Kasus PKBM Oknum Dewan terus Diproses, Polisi Kirim Panggilan kepada 25 Saksi

Iklan Semua Halaman

.

Kasus PKBM Oknum Dewan terus Diproses, Polisi Kirim Panggilan kepada 25 Saksi

Minggu, 10 November 2019
Kasat Reskrim Polres Bima Kota, IPTU Hilmi Manossoh Prayugo, S.I.K. 

Bima,Berita11.com— Aparat kepolisian tampaknya akan terus menggenjot proses kasus dugaan penyelewengan anggaran program Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) dan Yayasan Al-Madinah oleh oknum anggota DPRD Kabupaten Bima berinisial BO. Polisi telah mengirim surat panggilan terhadap 25 saksi berkaitan kasus tersebut.

Kepala Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Resor Bima Kota, IPTU Hilmi Manossoh Prayugo, S.I.K mengatakan, saksi yang dipanggil merupakan Warga Belajar (WB) PKBM Karoko Mas. Para saksi akan diperiksa berkaitan kegiatan belajar mereka di PKBM tersebut.

Rencananya, pihak kepolisian akan langsung mendatangi dan memeriksa WB PKBM Karoko Mas di Kecamatan Wera pekan mendatang. Aparat kepolisian masih menyusun teknis lokasi pemeriksaan 25 saksi itu.

Baca juga:

“Untuk pemeriksaan saksi, kita masih mencari cara teknis, apakah di kantor Polsek Wera atau memang kita datangi rumahnya masing masing,” Hilmi, Jumat (8/11/2019).

Ia menjelaskan,  pemanggilan dan pemeriksanaan 25 saksi itu, merupakan bentuk keseriusan aparat kepolisian dalam menuntaskan kasus korupsi di wilayah hukum Polres Bima Kota.

Dikatakannya, saksi lain yang berkompeten berkaitan dugaan kasus dugaan penyimpangan dan penyelewengan anggaran PKBM tahun 2018 dan 2019 senilai Rp1,080 miliar tersebut mangkir dari panggilan penyidik. Lima saksi yang mangkir merupakan tenaga pengajar, tutor dan pejabat setingkat kepala bidang di Dinas Dikbudpora Kabupaten Bima.

Kendati lima saksi, termasuk di antaranya Kabid Dikbudpora Kabupaten Bima mangkir dari panggilan, pekan lalu polisi sudah memeriksa dan memperoleh keterangan kuat dari Kepala Seksi PAUD Dikbudpora, H Jaharuddin.

“Lima tutor dan kepala Bidang yang mengetahui PKBM yang dimaksud, kita sudah layangkan surat panggilan sebanyak dua kali. Namun hingga detik ini mereka belum hadir untuk memberikan keterangan,” ujar IPTU Hilmi.

IPTU Hilmi mengungkapkan, saat diperiksa penyidik, pejabat Dinas Dikbudpora Kabupaten Bima, H Jaharuddin koorperatif menyampaikan keterangan berkaitan tanggung jawab dan pengetahuannya berkaitan dugaan penyimpangan dan penyelewengan anggaran lebih dari Rp1 miliar di PKBM Karoko Mas.

Kasus dugaan penyimpangan anggaran PKBM Karoko Mas milik anggota dewan, BO,  dilaporkan lebih dari satu pelapor di Polres Bima Kota pada Oktober 2019 lalu. Kasus tersebut terus digenjot oleh aparat kepolisian.

Sebelumnya, menanggapi kasus yang dilaporkan tersebut, BO menanggapi santai. Ia menyatakan tidak takut menghadapi proses hukum. [AD]