Komentar |
| Aksi Massa di Depan Kantor Bupati Bima, Senin (2/12/2019). Massa Menyorot Proses Seleksi Calon Perangkat Desa Tolouwi dan Meminta Seleksi Ulang. |
Bima, Berita11.com— Massa yang menamakan diri Gerakan Masyarakat, Pemuda, dan Mahasiswa Peduli Desa Tolouwi (GMPMPDT) menggelar aksi unjuk rasa di depan kantor Bupati Bima, Jalan Lintas Sumbawa, Godo Dadibu Woha Kabupaten Bima, Senin (2/12/2019). Massa menyorot dugaan kecurangan pada proses seleksi perangkat desa di Tolouwi.
Massa
GMPMPDT dikoordinir Hamzah mengusung sejumlah isu yang intinya menyorot
pelaksanaan seleksi perangkat desa yang dianggap sarat kecurangan. Pada hari
yang sama, di lokasi yang berbeda di depan kantor Desa Tolouwi Kecamatan Monta
Kabupaten Bima, berlangsung aksi unjuk rasa Aliansi Masyarakat Peduli Desa
Tolouwi Kecamatan Monta Kabupaten Bima, yang dikoordinir Subagio, mendesak
pelantikan perangkat desa yang lolos seleksi.
Dalam
aksinya di depan kantor Bupati Bima, Hamzah mendesak pemerintah daerah segera melaksanakan
seleksi ulang perangkat Desa Tolouwi. Selain itu, meminta Bupati Bima mencopot
kepala DPMDes serta oknum yang terlibat dalam seleksi perangkat desa. Massa juga
mendesak agar jabatan Kades Tolouwi dicopot.
“Berbagai
persoalan indikasi korupsi kolusi dan nepotisme, kemudian turut menjadi satu
warna yang sangat berbahaya bagi kelangsungan hidup pemerintahan daerah dan
rakyat di Kabupaten Bima,” teriak Hamzah.
Menurutnya,
proses penjaringan perangkat Desa Tolouwi pada 30 Oktober 2019 lalu berlangsung
buruk. “Hal ini yang menjadi titik fokus, diduga kuat adanya indikasi kolusi
dan nepotisme,” katanya.
Setelah
menggelar orasi puluhan menit, perwakilan massa diterima Asisten II Setda
Kabupaten Bima, Ir H Nurdin.
Nurdin
mengatakan, pihaknya sudah melaksankan rapat dengan instansi berkaitan dan mengundang
perangkap desa dan Kepala Desa Tolouwi membahas masalah seleksi perangkap Desa
Tolouwi. “Karena Sekda belum mau melantik, karena tes perangkat Desa Tolouwi,
diduga bocor kunci jawaban,” katanya.
Dikatakannya,
pihak kepala Desa Tolouwi meminta Pemkab Bima segera melantik perangkat desa
yang lulus seleksi. Namun Pemkab Bima menunggu hasil pemeriksaan Inspektorat.
“Saya
melihat nilai hasil seleksi perangkat Desa Tolouwi kemarin sangat janggal, kalau hasil murni
mungkin hasil nilainya di bawah 60,” kata mantan Kadis Pertanian Kabupaten Bima
ini.
Dijelaskannya,
pemerintah daerah baru bisa melantik perangkat desa setelah ada hasil
pemerisaan dari Inspektorat.
Merespon
penyampaian Asisten II Setda Kabupaten Bima, Korlap massa Hamzah menyatakan,
pihaknya menerima rencana pemeriksaan Inspektorat.
Ia
mengungkapkan, dugaan intimidasi oleh kepala Desa Tolouwi. “Contonya
pemblokiran jalan saat kami berangkat menuju kantor Bupati Bima untuk melakukan
aksi unjuk rasa menentang dan melaporkan kecurangan seleksi perangkat Desa
Tolouwi,” katanya.
Puas
mendengarkan penjelasan pihak Pemerintah Kabupaten Bima, massa kemudian
membubarkan diri secara tertib.
Pada
bagian lain, massa yang menamakan diri Aliansi Masyarakat Peduli Desa Tolouwi
Kecamatan Monta Kabupaten Bima yang dipimpin Subagio menggelar aksi di depan kantor Desa Tolouwi. Massa
lebih kurang 30 orang datang menggunakan pick up. Massa menutup ruas jalan
menggunakan batu dan menggelar orasi bergantian.
Dalam
aksinya, massa meminta pemerintah segera
melantik calon perangkat Desa Tolouwi yang telah lolos seleksi. “Kami akan
tetap melakukan konsolidasi massa besar-besaran apabila persoalan yang terjadi
tidak diselesaikan,” isyarat Subagio.
Diisyaratkannya,
pihaknya akan kembali menggelar aksi unjuk rasa pada Kamis, (5/12/2019) jika
tuntutan tidak direspon.
Kapolsek
Monta, IPTU Takim yang ikut mengawal aksi tersebut berupaya menegosiasi massa
dengan mengajak membahas di kantor Desa Tolouwi.
Kapolsek
menjelaskan, jika aksi massa yang menuju kantor Pemkab Bima telah mengantungi
izin dari Polres Bima. massa diharapkan berpikir secara jernih dan tidak
berlebihan menyikapi masalah.
“Masing-masing
pihak memiliki pendapat dan aspirasi, tapi kita tidak boleh saling menghalangi,”
katanya.
Dijelaskannya,
berkaitan perjaringan perangkat Desa Tolouwi masih dalam proses oleh
Inspektorat. Sekda Kabuapten Bima sudah
mewanti-wanti agar Camat Monta jangan memberikan rekomendasi pelantikan
perangkat Desa Tolouwi yang lolos seleksi.
“Jadi,
mohon kesabaran dan kebijaksanaan untuk
menunggu proses tersebut. Polsek Monta hanya bisa melakukan koordinasi dengan
Camat Monta terkait permasalahan yang terjadi,” katanya.
IPTU
Takim mengimbau massa agar tidak melakukan aksi yang dapat menghambat pelayanan masyarakat di kantor
Desa Tolouwi maupun mengganggu para pengguna jalan.
Tak
lama setelah itu, ruas jalan dibuka kembali dan massa aksi membubarkan diri
dengan aman dan tertib. [AN]