecek komponennya yang ada didalam aplikasi Elektronik PKH (E-PKH), sesuai BNBA dan buku tabungan dan KKS-nya.

Terkait dengan ada KPM PKH yang misalnya tahap 1 dan tahap 2 sudah terima bantuannya lewat rekeningnya tetapi pada tahap 3 yang bersangkutan tidak masuk uang bantuan, padahal masih memenuhi syarat dan kategori sebagai peserta PKH. Hal itu dikategorikan saldo nol. Jumlahnya di kabupaten Bima ada sekitar 7000-8000 lebih KPM dari berbagai tahap.

“Ada juga KPM PKH yang belum terima butab dan KKS sama sekali dari 2017 sampai sekarang karena proses administrasi perbankan begitu juga saldo nol, namun kami sudah mengajukan terus ke pusat agar dapat dicairkan jangan sampai oleh KPM PKH dan masyarakat luas menganggap uang bantuan yang saldo nol dan belum ada buku tabungan dan KKS ini dianggap pendamping atau pengelola PKH yang makan uang bantuannya,” katanya.

Hal itu karena memang uangnya tidak masuk ke rekening KPM PKH. Selain karena saldo nol dan belum memiliki Butab dan KKS, juga karena KPM PKH tersebut tidak memiliki lagi komponen sebagai peserta PKH. Misalnya, tidak lagi memiliki anak SD-SMA, tidak memiliki bayi dan Balita maupun tidak termasuk kategori ibu hamil.

“Bagi Lansia dan disabelitas yang sudah meninggal dunia, mereka ini tidak masuk lagi bantuannya dalam rekening selamanya,” katanya.

Dikatakannya, penerima Bansos diharapkan tetap tenang dan mengonfirmasi informasi terkait PKH ke pendamping masing-masing. Selain itu, diharapkan menghindari bertanya ke pihak yang tidak terkait secara langsung dengan PKH, karena dikuatirkan dapat menimbulkan distorsi informasi yang pada akhirnya melahirkan dugaan miring. Karenanya seiring bantuan tahap 4 yang secara bertahap terus masuk ke rekening penerima.

“SDM kami juga akan terus berkoordinasi dan sosialisasi kepada pihak terkait mengenai kebijakan penyesuaian ini. Sehingga dugaan pemotongan seperti hari ini tidak lagi terjadi,” katanya.

Adapun terkait dengan KPM PKH yang sudah dianggap mampu secara ekonomi berdasarkan hasil pendataan PDSE (Pendataan Data Sosial Ekonomi) internal PKH, bila ditemukan telah memiliki aset seperti  rumahnya sudah besar dan bagus, memiliki mobil, sepeda motor dan aset lain seperti tanah, binatang ternak (sapi dan kambing) maupun usaha–usaha baik perkiosan maupun usaha dagang lain yang secara ekonomi berjalan terus menerus dengan pendapatan yang dapat meningkatkan ekonomi keluarga, maka wajib dikeluarkan dari kepesertaan PKH. Jika tidak mengundurkan diri, maka secara sistem berdasarkan data asetnya KPM PKH tersebut dikeluarkan dari peserta PKH.


Demikian halnya  KPM PKH yang tidak lagi memenuhi kategori PKH seperti tidak memiliki lagi anak yang sekolah mulai dari SD-SMA, tidak lagi memiliki Balita dan atau tidak hamil lagi dan bagi lanjut usia maupun disabelitas bila sudah meninggal dunia secara otomatis keluar dari kepesertaan PKH.

Selain itu, Bansos PKH bukan gaji atau pendapatan keluarga, sehingga tidak terus menerus tanpa batas waktu. Karena PKH itu adalah bantuan nontunai bersyarat dan bila syarat tidak terpenuhi lagi, maka hukumnya wajib keluar dari kepesertaan PKH.

“Kami tegaskan bahwa pendamping PKH tidak ada yang pegang dan atau menguasai Butab dan KKS KPM PKH, kami pastikan itu. Pendamping PKH terikat dengan kode etik SDM PKH Indonesia,” katanya.

“Apabila ada yang melanggar kode etik, kami tetap proses sesuai mekanisme yang ada, sampai ada yang dipecat dari pendamping PKH. Karena tugas kami yang sangat berat adalah merubah pola pikir KPM PKH dengan edukasi FDS (Family Development Session) agar KPM PKH keluar dari program ini tanpa harus dibantu terus oleh pemerintah,” lanjutnya.

Pihaknya  bersama Kadis Sosial, Kabid. Linjamsos dan Kasi yang menangani PKH selalu mengingatkan dan menekan pendamping agar bekerja secara profesional. “Kita akan menindak tegas jika ada oknum pendamping yang terbukti melakukan pemotongan dan pungutan liar bansos PKH. Upaya lain, kami terus melakukan monitoring ke lapangan untuk memastikan pelaksanaan PKH berjalan baik. Kita juga terus berkoordinasi dengan Bupati Bima terkait peningkatan operasional kerja PKH yang dapat meringankan biaya kerja pendamping di lapangan sehingga dapat terwujud SDM PKH SIP,” katanya. [RD]