Komentar |
| Suasana Aksi Eksekutif LMND Kabupaten Bima di Ruas Jalan Negara di Depan Kampus STKIP Taman Siswa Bima, Senin (25/11/2019). |
Bima,
Berita11.com— Eksektuf Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi/ LMND (National
Student League for Democracy) Kabupaten Bima kembali menggelar aksi unjuk rasa
di Jalan Negara Lintas Sumbawa, depan kampus STKIP Taman Siswa Bima, Senin
(25/11/2019) pagi. Massa mendesak pembentukan jaminan kesehatan rakyat semesta
(Jamkesrata) dan atensi terhadap persoalan pertanian.
Selain isu
Jamkesrata, 30 mahasiswa yang dikoordinir oleh Taufik menyampaikan tuntuntan
aksi, mendesak pemerintah mewujudkan industrialisasi nasional yang akan
menopang sektor pertanian nasional, mendesak pendidikan gratis, ilmiah dan
demokratis.
Massa Ek-LMND
Kabupaten Bima juga mendesak pembentukan Dewan Rakyat Papua, meminta
penghentian tindakan represif ala militer dan tindakan rasisme terhadap rakyat
Papua, transparansi alokasi dana bagi
hasil cukai tembakau Rp9.739.299 berdasarkan PMK Nomor 12/PMK 07/2019, mendesak
pembangunan Badan Usaha Milik Tani (BUMT)
di bawah kontrol tani, dan mendesak penghentian penjualan pupuk bersubsidi
melebihi harga eceran tertinggi (HET), mendesak penghetian penjualan secara
paket, meminta agar aparat dan pemerintah menyeret serta mengadili para pengecer
nakal.
“Pancasila
sebagai falsafah sekaligus idiologi bangsa Indonesia tidak penah dipraktikan
dalam mejalankan sistem ketatanegaraan. Bahkan pancasila hanya dijadikan
sebagai simbol atau pelengkap dokumen negara yang kemudian dikalahkan oleh
watak pemangku jabatan yang bersifat mementingkan kepentingan individu atau
kelompok,” kata Taufik dalam orasinya.
Dikatakannya,
bangsa Indonesia dan rakyat perlu memenangkan kembali nilai-nilai luhur
pancasila yang sudah mulai luntur dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
“Perbincangan
tentang jaminan sosial, terutama BPJS Kesehatan semakin menyita pernatian publik
setelah pemerintah menaikan iuran sebesar 100 persen lewat Perpres Nomor 75 Tahun
2019. JKN kelas 1 awalnya biaya pembayaran sebesar Rp80 ribu, saat ini sebesar Rp160
ribu, JKN kelas 2 sebesar Rp51 ribu jadi Rp110 ribu, JKN Mandiri kelas 3
sebesar Rp25 ribu, kini jadi Rp42 ribu. Ini membuktikan bahwa negara telah
melepaskan tanggung jawabnya di sektor kesehatan Indonesia,” katanya.
Taufik dan sejumlah aktivis LMND lainnya mendesak pemerintah segera mengevaluasi sistem audit BPJS.
“Kemudian harus mewujudkan jaminan pemerintah kesehatan rakyat semesta
(JAMKESRATA) yang sesuai dengan amanat pancasila dan konstitusi negara,”
katanya.
Akibat aksi
mahasiswa, lalu lintas di jalan negara sekitar kampus STKIP Taman Siswa Bima
sempat terganggu. Dalam aksinya, mahasiswa juga menghentikan laju mobil tangki
milik Pertamina. Aksi mahasiswa berakhir siang hari. [AD]