Bawaslu Dompu Hadiri Rakor Evaluasi Pemilu di Hotel Grand Legi Mataram

Iklan Semua Halaman

.

Bawaslu Dompu Hadiri Rakor Evaluasi Pemilu di Hotel Grand Legi Mataram

Senin, 02 Desember 2019

Suasana Rakor Evaluasi Pengawasan Pemilu 2019 Bersama Stake Holder yang juga Diikuti Bawaslu Kabupaten Dompu.


Dompu, Berita11.con - Bawaslu Kabupaten Dompu dipimpin Drs. Irwan menghadiri kegiatan rapat koordinasi (Rakor) evaluasi pengawasan pemilihan umum (Pemilu) tahun 2019 bersama Stakeholder yang digelar Bawaslu Provinsi NTB di Hotel Grand Legi Mataram, Sabtu (30/11/2019).

Rakor evaluasi bersama dengan stake holder itu dilakukan untuk meningkatkan peran Bawaslu melakukan tugas dan fungsinya dalam mengawal dan menjaga seluruh tahapan pemilu 2019 yang baru saja berlangsung.

Adapun yang menjadi Narasumber pada kesempatan itu terdiri dari Ketua Bawaslu Provinsi NTB Muhammad Khuwailid, didampingi dua orang anggota antara lain, Kordiv Human Development Index (HDI) Suhardi dan Kordiv SDM dan Organisasi Itratip. Kemudian utusan Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP) Indonesia dari Jakarta, Engelbert Johannes Rohi.

Ketua Bawaslu NTB Muhammad Khuwailid dalam sambutannya mengatakan, pelaksanaan Pemilu tahun 2019 yang telah berlangsung khusus di Provinsi NTB berlangsung lancar dan sukses.

"Kegiatan itu merupakan upaya  melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Pemilu Tahun 2019. Secara umum dapat dibilang pelaksanaan Pemilu NTB berjalan dengan Baik," ujarnya

Dalam penyampaian materinya, ia menjelaskan, ada tiga fungsi tugas utama Bawaslu dalam melakukan pengawasan Pemilu yakni fungsi pencegahan, fungsi pengawasan dan fungsi penindakan.

“Dalam menjalankan fungsi pencegahan, dalam Undang-undang Bawaslu diminta melakukan pemetaan kerawan Pemilu sehingga dengan dasar itu Bawaslu kemudian mengeluarkan indeks kerawanan Pemilu 2019," jelasnya.

Untuk pemutakhiran Daftar Pemilih Tetap (DPT), Khuawailid mengaku, masih menemukan adanya peimilih ganda dan ada juga yang disebut dengan pemilih anomali. "Sehingga pada saat itu pihak Panwascam dan PPK lagungsung melakukan verifikasi factual terhadap keberadaan pemilih ganda dan pemilih anomali ini," ungkapnya

Sementara itu, Itratif memaparkan tentang kondisi secara global tentang perekrutan anggota dari mulai Panwascam hingga KPPS berdasarkan laporan Kabupaten atau Kota berjalan lancar.

"Dari sistem perekrutan Panwas Kecamatan hingga KPPS serta kewengan Bawaslu membimtek saksi parpol peserta pemilu 2019 yang hanya 6% yang dapat dibimtek dan berlangsung sukses," ungkap Itratif.

Pada kesempatan yang sama, Suhardi, menyampaikan Perselisihan Hasil Pemilu Umum (PHPU) diakhir tahapan proses Pemilu. "Sebagian kecil yang terjadi di lapangan, yang kalah seolah tidak bisa menerima kekalahan," beber Suhardi.

Engelbert Johannes Rohi dalam materinya mengevaluasi tentang banyak pelanggaran yang diproses oleh Bawaslu, untuk itu, pihaknya meminta agar berhati-hati karena perspertif publik pengwasan yang tidak jalan oleh Bawaslu.

"Dari hasil survey di lapangan, bahan perbincangan dimasyarakat umum, khusus Pemilu 2019 ini, 70 persen pemilih membicarakan Pilpres, 30 persen legislatif dan 19 persen golput," ungkapnya.

"Dan Apakah akan dilakukan pemilu serentak lagi? bahkan ada wacana bahwa kedepan pemilu Pilpres dan legislatif akan dilaksanakan langsung oleh MPR," sambungnya.

Kegiatan tersebut diakhiri dengan sesi diskusi dan memberikan ruang tiga pertanyaan dan penanya dari peserta adalah tentang integritas penyelenggara dan kelemahan UU Nomor 7 tahun 2017 dan penyelenggara sudah harus memikirkan kurikulum soal konsep pemilu dan pencegahan untuk perguruan tinggi serta politik uang yang sulit dihapus.

Pada kesempatan itu, tampak hadir Ketua Bawaslu Kabupaten/Kota se-NTB, Ketua KPU Provinsi NTB, Ketua KPU Kabupaten/Kota se-NTB, Rektor Universitas (Unram, UIN, UMM, UNU, U45, UNDIKMA), Kapolda NTB, Ketua DPRD, Kejaksaan, Kesbangpol, Satpol PP, Ketua Partai Politik dan OKP. [RIS]