PA Bima Siapkan Aplikasi, Daftar Cerai kini Rp200 Ribu

Iklan Semua Halaman

.

PA Bima Siapkan Aplikasi, Daftar Cerai kini Rp200 Ribu

Kamis, 28 November 2019
Panitera Hukum Pengadilan Agama Bima, Arufuddin Yanto. Foto US/ Berita11.com.

Bima, Berita11.com— Pelanyanan sejumlah instansi kini disesuaikan perkembangan zaman atau teknologi informasi (IT). Pengadilan Agama (PA) Bima menyiapkan aplikasi khusus untuk memangkas alur birokrasi dengan menyiapkan 9 aplikasi, salah satunya menekan biaya perkara cerai, yang  kini hanya Rp200 ribu dibandingkan sebelumnya hingga Rp400 ribu.

Panitera Muda Hukum PA Bima, Arifudin Yanto menyebutkan, 9 aplikasi yang digunakan PA setempat merupakan program Mahkamah Agung (MA) dan digunakan seluruh Indonesia. Tujuannya untuk memudahkan pelayanan. Masyarakat yang hendak mendaftarkan perkara tidak mesti mendatangi PA, namun cukup mendaftarkan di rumah. Demikian juga untuk mendapatkan perkembangan atau pemberitahuan (notifikasi) perkara yang ditangani.

“Pertama notifikasi perkara, sejak pertama masuk perkara. Bisa minta nomor HP dan KTP. Setelah itu, akan masuk notifikasi perkara. Kemudian informasi perkara, setelah tahu hari sidang, tngggal dia SMS, mau tanya perkara apakah sudah diputus, apakah sudah keluar akta cerai baik tergugat dan penggunggat, tidak perlu antri sidang di PA,” kata Arifuddin di PA Bima, Rabu (27/11/2019).

Dikatakannya dengan 9 aplikasi, tergugat dan penggugat bisa memilih dan menyesuaikan waktunya. Misalnya memilih waktu sidang pagi hari, siang maupun sore. Untuk proses banding juga dapat dilakukan secara elektronik melalui pendaftaran online (ekor). Selanjutnya putusan sidang akan diprint out oleh petugas PA. Hanya saja untuk layanan tersebut, saksi tetap harus hadir ke PA karena akan mengikuti proses pengambilan sumpah.

“Semboyang kita pakai online biaya ringan. Kalau pakai ekor biaya dalam kota cuma Rp200 ribu. Kalau dulu 400 ribu, tinggal dikurangi biaya panggilan. Nggak ada ditarik,” katanya.

Arifuddin menjelaskan, 9 aplikasi mulai aktif 25 November 2019 setelah hadirnya Dirjend MA yang merupakan putra Sape Kabupaten Bima. “Kita mulai efektif tanggal 25. Nomor T yang belum ada. Kalau yang pakai aplikasi ekor Bima ada 60 perkara,” katanya. [AD/US]