Minta BPJS Dibubarkan, EK-LMND Kabupaten Bima Desak Transparansi Anggaran PBI

Iklan Semua Halaman

.

Minta BPJS Dibubarkan, EK-LMND Kabupaten Bima Desak Transparansi Anggaran PBI

Rabu, 04 Desember 2019
Aksi Massa Eksekutif LMND Kabupaten Bima Mendesak Pembubaran BPJS dan Transparansi Anggaran PBI dari APBD
Aksi Massa Eksekutif LMND Kabupaten Bima Mendesak Pembubaran BPJS dan Transparansi Anggaran PBI dari APBD.

Bima, Berita11.com— Massa Eksektuf Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (EK-LMND) Kabupaten Bima menggelar aksi di ruas jalan persimpangan Desa Talabiu KecamatanWoha dan di depan kantor Bupati Bima, Rabu (4/12/2019). Massa meminta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan dibubarkan dan mendesak transparansi anggaran Penerima Bantuan Iuran (PBI) yang ditanggung dari APBD.

Selain mendesak pembubaran BPJS Kesehatan, 35  mahasiswa yang dikoordinir M Farhan menyampaikan enam tuntutan aksi yaitu, meminta pemerintah mencabut Undang-Undang Nomor 24 tahun 2011 tentang BPJS Kesehatan dan Undang-Undang Nomor 40 tahun 2004, meminta pencabutan Perpres Nomor 75 tahun 2019, transparansi alokasi anggaran PBI dari APBD, penjelasan tentang penerima PBI APBD dan kriteria PBI APBD serta meminta pengoptimalan RSUD Sondosia sebagai pusat pelayanan dan rujukan masyarakat Kabupaten Bima.

Dalam pernyataan sikap EK-LMND Kabupaten Bima, M Farhan mengatakan, pasca undang-unndang SJSN disahkan, jaminan sosial atau bantuan sosial diselenggarakan dalam rangka memberikan kompensasi (sogokan) kepada rakyat golongan lemah atau miskin. upaya itu dijabarkan melalui sejumlah program bidang pendidikan kesehatan, pemberdayaan masyrakat, pemberian bantuan beras untuk masyarakat miskin hingga bantuan tunai.

“Pasca UU nomor 40 tahun 2004 tentang jaminan sosial nasional (SJSN) terbit, tahun 2005 diselengarakan program jaminan kesehatan sosial, yang dimulai dengan program jaminan pemelihara masyrakat miskin /JPKMM atau dikenal Akseskin (2005-2007),” katanya.


Pada tahun 2018, kebijakan itu berubah menjadi program Jamkesmas dengan dukungan anggaran tidak lebih dari Rp8,6 trilu hingga tahun 2014. Kemudian mampu mencakup 86,4 juta jiwa. Angka tersebut 10 juta dri 2013 sebelumnya. 

Dari jumlah itu, terdapat dana sisa yang dikembalikan ke kas negara. Dana jaminan kesehatan hanya akan dikeluarkan untuk warga negara yang sakit. Jamkesmas juga dilengkapi dengan program Jamkesda yang mencakup 32,1 juta jiwa pada 2010.

“Masih ada sebagian rakyat yang sudah tercover dalam jaminan kesehatan melalui PT Askes, PT Jamsostek, PT Taspen dan ASABRI. Jadi, posisi jaminan kesehatan pada tahun 2010 sudah mencakup 142.179.507 jiwa atau setara 60,24% dari total penduduk 237,5 juta jiwa,” katanya.

“Ini biasa dilakukan dengan menyempurnakan sistem Jamkesmas dan Jamkesda. Namun pada saat yang sama, agenda neoliberalisme yang sudah berhasil melahirkan UU SJSN kembali melakukan upaya pembentukan BPJS dengan intervensi DPR untuk mengsahkan UU BPJS,” katanya.




Setelah sempat menutup ruas jalan negara di persimpangan Desa Talabiu dan menggelar orasi belasan menit, massa kemudian melanjutkan aksi di depan kantor Bupati Bima di Godo Dadibou Woha. Secara bergantian, pentolan massa LMND menggelar orasi. Satu jam kemudian, massa membubarkan diri. [RD]