Usai Gelar Rakor dengan Deputi Kemenko Polhukam RI, ini kata Danrem 162/WB -->

Iklan Semua Halaman

.

Usai Gelar Rakor dengan Deputi Kemenko Polhukam RI, ini kata Danrem 162/WB

Thursday, October 17, 2019
Danrem 162/WB, Kolonel Czi Ahmad Rizal Ramdhani, S.Sos. SH. M.Han. 

Mataram, Berita11.com—– Setelah menggelar rapat koordinasi dengan DeputiKemenko Polhukam RI, Mayjen TNI Rudanto, Komandan korem 162/WB Kolonel Czi Ahmad Rizal Ramdhani, S.Sos. SH. M.Han menyampaikan beberapa poin penting berkaitan penanganan rehabilitasi rumah rusak pasca gempa bumi di NTB.

Rakor dalam rangka monitoring dan evaluasi progress rehabilitasi rumah rusak pasca gempa bumi di wilayah Provinsi NTB yang diikuti para Kalak BPBD kabupaten dan kota terdampak gempa bumi, BPKP, para Dandim dan Danki Satgas rehab rekon terpadu, para Kapolres, perwakilan BRI dan undangan lainnya. Kegiatan juga diikuti Kalak BPBD Provinsi NTB Ahsanul Khalik, S.Sos. Rakor digelar di ruang rapat kantor Gubernur NTB Mataram, Kamis (16/10/2019).

Usai menggelar rapat, Danrem 162/WB dalam wawancaranya sejumlah wartawan menjelaskan, kunjungan Deputi Kemenko Polhukam untuk meninjau formulasi yang dilaksanakan dalam menyelesaikan masalah terkait dengan proses percepatan rehab rekon di NTB yang dianggap berhasil oleh Presiden dan Wakil Presiden RI dengan hasil selama 10 bulan sebanyak 174 ribu unit rumah yang sudah selesai dikerjakan.

“Ini akan dijadikan pilot project untuk diaplikasikan di Palu, sehingga kami diminta untuk memaparkan terkait dengan metode maupun trik-trik yang digunakan dalam percepatan dan sinergitas para stake holder Pemda sehingga percepatan dapat dicapai dengan maksimal,” ungkapnya.

Berdasarkan surat permintaan Gubernur NTB kepada Mabes TNI, bahwa batas waktu Satgas Terpadu Rehab Rekons sampai 31 Desember 2019, namun untuk pekerjaan pembangunan rumah tahan gempa akan terus dilakukan hingga selesai.

Dijelaskan Danrem, gempa bumi di NTB dan di Palu bedanya hanya dua bulan. Dalam rentang waktu dua bulan tersebut, progres rehab rekon sangat jauh, di Palu baru hanya 19 unit rumah yang sudah dikerjakan. “Untuk itu, rekan-rekan yang ada di Palu diminta untuk belajar di NTB terkait dengan proses percepatan rehab rekon,” katanya.

Danrem juga menjelaskannya tentang beberapa trik dalam proses percepatan rehab rekon yang dilaksanakan di NTB yakni dengan penyederhaan persyaratan administrasi dari 19 poin menjadi sembilan poin, pelayanan satu pintu untuk mempercepat pengurusan administrasi dengan menghadirkan seluruh pemangku kepentingan, dan sinergitas TNI Polri, Pemda bersama BPBD dan seluruh stake holder yang ada di NTB, bersatu mempercepat rehab rekon.

Sementara Kalak BPBD Provinsi NTB, Ahsanul Khalik menyampaikan terkait penggunaan dana siap pakai yang sudah berada di masyarakat.

Menurutnya, strategi yang digunakan ketika BNPB mentransfer dana rehab rekon ke BNPB kabupaten, kota dan dari BNPB kabupaten dan kota mentranfer ke masyarakat. Masyarakat langsung membentuk Pokmas, dari rekening masyarakat ini kemudian didebet ke Pokmas, dan kemudian Pokmas bekerja sama dengan aplikator atau swakelola dalam pembangunan RTG, maka dana tidak bisa lagi ditarik oleh pemerintah pusat apabila sudah digunakan dalam proses pembangunan rumah.

Namun yang bisa ditarik, apabila pada 31 Desember 2019 ada rekening masyarakat yang belum menggunakan dana siap pakai tersebut. Oleh karena itu, sambung Khalik, masyarakat segera menggunakan uang tersebut untuk membangun fisik rumah. “Ini uang sudah ada di masyarakat, agar segera membangun fisik RTG,” tegasnya.

Khalik juga menjelaskan bahwa bagi masyarakat yang belum mendapat bantuan dan dikemudian hari ada temuan, maka Pemkab dan Pemkot bisa mengumpulkan data untuk diajukan ke pemerintah pusat. “Ada formulasi dalam bentuk dana hibah dengan proses pengusulan dari Pemkab, kota dan direkomendasi oleh Gubernur NTB dan BNPB, dari BNPB kemudian memberikan dana hibah ke kabupaten/kota dan itu masuk ke dalam APBD,” terangnya.

Adapun terkait penggunaan dana rehab rekon oleh masyarakat, menurut Kalak BPBD, fasilitaor TNI Polri dan pemerintah akan terus melakukan pendampingan di lapangan, termasuk wartawan memiliki peran mendorong masyarakat menggunakan dana tersebut dengan cepat dan bisa dipertanggung jawabkan.

Setelah menggelar rapat koordinasi, Deputi Kemenko Polhukam didampingi Danrem 162/WB bersama Kalak BPBD dan instansi terkait melaksanakan peninjauan dan pengecekan RTG di Kabupaten Lombok Utara. [MR]