Aneh, SK Bupati Dibebankan ke Sekolah, Muttakun: Wajib Hukumnya Dibayar Pemerintah

Iklan Semua Halaman

.

Aneh, SK Bupati Dibebankan ke Sekolah, Muttakun: Wajib Hukumnya Dibayar Pemerintah

Rabu, 20 November 2019
Ketua Komisi 1 DPRD Dompu Ir. Muttakun, usai memberikan keterangan pers. Foto Nuris Berita11.com

Dompu, Berita11.com - Pegawai Honorer Daerah khusus Guru Tidak Tetap (GTT) di Kabupaten Dompu NTB belakangan ini dibuatkan aneh oleh Pemerintah Daerah (Pemda) dengan mengeluarkan Surat Keputusan (SK) Bupati kemudian dibebankan pada biaya Bantuan Operasional Sekolah (BOS) atau kemampuan sekolah. 

Menyikapi hal itu, Ketua Komisi I DPRD Dompu Ir. Muttakun saat ditemui di ruang rapat komisi I, Senin (18/11/2019) siang menegaskan, SK Bupati wajib dibayar oleh Pemda melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
 
“Kalau yang menyangkut dengan SK dari Bupati wajib hukumnya dibayar oleh Pemda melalui APBD dan itu harus dituangkan di dalam RKA (Rencana Kerja Anggaran) dari masing-masing SKPD yang di mana honorer bertugas,” tegas Muttakun.

Menurut Ketua Komisi I ini, Kalau memang informasi itu benar adanya, Muttakun isyaratkan, pada saat rapat kerja nanti berlangsung pihaknya akan memprioritaskan dan mengangkat dalam rapat kerja anggota DPRD Dompu.

“Bukan hanya dalam rapat kerja saja, terlebih dahulu nanti kami bersurat ke masing-masing SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) mitra kami di komisi I agar membawa data-data pegawai honorer daerah yang memang di SK kan secara resmi oleh Bupati,” isyaratnya.

Muttakun kembali menegaskan, jika benar adanya informasi itu, dan honorer yang telah menerima SK Bupati dengan nota bene dibebankan oleh sekolah, menurut Muttakun itu sesuatu hal yang diluar dari pada prosedur.

“Ketika itu benar ada justru SKPD dipakai dana BOS saya melihat itu sesuatu hal yang tidak benar, wajib kita luruskan dan saya belum memiliki nama-nama data itu, jika ada teman-taman seperti itu datang ke kami,” tandasnya. [NURIS]