Tanggapi Ren Aksi KPK, Sekda Kabupaten Bima: Besok Mutasi Besar-besaran

Iklan Semua Halaman

.

Tanggapi Ren Aksi KPK, Sekda Kabupaten Bima: Besok Mutasi Besar-besaran

Selasa, 08 Oktober 2019
Sekda Kabupaten Bima, HM Taufik HAK M.Si Diwawancarai Wartawan. Foto RIF/Berita11.com.


Bima, Berita11.com— Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bima menjelaskan perihal kehadiran Tim Korsupgah Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia (KPK RI), Selasa (8/10/2019). Menandai hal yang ingin dicapai atas supervisi tersebut, Pemkab Bima mengisyaratkan akan menggelar mutasi besar-besaran pada Rabu, 11 Oktober 2019 besok.

“KPK yang kaitannya tindakan pencegahan korupsi. Setelah itu bupati, besok ada mutasi besar-besaran. Kita rapat mutasi. Kehadiran KPK adalah program, setiap tahun ada. Setiap wilayah. Setiap tahun mengevaluasi,” kata Sekda Kabupaten Bima M Taufik HAK M.Si menjawab Berita11.com di kantor Bupati Bima, Selasa (8/10/2019).

Dikatakannya, salah satu jabatan yang dilantik pada Rabu 11 Oktober 2019 besok yaitu Kepala Bagian ULP Setda Kabupaten Bima. “Besok akan dilantik Kabag ULP. Karena di setiap daerah diberikan kesempatan (harus ada) Kabag ULP,” katanya.  

Dijelaskannnya, kehadiran tim pencegahan KPK dalam rangka supervisi, termasuk berkaitan pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD). Bagaimana implementasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES). Karena sebelumnya telah dilaksanakan kerja sama dengan BPKP.

“Nggak ada OTT). Kita mau kembangkan bagaimana? Apa yang OTT, KPK datang ke sini, bagaimana rencana aksi pencegahan korupsi, tinggal bagaimana Bima, NTB itu. Setiap tahun naik turun,” katanya.

Dijelaskan Taufik, beberapa item evaluasi KPK seperti mengecek apakah penyusunan APBD dimulai dari proses Musrembang dan diawali RPJMD, hingga proses penyusunan KUA/PPAS hingga pembahasan dengan DPRD. Hal tersebut untuk memastikan upaya pencegahan korupsi.

Selain itu, pada aspek perencanaan, yang dievaluasi adalah apakah sudah menggunakan E-planning, E-katalog, E-budgeting.

“Ini dikasi kesempatan, kalau nggak salah baru 80 persen. Karena memang internet kaitanya dengan ahli IT seluruh daerah. Kaitanyan E- planing di BAPPEDA, kemudian kaitannya dengan pengelolaan keuangan daerah adalah dasarnya APBD. Apakah sudah pakai sistem sekarang? Misalnya kaitanya dengan E-budgeting. Kalau tidak ada dalam APBD, itu nggak bisa keluar, biar perintah siapa pun,” tandas Taufik.

Ditambahkan Taufik, pada bidang perizinan, pemerintah daerah juga sudah menerapkan sistem permohonan izin secara online untuk mencegah korupsi. Hal itu juga sekaligus memangkas alur panjang pengurusan izin usaha sebagaimana yang menjadi kebijakan pemerintah pusat.

“Kerjanya bagaimana (ULP), mengadakaan pengadaan barang dan jasa. Bagaimana dengan Pokja Pokja, itu dinilai dengan perengkingan. Kaitanya dengan perizinan, apakah Bupati Bima sudah menyerahkan semua perizinan? Tidak ada satupun izin yang tidak diserahkan kepada DPMPTSP. Abagaimana prosesnya? Prosesnya secara online. Tinggal integratednya dengan pusat, bisa tandantangan secara online, kalau harus menghadap bisa tumbuh korupsi,” katanya. [MR]