Diduga Bermasalah Mengelola PKBM, Anggota DPRD Kabupaten Bima Dilaporkan ke Polisi

Iklan Semua Halaman

.

Diduga Bermasalah Mengelola PKBM, Anggota DPRD Kabupaten Bima Dilaporkan ke Polisi

Kamis, 07 November 2019
Kasat Reskrim Polres Bima Kota, IPTU Hilmi Manossoh Prayugo S.I.K. Foto Ist.


Bima, Berita11.com— Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bima, berinisial BY dilaporkan ke polisi atas dugaan penyelewenangan anggaran negara pada pengelolaan program Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) miliknya.

Kasat Reskrim Polres Bima Kota, IPTU Hilmi Manossoh Prayugo SIK, mengatakan, pihaknya menerima lebih dari satu pelapor berkaitan pengelolaan PKBM Karoko Mas sekaligus pemilik yayasan Al- Madinah, BY.

Dalam laporan itu, duta Partai Gerindra itu diduga menyimpang dan menyelewengkan dana PKBM senilai Rp1,08 milyar pada tahun anggaran 2018-2019 yang bersumber dari bantuan ABPN.

Beberapa program diduga terindikasi penyimpang, berdasarkan hasil investigasi pelapor di antaranya dugaan manipulasi data (fiktif) warga belajar Paket B dan Paket C di PKBM tersebut. untuk memuluskan pengusulan program, diduga melakukan pencaplokan bengkel-bengkel yang bukan binaan PKBM, sehingga diduga merugikan keuangan negara.

Beberapa program lainnya yang diduga bermasalah seperti Bantuan Operasional Pendidikan (BOP) yang dianggarkan, tidak digunakan sesuai dengan aturan dan mekanisme yang berlaku. Selain itu, gedung yang dibangun menggunakan uang negara tidak digunakan dan dimanfaatkan.

“Lebih dari satu pelapor telah kami terima laporannya. Untuk identitas pelapor masih kami rahasiakan demi lancarnya proses perkara pidana yang saat ini kami tangani,” kata IPTU Hilmi kepada sejumlah awak media di Polres Bima Kota, Kamis (7/11/2019) siang.

Diakui Hilmi, dalam proses penyelidikan kasus dugaan penyimpangan dalam pengelolaan PKBM  tersebut, polisi telah memanggil sejumlah saksi. “Telah dilakukan pemeriksaan oleh penyidik Tipikor setelah menerima laporan beberapa pekan lalu,” katanya.

Dikatakanya, sebagai bentuk keseriusan menuntaskan kasus korupsi, Polres Bima Kota hingga kini mengebut pemeriksaan dan pengumpulkan keterangan saksi.

“Lantaran kasus ini baru dilaporkan, maka progres ke depannya kita akan memanggil beberapa saksi lain yang tentu mengetahui tentang PKBM ini. Rencananya tim penyidik Tipikor akan terjun langsung ke lokasi,” katanya.

Hilmi menegaskan, tidak ada diksriminasi dalam penanganan kasus dugaan korupsi. Sekalipun diduga melibatkan pejabat negara. “Jika benar ada unsur tindak pidana korupsi yang merugikan keuangan negara berdasarkan laporan pelapor, maka  kami tak segan menyeret pelaku meski itu seorang anggota dewan,” katanya.

Ditambahkannya, pihaknya masih terus berkoordinasi dengan pelapor untuk mengungkap kasus tersebut. “Belum bisa dipastikan kapan ini tuntas. Jika proses kasus ini sudah dalam tahap penyidikan, maka bisa dipastikan prosesnya tak akan lama,” ujarnya.

“Tergantung keterangan saksi. Jika semua saksi koorperatif, maka dipastikan kasus ini akan cepat selesai,” tandasnya.  

Sementara itu, anggota DPRD Kabupaten Bima berinisial BY menyatakan, dirinya tak gentar menghadapi proses hukum. Dia membantah jika dirinya telah menyelewengkan anggaran PKBM , sebagaimana dilaporkan ke Polres Bima Kota.

“Semua laporan yang dituduhkan itu tidak benar dan siapapun pelapornya saya akan tuntut balik atas pencemaran nama baik,” tandasnya. [AD]