Tolak Tambang Pasir Besi dan Sorot Penahanan Mahasiswa, Massa Demo Pemkab Bima

Iklan Semua Halaman

.

Tolak Tambang Pasir Besi dan Sorot Penahanan Mahasiswa, Massa Demo Pemkab Bima

Kamis, 21 November 2019
Suasana Aksi Mahasiswa Mendesak Penghentian Aktivitas Tambang Pasir Besi dan Pembebasan Tiga Mahasiswa yang Ditahan. Foto  FD/ Berita11.com.

Bima, Berita11.com— Puluhan orang yang tergabung dalam Ksatria Muda Indonesia (KMI) menggelar aksi unjuk rasa di depan kantor Bupati Bima, Rabu (20/11/2019). Massa mendesak Pemkab Bima membebaskan tiga mahasiswa yang ditahan dan meminta agar pemerintah mengeluarkan rekomendasi penghentian aktivitas tambang pasir besi di KecamatanWera.

Aksi mahasiswa berakhir ricuh. Massa melempar sejumlah aparat Satuan Polisi Pamong Praja yang berjaga di depan kantor Bupati Bima. Massa menilai bahwa penahanan tiga mahasiswa yang sebelumnya menyuarakan penolakan tambang sebagai bentuk kriminalitas.

Koordinator aksi, Asmudianto mengultimatum Pemkab Bima agar membebaskan tiga mahasiswa dalam waktu 1x24 jam.

“Beberapa problem-problem yang sangat krusial terjadi di Kabupaten Bima ini, di antaranya adalah keberadaan tambang pasir besi di Kecamatan Wera Kabupaten Bima yang dikelola oleh PT Jagat Mahesa Karya (IMK) menimbulkan dampak yang sangat buruk bagi masyarakat dan lingkungan di kecamatan Wera,” katanya.

Dikatakannya, aktivitas penambangan merusak infrastruktur sepanjang bibir Pantai Wera hingga Ambalawi. Karena pengikisan tanah oleh air laut yang semakin hari, semakin menaiki daratan. Karena terkurasnya pasir yang disedot oleh mesin penambang dari dasar laut Wera.

“Ampas pasir besi yang disedot dari dasar laut tersebut seharusnya digunakan untuk menimbun lubang-lubang bekas penyedotan, namun PT MK justru memperjual-belikan kepada masyarakat dan tidak menutup kembali lubang tersebut. Imbasnya merusak lingkungan sepanjang bibir pantai serta dapat berakibat fatal terjadinya erupsi yang sangat besar yang menimpa tanah air Kecamatan Wera dan Bima pada umumnya,” katanya.


Asmudianto menilai, erupsi Gunung Api Sangiang terjadi karena aktivitas penambangan pasir besi. Untuk itu, ia mendesak agar aktivitas pasir besi dihentikan.

Sebelumnya, Bupati Bima melalui Kepala Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol Sekretariat Daerah Kabupaten Bima, M Chandra Kusuma AP menegaskan, pada prinsipnya pemerintah tidak anti terhadap aksi dan kritikan. Apalagi berkaitan isu lingkungan. Akan tetapi diharapkan dilakukan sesuai mekanisme dan tidak merusak fasilitas negara yang dibeli dari anggaran negara.

Menurutnya, penahanan terhadap tiga mahasiswa itu karena berkaitan keterlibatan pada perusakan fasilitas. [MR/FD]