Sorot Penguasaan Lahan oleh Pemerintah Daerah, Aktivis Perempuan ini Bersitegang dengan Aparat

Iklan Semua Halaman

.

Sorot Penguasaan Lahan oleh Pemerintah Daerah, Aktivis Perempuan ini Bersitegang dengan Aparat

Kamis, 14 November 2019
Aktivis Badai NTB saat Menggelar Orasi di Depan Kantor Bupati Bima. Foto AD/ Berita11.com.

Bima, Berita11.com— Sejumlah aktivis perempuan menamakan diri Badai NTB Gerakan Perempuan Bima Menuntut Reforma Agraria Menuju Revolusi Pertanian yang dipimpin Uswatun Hasanah, menggelar aksi di depan kantor Bupati Bima di Godo Dadibou Kecamatan Woha Kabupaten Bima, Kamis (14/11/2019) pagi.

Massa menyorot sejumlah isu, termasuk di antaranya berkaitan Hak Pengusahaan Hutan (HPH). Massa bersitegang dengan sejumlah aparat ketika hendak menutup ruas jalan di depan kantor Bupati Bima dengan keranda buatan.

Dalam aksinya, sejumlah aktivisi perempuan ini menyampaikan beberapa poin tuntutan, di antaranya  mendesak Pemerintah Kabupaten Bima segera mengembalikan lahan tanah rakyat 13.000 hektar yang dikuasai dari setiap pemerintah desa, sebagaimana Undang-Undang Nomor 6 Tahun2014 Tentang Desa, PP No 43 tahun 2014, Perpres Nomor 86 Tahun 2018.

Selain itu, mendesak HPH yang dikuasai PT Qoinesia, mendesak pemerintah daerah dan legislatif  membentuk panitia khusus (Pansus) terkait sarana produksi dan hasil produksi pertanian, antara lain harga pembelian pemerintah (HPP) bawang merah, pengontrolan harga dan kualitas obat dengan membangun laboratorium uji keaslian obat pertanian.
Poin lain yang disampaikan, mendesak pemerintah menata bisnis garam dengan menyertakan modal pemerintah, dengan memasukannya dalam Kebijakan Umum Anggaran-Platfon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS).

“Petani memiliki posisi yang sangat strategis dalam pemenuhan pangan masyarakat Indonesia, sehingga peningkatan komoditas pertanian amat perlu dilakukan. Konflik agraria dan sengketa tanah menjadi salah satu gesekan yang mengganggu efektivitas kehidupan pertanian,” teriak Uswatun saat menggelar orasi.

Ia mengatakan ada dua pemicu konflik agraria. Pertama, kurang tepatnya hukum dan kebijakan pengatur masalah agraria berkaitan pandangan atas tanah, status tanah, kepemilikan, hak-hak atas tanah, maupun metode untuk memperoleh hak-hak atas tanah. Kedua, terlambatnya dan ketidakadilan dalam proses penyelesaian sengketa tanah, yang akhirnya berujung pada konflik.

“Akibatnya, banyak petani yang kehilangan mata pencaharian dan akhirnya menjadi pengangguran. Pengangguran menyebabkan bertambahnya penduduk miskin di daerah terpencil seperti pedesaan yang sebagian besar adalah petani dan nelayan,” katanya.
Menurutnya, reforma agraria hadir untuk meminimalisasi ketimpangan penguasaan dan pemilikan tanah, yang sejatinya memberikan harapan baru untuk perubahan dan pemerataan sosial ekonomi masyarakat secara menyeluruh.

Dikatakannya, Kabupaten Bima memiliki luas wilayah 437.465 Ha atau 4.394,38 Km didominasi oleh hunian masyarakat petani. Dari ratusan ribu luas wilayah itu, 13.000 hektar tanah rakyat dikuasai Pemerintah kabupaten Bima. Pada awalnya pernah dilakukan proses pelelangan kepada masyarakat petani atas tanah yang dikuasai.

