Kadisnakertrans Provinsi NTB: PT BRL Wajib Buat Kontrak Kerja dengan Para Pekerja

Iklan Semua Halaman

.

Kadisnakertrans Provinsi NTB: PT BRL Wajib Buat Kontrak Kerja dengan Para Pekerja

Rabu, 06 November 2019
Kadisnakertrans Provinsi NTB Dr. H. Agus Patria, SH, MH.


Seteluk KSB, Berita11.com-- Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi (Kadisnakertrans) Provinsi NTB Dr. H. Agus Patria, SH,MH mengatakan, PT Bunga Raya Lestari (PT BRL) yang beroperasi di Bukit Tobang Desa Seteluk, Kecamatan Seteluk Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) wajib membuat kontrak kerja dengan para pekerja baik yang berstatus tetap maupun pekerja tidak tetap.

"Ada dua jenis pekerja, pekerja dengan waktu tertentu dan pekerja dalam waktu tidak tentu, dalam bahasa sehari harinya pegawai tetap dan pegawai tidak tetap. Perusahaan harus membuat kontrak kerja karena itu menyangkut hak hak pekerja,” jelas Kadisnakertrans pada Berita11.com saat dihubungi via telpon WhatsApp, Selasa (5/11/2019) malam.

Menurut Agus Patria, para pekerja harus mendapatkan kontrak kerja termasuk jaminan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 27 ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan secara tegas bahwa tiap-tiap warga Negara berhak atas pekerjaan yang layak bagi kemanusiaan.

Demikian pula dalam Pasal 28 D ayat (2) UUD 1945 yang menyebutkan bahwa setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja.

“Kalaupun itu tidak dibuat, mereka (PT BRL, red) harus membayar sesuai Upah Minimum Provinsi (UMP) atau upah minimum kabupaten/kota (UMK) yang ditetapkan provinsi atau kabupaten dan hak hak pekerja yang lainnya harus dipenuhi oleh pihak yang bersangkutan (perusahaan, red),” terang dia.

Agus Patria menyarankan untuk penyelesaian persoalan tenaga kerja, pekerja bisa mengadu ke Disnakertrans kabupaten untuk dilakukan mediasi. Apabila nanti tidak ada penyelesaian, kata dia, pekerja bisa mengadu ke Disnakertrans Provinsi NTB dengan melampirkan bukti bukti.

“Nanti kita tanya ke Disnakertrans kabupaten, apa yang menjadi persoalan sehingga tidak terselesaikan persoalan itu," katanya.

Disinggung masalah Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) atau dana Corporate Social Responsibility (CSR) sebagaimana telah diatur dalam Pasal 74 UU PT dan penjelasan. Pengaturan itu berlaku untuk perseroan berdasarkan pasal 1 angka 1.

Menjawab masalah tersebut, Agus menegaskan, sudah menjadi tanggung jawab pihak perusahaan untuk memberikan dana CSR kepada masyarakat dalam rangka membantu mensejahterahkan masyarakat.

“Jika tidak diberikan, maka bisa dilaporkan ke Bupati langsung, bukan ke Disnaker kabupaten,” tegasnya. [AWN]