Palang Ruangan Komisi I DPRD Kabupaten Bima, Anggota LSM Bersitegang dengan Kabag Umum

Iklan Semua Halaman

.

Palang Ruangan Komisi I DPRD Kabupaten Bima, Anggota LSM Bersitegang dengan Kabag Umum

Rabu, 04 Desember 2019
Aksi Pemalangan Pintu Ruangan Komisi I DPRD Kabupaten Bima Memicu Ketengan Sejumlah Aktivis LSM dengan Kabag Umum DPRD Kabupaten Bima
Aksi Pemalangan Pintu Ruangan Komisi I DPRD Kabupaten Bima Memicu Ketengan Sejumlah Aktivis LSM dengan Kabag Umum DPRD Kabupaten Bima. Foto MR/ Berita11.com.

 Kota Bima, Berita11.com— Lebih kurang 10 orang yang menamakan diri Lembaga Pemuda Peduli Rakyat (LP2R) memalang pintu ruangan Komisi I DPRD Kabupaten Bima di Jalan Gatot Soebroto Kelurahan Penatoi Kota Bima, sekira pukul 11.00 Wita, Rabu (4/12/2019). Massa kecewa terhadap peran legislatif pada penyelesaianan masalah lahan di Taman Panda Kecamatan Palibelo yang diklaim sebagai milik warga.

Dalam aksinya, sejumlah aktivis tersebut sempat bersitegang dengan Kabag Umum Sekretariat DPRD Kabupaten Bima, yang menolak ruangan komisi dipalang.
Ketua LP2R, Basrin mengungkapkan, pihaknya kecewa karena Komisi I DPRD Kabupaten Bima tidak menyelesaikan sengeka lahan 69 are, atas nama pemilik Ismail Bakar.

“Saya selaku Ketua Umum LSM LP2R  akan melakukan volunteer (penggalangan) hari ini kita melakukan penyegelan ruangan Komisi I. Kami yang punya lahan ini, bagaimana mendesak segera dibayar oleh Pemerintah Kabupaten Bima,” katanya.

Menurutnya, berkaitan sengketa taman Taman Panda, sudah ada upaya media melalui audiensi. Yaitu, tiga kali di ruangan Sekda Kabupaten Bima dan tiga kali di ruangan Kejari Bima. “Tiga kali hanya meminta sporadi lahan, kita sudah serahkan yang sampai hari ini belum ada kejelasan,” katanya.

Dikatakannya, setelah pihaknya menyerahkan Aspar hasil pengukuran, mestinya langsung dibayar cash di tempat, tinggal menunggu negosiasi dan tanda tangan di MoU pembayaran.

Anggota Komisi I DPRD Kabupaten Bima, Rafiddin Sos menjelaskan, berkaitan penyelesaian sengketa lahan di Taman Panda, legislatif sudah mengundang instansi berkaitan. Yakni, Bagian Tata Pemerintahan Setda Kabupaten Bima. Selain itu, Camat Palibelo, Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman.

“Beberapa pihak terkait yang Komisi I undang kemarin. Hanya saja tidak mengundang teman-teman yang punya lahan di sana,” katanya.

Menurutnya, sebagaimana hasil rapat Komisi I dengan pemerintah, bahwa tanah di 
Taman Panda tidak terdapat nama tiga orang yang menglaim lahan itu. “Ini merupakan pantai, dari pinggir pantai waktu itu, bukan lahan milik warga dan hasil ini penjelasaan pihak BPN,” katanya.

Ia menjelaskan, Komisi I juga mengundang ATR/ Badan Pertanahan Nasional (BPN).  “Saudara Syafrudin  (BPN) menjelaskan, bahwa itu memang bukan lahan milik warga, tapi pinggir pantai. Itu laut yang ditimbun di sebelah kiri dari Kota Bima. Ya, sebelah kiri itu merupakan pinggir pantai yang saat ini sudah ditimbun di atas lokasi lengge (Taman Panda). Sebagian dari taman berarti sepadan pantai, informasi dari BPN,” katanya.


Ketegangan Sejumlah Aktivis LSM di Bima dengan Kabag Umum DPRD Kabupaten Bima.

Ditambahkannya, dari pertemuan itu, Komisi I menyimpulkan persoalan itu sudah dibawa ke Kejari Bima. Karena pengacara pemerintah juga ada di kejaksaan. 

“Kalaupun nanti ada pelanggaran hukum, silakan diproses. Kalau betul ada tiga orang ini tidak punya lahan, ini juga akan bisa terungkap, kalau memang ada penyimpangan tentang pembebasan lahan di sana. Makanya saat ini ditangani oleh pihak Kejaksaan Negeri Bima,” jelas Rafidin. [MR]