Dinilai Bermasalah, Komisi III DPRD KSB Sidak di Crusher Plant PT BRL

Iklan Semua Halaman

.

Dinilai Bermasalah, Komisi III DPRD KSB Sidak di Crusher Plant PT BRL

Kamis, 07 November 2019
Suasana saat Anggota Komisi III DPRD Kabupaten Sumbawa Barat Melaksanakan Inspeksi Mendadak di Crusher Plant PT Bunga Raya Lestari di Bukit Tobang Desa Seteluk Kecamatan Seteluk KSB, Rabu (6/11/2019) Siang. Foto AWN/ Berita11.com.

Seteluk KSB, Berita11.com-- Anggota Komisi III DPRD Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) melakukan inspeksi mendadak (Sidak) di stone crusher dan aspal mixing plant (AMP) PT Bunga Raya Lestari (BRL) yang terletak di Bukit Tobang Desa Seteluk Kecamtan Seteluk KSB, Rabu (06/11/2019) siang.

Inspeksi mendadak itu dilakukan karena PT BRL dinilai bermasalah selama beroperasi. Kehadiran perusahaan itu, di samping berdampak buruk bagi warga tani, juga berkaitan masalah dana CSR yang wajib hukumnya dikeluarkan sebgaimana ditetapkan dalam UU PT pasal 47 ayat 1.

Tak hanya itu, para pekerja perusahaan tersebut, bertahun-tahun diduga dipekerjakan tanpa kontrak kerja dan tanpa ada jaminan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) serta hak-hal lain.

Pantauan Berita11.com, para wakil rakyat saat meninjau lokasi kegiatan proyek, terlihat dengan jelas bahwa pihak perusahaan hanya menyediakan standar keselamatan (safety work) berupa masker, sementara kelengkapan lain seperti helm dan rompi dan lain-lain tidak ada. Demikian juga dengan para pekerja di lokasi proyek hanya dibekali masker.

Ketua Komisi III DPRD KSB, Muhammad Saleh SE saat di lokasi perusahaan itu kepada Berita11.com mengatakan, mesalah dampak lingkungan hidup (AMDAL) tambang batu dan AMP milik PT BRL itu menurutnya masih perlu ada perbaikan dan dilakukan cek bersama dinas terkait.

"Untuk saat ini persoalan AMDAL masih perlu dilakukan perbaikan. Ditakutkan saat musim hujan datang, sisa limbah ini akan mencemari sungai bercampur limbah yang dibuang perusahaan. Kita juga akan melakukan pengecekan kembali bersama DLH (Dinas Lingkungan Hidup) terkait persoalan AMDAL ini," ungkap Ketua Komisi III DPRD KSB.

Ia menyebutkan, selain persoalan AMDAL, pihaknya sudah membicarakan dengan perwakilan perusahaan untuk menyelesaikan kejelasan kontrak kerja para pekerja. Baik untuk pekerja tetap, ataupun pekerja tidak tetap.

"Terkait persolaan itu telah kami bicarakan juga, termasuk jaminan K3 seperti BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial) termasuk soal keterlambatan gaji karyawan diharapkan tidak terjadi lagi," terang Ketua Komisi III.

Duta PDI Perjuangan ini, juga  menegaskan, perusahaan tersebut harus memenuhi dan wajib mengeluarkan dana Corporate Social Responsibility (CSR) kepada masyarakat sebagai jaminan sosial dan lingkungan.


Tatap Muka Anggota Komisi III DPRD KSB dengan Pihak Perusahaan.

"CSR sudah diatur dalam undang-undang, termasuk memberikan konpensasi kepada warga tani yang terkena dampak. Ini bentuk bagian dari program CSR dari perusahaan untuk kesejahteraan masyarakat sekitar tambang," tegas M. Saleh.

Ketua Komisi III didampingi Wakil Ketua Sudarli S.Pd dan salah satu anggota Komisi III Drs. Syafruddin M.Si ini kembali menegaskan, pihaknya bakal melakukan evaluasi kembali pada tahap selanjutnya.

"DPRD akan melakukan evaluasi dengan Sidak ke dua terhadap perusahaan PT BRL," tegasnya.

Sementara itu, pada kesempatan yang sama, kepala proyek PT BRL, Syaiful Ulum menjelaskan, perusahaan sudah memiliki dokumen AMDAL dan pengoperasian sesuai standar.

Adapun berkaitan dana CSR, perusahaan sering membantu masyarakat. Misalnya, memberikan material untuk pembangunan masjid, dukungan untuk pemilihan lurah, pemilihan Kades, kegiatan sepak bola dan Pramuka. “Bahkan banyak proposal warga banyak masuk ke perusahaan,” jelasnya.

Dikatakannya, untuk warga tani yang terkena dampak diminta membuat proposal kelompok usaha tani. “Berikan ke perusahaan dan akan diselesaikan. Terkait hak tenaga kerja seperti kontrak kerja, memang kita tidak buat. Hanya saja gaji sesuai standar UMP,” katanya.

Berkaitan jaminan K3 pekerja, pihaknya pernah menyediakan kelengkapan kerja seperti baju, masker dan sepatu tapi. Namun kelengkapan itu hanya dipakai sehari. “Hanya dipakai sehari, lalu hilang. Kalau BPJS Kesehatan memang tidak ada,” katanya.


Syaiful Ulum mengisyaratkan, teguran Ketua Komisi III DPRD KSB,  akan dibicarakan dengan pihak manajemen PT BRL untuk menyelesaikan persoalan tersebut. [AWN]