Oknum Kemenag di Dompu Diduga Lakukan Pungli dalam Perekrutan Penyuluh Agama Non PNS

Iklan Semua Halaman

.

Oknum Kemenag di Dompu Diduga Lakukan Pungli dalam Perekrutan Penyuluh Agama Non PNS

Selasa, 24 Desember 2019
Gambar Ilustrasi 

Dompu, Berita11.com - Perekrutan penyuluh agama non Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Kabupaten Dompu NTB yang digelar di Sekolah MAN Kandai Dua Kecamatan Woja pada Minggu (8/12/19) beberapa hari lalu mengisahkan kekecewaan yang mendalam bagi para peserta.

Pasalnya, perekrutan penyuluh agama yang diselenggarakan Kementerian Agama (Kemenag) itu diduga ada praktek pungutan liar (Pungli) yang dilakukan salah satu oknum pegawai Bimbingan masyarakat (Bimas) Islam Kemenag Kabupaten Dompu.

Hal itu dibeberkan salah satu peserta Nurdiansyah A. Haris MT pria 31 tahun warga Desa Dorebara yang didapat dari hasil chetingan WhatsApp salah satu peserta yang juga temannya inisial M dengan oknum pegawai Bimas Islam Kemenag.

Menurut Nurdiansyah, dalam chetingan itu, temannya tersebut diduga pernah dimintai uang sebesar Rp3 Juta agar bisa lolos sebagai penyuluh Agama non PNS sebelum tes itu dilakukan.

"Tes hanyalah sebagai formalitas saja bagi peserta agar bisa lulus harus berani memberikan biaya sebesar Rp 3 juta perorang. Kami punya bukti dan praktek ini sangat melanggar dari ketentuan," beber pria sebagai pimpinan Yayasan Asrama Tahfidzh Banu-Haris Desa Dorebara ini.

Dikatakan pria yang juga pernah menjadi anggota dewan hakim MTQ tingkat kabupaten pada tahun 2019 di bidang Tahfidzhul Qur'an ini, bahwa oknum tersebut memang tidak pernah meminta uang pada dirinya agar diloloskan.

"Saya akui oknum tidak meminta kepada saya biaya kelulusan, hanya saja saya mendapatkan pengakuan dari teman melalui via WhatsApp," terang dia.

Pada saat tes seleksi, pria ini menambahkan, peserta harus melalui beberapa tahapan seperti tes wawancara yang meliputi tes membaca Al-Quran, ceramah atau khotbah, praktek sholat jenazah dan tes kebangsaan. Sedangkan tes tertulis yaitu pengetahuan umum dan Agama.

"Saat tes wawancara yang seharusnya dites baca Al-Qur'an, ceramah atau hutbah serta praktek shalat jenazah, saya tidak dilakukan karena dianggap sudah menguasai materi tes. Namun hanya dilakukan tes kebangsaan dan itupun sudah dijawab semua," ujarnya.

"Peserta yang mengikuti kegiatan itu sebanyak 172 orang dari delapan Kecamatan se-Kabupaten Dompu, sementara yang lulus hanya 63 orang saja," sambung dia.

Untuk ketidak adilan itu, Nurdiansyah meminta klarifikasi Kakan Kemenag Dompu melalui Kasi Bimas Islam tentang dugaan praktek pungli tersebut.

Tak hanya itu, Nurdiansyah menantang mubahalah atau sumpah laknat tujuh turunan kepada Kakan Kemenag atau Kasi Bimas Islam dan seluruh peserta yang diduga kuat terlibat dalam praktek Pungli.

"Selain Kakan Kemenag atau Kasi Bimas Islam, saya juga menuntut peserta yang dinyatakan lulus untuk membaca qur'an atau ceramah sebab diduga saya, yang diluluskan adalah mereka yang tidak punya kompetensi sebagai tenaga penyuluh Agama," pinta Nurdiansyah. [RIS]