Eksekutif LMND Desak Pembentukan Jamkesrata dan Atensi Persoalan Pertanian

Iklan Semua Halaman

.

Eksekutif LMND Desak Pembentukan Jamkesrata dan Atensi Persoalan Pertanian

Selasa, 26 November 2019
Suasana Aksi Eksekutif LMND Kabupaten Bima di Ruas Jalan Negara di Depan Kampus STKIP Taman Siswa Bima, Senin (25/11/2019).

Bima, Berita11.com— Eksektuf Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi/ LMND (National Student League for Democracy) Kabupaten Bima kembali menggelar aksi unjuk rasa di Jalan Negara Lintas Sumbawa, depan kampus STKIP Taman Siswa Bima, Senin (25/11/2019) pagi. Massa mendesak pembentukan jaminan kesehatan rakyat semesta (Jamkesrata) dan atensi terhadap persoalan pertanian.

Selain isu Jamkesrata, 30 mahasiswa yang dikoordinir oleh Taufik menyampaikan tuntuntan aksi, mendesak pemerintah mewujudkan industrialisasi nasional yang akan menopang sektor pertanian nasional, mendesak pendidikan gratis, ilmiah dan demokratis.

Massa Ek-LMND Kabupaten Bima juga mendesak pembentukan Dewan Rakyat Papua, meminta penghentian tindakan represif ala militer dan tindakan rasisme terhadap rakyat Papua,  transparansi alokasi dana bagi hasil cukai tembakau Rp9.739.299 berdasarkan PMK Nomor 12/PMK 07/2019, mendesak pembangunan  Badan Usaha Milik Tani (BUMT) di bawah kontrol tani, dan mendesak penghentian penjualan pupuk bersubsidi melebihi harga eceran tertinggi (HET), mendesak penghetian penjualan secara paket, meminta agar aparat dan pemerintah menyeret serta mengadili para pengecer nakal.

“Pancasila sebagai falsafah sekaligus idiologi bangsa Indonesia tidak penah dipraktikan dalam mejalankan sistem ketatanegaraan. Bahkan pancasila hanya dijadikan sebagai simbol atau pelengkap dokumen negara yang kemudian dikalahkan oleh watak pemangku jabatan yang bersifat mementingkan kepentingan individu atau kelompok,” kata Taufik dalam orasinya.

Dikatakannya, bangsa Indonesia dan rakyat perlu memenangkan kembali nilai-nilai luhur pancasila yang sudah mulai luntur dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

“Perbincangan tentang jaminan sosial, terutama BPJS Kesehatan semakin menyita pernatian publik setelah pemerintah menaikan iuran sebesar 100 persen lewat Perpres Nomor 75 Tahun 2019. JKN kelas 1 awalnya biaya pembayaran sebesar Rp80 ribu, saat ini sebesar Rp160 ribu, JKN kelas 2 sebesar Rp51 ribu jadi Rp110 ribu, JKN Mandiri kelas 3 sebesar Rp25 ribu, kini jadi Rp42 ribu. Ini membuktikan bahwa negara telah melepaskan tanggung jawabnya di sektor kesehatan Indonesia,” katanya.


Taufik dan sejumlah aktivis LMND lainnya mendesak pemerintah segera mengevaluasi sistem audit BPJS. “Kemudian harus mewujudkan jaminan pemerintah kesehatan rakyat semesta (JAMKESRATA) yang sesuai dengan amanat pancasila dan konstitusi negara,” katanya.

Akibat aksi mahasiswa, lalu lintas di jalan negara sekitar kampus STKIP Taman Siswa Bima sempat terganggu. Dalam aksinya, mahasiswa juga menghentikan laju mobil tangki milik Pertamina. Aksi mahasiswa berakhir siang hari. [AD]