“Ini merupakan sebuah sengketa agraria yang tidak pernah berujung jika Pemerintah Kabupaten Bima tidak menyerahkan tanah rakyat kepada masing-masing pemerintah desa demi terwujudnya kesejahteraan umum,” katanya.

Ia juga mengatakan, mayoritas masyarakat Kabupaten Bima adalah penduduk yang berjibaku pada sektor pertanian. Jumlah itu sangat besar diukur dari jumlah penduduk dan jenis pekerjannya.

“Kita semua sebagai penduduk yang berasal dari tanah Bima, tentu tidak habis berpikir di tengah potensi penduduk yang berprofesi di bidang pertanian. Pemerintah daerah kabupaten Bima seakan buta dengan data dan fakta di lapangan bahwa pertanian adalah ujung tombakmundurnya perekonomian dan kesejahteraan rakyat,” katanya.

Sektor pertanian adalah sektor maju yang selalu diperbincangkan, karena menjadi sumber mata pencaharian masyarakat Bima.

“Dalam hal ini kita belum melihat pemerintah Kabupaten Bima berperan aktif dalam membangun sektor pertanian dan sektor pertanian hanya sebuah hiasan pajangan visi dan misi pembangunan daerah. Tentu dalam hal ini sektor pertanian bukanlah hal yang utama dalam sentuhan serius apa dan kemana arah serta sasaran final pembangunan sektor pertanian,” katanya.

Persoalan komoditi sektor pertanian dianggap masalah serius. Hal itu terjadi pada komoditi bawang merah dan garam. Petani bawang merah dan petani garam saat ini seakan kehilangan induk, sebagai kekuatan yang melayani dalam memberikan sebuah capaian maksimal kesejahteraan.

“Terkait dengan keluhan masyarakat petani bawang merah yang menyangkut ketidakseimbangan antara biaya produksi dengan pendapatan.Ini merupakan masalah yang serius yang harus ditanggapi dengan cepat oleh pemerintah daerah Kabupaten Bima. Di sisi lain, garam merupakan komoditi penting yang harus diperhatikan oleh pemerintah, sebab daerah Bima adalah daerah produksi garam terbesar,” kata Uswatun.

Setelah menyampaikan orasi, massa berupaya menutup ruas jalan di depan kantor Bupati Bima menggunakan keranda mayat. Spontan hal tersebut dicegah sejumlah aparat kepolisian, sehingga memicu ketegangan dan “adu mulut” antara pihak kepolisian dengan massa.

Setelah sempat dicegah, massa menutup ruas jalan karena tidak ada perwakilan Pemkab Bima yang menemui mereka.

Sekira pukul 11.40 Wita, Asisten II Setda Kabupaten Bima, Ir H Nurdin menemui massa dan menyampaikan sejumlah penjelasan.

“Terkait tuntutan soal HPH, itu sudah ada peraturan Kementrian di pusat. Terkait HPP pemerintah pusat, baru satu HPP yang ditetapkan di Indonesa yaitu HPP gabah, sedangkan HPP bawang merah belum ada penetapannya dari pusat,” kata Nurdin. 

Dijelaskannya, tekait harga garam, pemerintah daerah sudah berkordiansi dengan semua pihak yang akan menetukan harga garam. “Agar harga garam layak dibeli oleh masyarakat luas. Terus tekait penetapan harga obat-obatan sudah diatur oleh kementrian pusat dan tidak ada subsidi obat-obatan,” katanya.


Adapun berkaitan pupuk, pemerintah daerah tidak menaikan harga pupuk bersubsidi. Karena ada kenaikan oleh peyedia pupuk. “Agak lambat sehingga kenaikan harga pukup terjadi. Terkait HPH pemerintah daerah sudah tidak ada lagi wewenang, karena HPH  sudah diambil alih Kewenangan oleh Pemerintah Pusat,” katanya.

Mantan Kadis Pertanian Kabupaten Bima ini, mengisyaratkan, semua aspirasi yang disampai aktivis perempuan akan ditindaklanjuti dan disampaikan ke Bupati Bima.

Puas mendengar penjelasan tersebut, massa membubarkan diri dengan tertib. [RD/AD]