Tolak Hasil Revisi UU KPK dan KUHP, Mahasiswi di Dompu juga Sorot Isu Lokal

Iklan Semua Halaman

.

Tolak Hasil Revisi UU KPK dan KUHP, Mahasiswi di Dompu juga Sorot Isu Lokal

Selasa, 01 Oktober 2019
Aksi Ratusan Mahasiswa di Dompu Menolak Hasil Revisi UU KPK dan KUHP serta Sejumlah Isu Lokal, Senin (30/9/2019).

Dompu, Berita11.com— Aksi OKP Cipayung Plus di Kabupaten Dompu menolak hasil revisi undang-undang (UU) KPK, RUU KHUP, UU Pertanahan, dan sejumlah undang-undang yang dianggap kontroverial, Senin (30/9/2019). Dalam aksinya massa juga menyorot sejumlah isu lokal seperti penanganan kasus K2 di Kabupaten Dompu.


Sejumlah OKP yang terhimpun dalam aksi massa yaitu Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM), FPBI, SMI, GMRD, Forum Komunikasi Mahasiswa, Serikatt Tani Liberal, Gempar, ICI, Bara API, BEM Yapis. Total massa lebih kurang 450 orang.

Massa SMI, FPBI dan AGMRD dikooordinir Wahyudin, massa ICI dan Bara Api dikoordinir Abdi Sentosa dan Bdel, massa HMI, IMM dan Forum Komunikasi Mahasiswa dikoordinir Caca Handika, BEM Yapis dikoordinir Yuli Fitrianingsih, sedangkan Serikat Tani Liberal dan Gempar dikoordinir Trias Malarange.

Dalam aksinya massa mendesak pemerintah pusat mencabut undang-undang yang tidak pro terhadap rakyat yaitu RUU KUHP, UU KPK, RUU Ketenagakerjaan dan RUU Pertanahan. Massa juga meminta pihak kepolisian agar membebaskan mahasiswa dan pelajar yang ditangkap di berbagai daerah. “Menindak tegas aparatur negara yang mengkriminalisasi gerakan rakyat melawan RUU,” teriak salah satu orator.

Massa juga mendesak penghentian tindakan refrensif aparat kepolisian dan meminta penindakan tegas aparat yang menembaki mahasiswa di Kendari, Ternate dan Makassar. “Berikan ruang demokrasi seluas luasnya kepada rakyat. Tolak bibit jagung tidak berkualitas. Tolak bantuan kedalai. Segera perampingan bidang holtikutura dn perkebunan di Distambun Kabupaten Dompu karena dinilai tidak ada azas manfaat,” katanya.

Selain itu, massa juga mendesak Polda NTB menyelesaikan kasus 60 unit traktor dan 90 pompa air yang pernah dilaporkan oleh LSM. Mendesak penyelesaian kasus K2 CPNS Kabupaten Dompu.

Aksi massa di Kabupaten Dompu dilakukan pada sejumlah titik seperti persimpangan Kelurahan Kota Baru Kabupaten Dompu, di kantor Dinas Pertanian dan di depan DPRD Kabuapaten Dompu.

Sekira pukul 11.00 Wita, gabungan massa mahasiswa dan LSM berhasil menerobos brikade Polres Dompu dan memasuki halaman kantor Pemkab Dompu.


Ketua DPRD Kabupaten Dompu, Andi Bahtiar menemui massa aksi dan menerima segala tuntutan massa.

Diisyaratkannya, pihaknya akan melaksanakan rapat terkait tuntutan massa aksi sehingga belum bisa memutuskan waktu itu juga. Karena jabatanya hanya bersifat sementara.

Massa mahasiswa dan LSM tersebut menyorot masalah pertanian dan hasil UU KPK. 
Massa menilai  di bawah kepemimpinan H Joko Widodo telah gagal mengurus kepentingan rakyat.

“Kami mahasiswa Indonesia kecewa terhadap pemerintah saat ini yang telah melakukan tindakan represi dalam penangan unjuk rasa di berbagai daerah,” kata salah satu orator.


Menurut massa, DPR RI telah melakukan penghianatan terhadap rakyat Indonesia. “Perlu diketahui bahwa kita berdiri dan menyuarakan hari ini atas kesepakatan bersama untuk berjuang demi kepentingan masyarakat. Sekarang pemerintah melakukan pengalihan isu yaitu pemindahan ibu kota agar masalah-masalah yang terjadi di provinsi Papua yang telah memakan korban tidak menjadi perhatian publik,” tuding massa.

Usai menyampaikan pernyataan sikap, massa gabungan mahasiswa dan sejumlah aktivis LSM membubarkan diri. [RIS]