Unras di BPBD Kota Bima, Massa FPR dan Aparat Kepolisian Bersitegang

Iklan Semua Halaman

.

Unras di BPBD Kota Bima, Massa FPR dan Aparat Kepolisian Bersitegang

Rabu, 09 Oktober 2019
Massa FPR Berupaya Merangsek Masuk ke Dalam Kantor BPBD Kota Bima, Rabu (9/10/2019). Akibatnya, Massa Bersitegang dengan Aparat Keamanan. Foto MR/ Berita11.com.

Kota Bima, Berita11.com— Massa Front Peduli Rakyat (FPR) yang dipimpin Kurbasari berupaya merangsek masuk ke dalam kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) KotaBima, Rabu (9/10/2019) pagi. Akibatnya, massa bersitegang dengan aparat kepolisian yang berjaga di pintu masuk kantor tersebut.

Massa FPR yang berjumlah lebih kurang 25 orang menggelar aksi di kantor BPBD Kota Bima dalam rangka menyorot persoalan berkaitan gaji buruh proyek rumah bantaran sungai di Jatibaru Timur Kecamatan Asakota Kota Bima. gaji tersebut diduga belum dibayarkan oleh CV Zhafirah dan BPBD Kota Bima sebagai pelaksana proyek dan OPD penanggung jawab.

Dalam orasinya, Kurbasari mendesak  kepala BPBD Kota Bima segera membayar gaji tukang buruh bangunan rumah bantaran sungai di Kelurahan Jatibaru Timur. Selain itu, meminta  meminta pengawas bertanggung jawab ganti rugi atas bangunan yang dirusak, meminta CV Zhafirah Bima membayar bahan material jenis pasir milik masyarakat.

“BPBD adalah lembaga pemerintah non-departemen yang melaksanakan tugas penanggulan bencana di daerah, baik provinsi maupun kabupaten dan kota, dengan berpedoman pada kebijakan yang ditetapkan oleh Badan Nasional Penanggulan Bencana,” katanya.

Dikatakannya, berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008, menggantikan Satuan Koordinasi Pelaksana Penanganan Bencana (Satlak PB) di tingkat kabupaten/ kota, yang keduanya dibentuk berdasarkan peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2005.
Tugas BPBD dalam kegiatan proyek yang diatur dalam UU. Akan tetapi, realitanya tidak sesuai kondisi di lapangan.

Dia menuding BPBD menyelewengkan tugasnya dengan tidak membayar gaji tukang serta buruh. “Kami meminta kepala BPBD memanggil pihak terkait dan kami menuntut kepada kepala BPBD mengundurkan diri dari jabatannya,” desaknya.

Dikatakan, pengawas penyelenggara dan pelaksana pemeriksaan kontruksi di lingkungan Departemen Pekerjaan Umum bertugas sesuai dengan UU Nomor 38 Tahun 2004 tentang jalan dan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Untern Pemerintah.

Dari peraturan tersebut, pengawas pelaksana pemeriksaan tidak memikirkan nasib masyarakat yang menyuplai bahan material berupa pasir. Karena hingga kini tidak dibayar oleh CV Zhafirah Bima.

“Karena bangunan kontruksi dirusak oleh pengawas. Kami meminta pengawas bertanggung jawab, ganti rugi dengan kontruksi bangunan yang dirusaknya,” teriak Kurbasari.

Menurutnya, CV Zhafirah Bima sebagai bagian dari unsur masyarakat memiliki peran aktif dalam pemberdayaan dan komitmen yang kuat untuk pengembangan sumber daya manusia.  Khususnya melalui pelayanan bidang kontruksi pembuatan jalan Jatibaru Timur.

“Kami menuntut CV Zhadirah Bima, untuk membayar bahan material pasir masyarakat sebelumnya dan ketika persoalan ini selesai kami minta CV Zhafirah Bima  untuk 
mengambil bahan material pasir kepada masyarakat,” katanya.

Saat massa terus berupaya merangsek masuk, terjadi ketegangan massa aksi dengan aparat keamanan, ketika massa aksi mencoba ingin masuk ke dalam kantor BPBD Kota Bima. massa hendak menemui Kepala BPBD Kota Bima agar menanggapi tuntutan mereka, sedangkan kepala BPBD tidak berada di tempat karena sedang di luar kota.


Kabid Rehabilitasi dan Rekonstruksi BPBD Kota Bima, Asrarudin menjelaskan konsep pembangunan rumah adalah swakelola, pemberdayaan melibatkan masyarakat. Dana itu merupakan hibah nasional, penanggulangan bencana yang langsung masuk ke rekening Pokmas, sehingga pengurus Pokmas diberikan kebebasan sepenuhnya untuk membeli bahan-bahan.

“BPPD di bawah bersama dengan BPK dan konsultan manajemen itu hanya memberikan secara administrasi. Terkait gaji dari rekening pusat langsung ke Pokmas. Gaji sudah dibayarkan semua semua, masalah pengurus dalam hal ini Pokmas,” katanya.

Dijelaskannya, terkait gaji para buruh Pokmas, hal itu sudah dibayarkan pada Selasa, 8 Oktober 2019. Pihaknya sudah memegang kwitansi atas pembayaran gaji tersebut, bukti pembayaran dari Pokmas.

“Kalaupun belum terbayarkan, uang ada di Pokmas. Bukan di BPBD yang mengatur pembayaran gaji bburuh. Semua itu diserahkan kepada Pokmas. Kami dari BPBD sudah memangil pengurus Pokmas berkali-kali karena uang gaji tersebut dibawa oleh pengurus Pokmas. Pada saat dipanggil pengurus Pokmas hadir dan berjanji akan membayar,” tandasnya.

Dikatakannya, aksi massa salah sasaran. Pihak yang harus didesak, bukan BPBD. “Kalau memang salah sasaran, seharusnya pengurus yang dikejar bukan PBPD dan kami sepakat pemberdayaan masyarakat lokal sepanjang menenuhi spek. Terkait masalah jalan, itu kewenangan PU bukan kewenangan BPBD,” katanya.

Sekira pukul 11.15 Wita, massa membubarkan diri dengan tertib dan aman. [MR]